Monday, July 9, 2018

Harga Bbm Naik, Rakyat Makin Sulit



Oleh: Umm Hood



Tingginya harga minyak dunia memang berpotensi menambah beban pertamina dalam mendistribusikan BBM penugasan. Pertanyaannya, ditengah kenaikan harga minyak dunia saat ini, haruskah pemerintah menaikkan harga BBM? Bahan bakar merupakan kebutuhan pokok jadi kenaikkan sedikit pasti akan terasa sekali bagi rakyat terutama bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Sudah menjadi maklum bahwa kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah rakyat miskin.


Pemerintah seperti di lansir detiknews, selasa 3 juli 2018, dalam  rekam jejak para penguasa di Indonesia sejak masa ORBA hingga sekarang terkait dengan “ penyesuaian” harga BBM bisa terlihat sebagai berikut: Soeharto dalam kurun 32 tahun telah menaikkan harga BBM sebanyak 19 kali, Habibie, karena masa jabatannya yang singkat yakni 18 bulan maka beliau belum sempat menaikkan harga BBM, Gusdur tercatat menaikkan harga BBM selama 2 kali di masa jabatannya, Megawati sebanyak 4 kali, periode SBY sebanyak 7 kali. Sedangkan pemerintah sekarang seperti yang termuat di dalam sketsanews.com tercatat telah menyesuaikan harga keekonomian BBM (Red. Baca : menaikkan harga BBM) sebanyak 12 kali. Ironisnya, kenaikkan pertamax pada 1 Juli 2018 lalu merupakan yang ke empat kalinya terhitung sejak 13 Januari 2018.


Fahmy Radhy, pengamat Ekonomi Energi UGM, kepada Media Indonesia, 23 Januari 2018 mengatakan bahwa dalam formula penetapan harga jual BBM, pemerintah sebenarnya sudah memasukkan komponen biaya penugasan sekitar RP. 550 per liter dan memberikan margin kepada pertamina sebesar sekitar Rp. 250 per liter. Selain itu, menurutnya, pada saat penetapan harga BBM di atas harga keekonomian, Pertamina menikmati keuntungan besar sebagai wind fall (Rejeki nomplok. Red). Pada saat harga ICP ( Indonesian Crude Price) merosot pada kisaran US$38 per barel pada 2016, pemerintah memutuskan tidak menurunkan harga jual BBM, sehingga Pertamina meraih keuntungan sekitar Rp40 triliun. Kalau potensi kerugian penjualan harga BBM pada 2017 sebesar Rp19 triliun dikompensasikan dengan keuntungan pada 2016, Pertamina masih mengantongi selisih keuntungan sekitar Rp21 triliun (Rp40 triliun – Rp19 triliun). Sisa keuntungan itu masih sangat memadai untuk menutup potensi kerugian Pertamina, akibat kenaikan harga minyak dunia pada 2018.


Fahmy menganalisis bahwa di luar wind fall yang dinikmati Pertamina, pemerintah juga memberikan beberapa kompensasi kepada Pertamina. Salah satunya adalah pemberian hak pengelolaan Blok Mahakam terhitung sejak 1 Januari 2018. Dengan pemberian non-cash asset Blok Mahakam, aset Pertamina bertambah sebesar US$9,43 miliar atau sekitar Rp122,59 triliun. Adanya tambahan aset sebesar itu, total aset Pertamina kini naik menjadi US$ 54,95 miliar atau sekitar Rp714,35 triliun.


Dengan keputusan Pemerintah menetapkan share down 39% saham Blok Mahakam, Pertamina akan memperoleh cash inflow dalam bentuk fresh money sekitar US$3,68 miliar atau sebesar Rp47,84 triliun. Berdasarkan data produksi sebelumnya, potensi pendapatan netto, setelah dikurangi cost recovery, selama tahun 2018 diprediksikan akan mencapai sebesar US$317 juta atau sekitar Rp4,12 triliun. Kalau diperhitungkan cash inflow dari wind fall 2016 sebesar Rp40 triliun, dari share down saham Blok Mahakam pada awal 2018 sebesar Rp47,84 triliun, dan potensi pendapatan bersih pengelolaan Blok Mahakam pada akhir 2018 sebesar Rp4,12 triliun, maka total cash inflow pada 2016-2018 sebesar Rp91,96 triliun.


Pengamat Ekonomi Energi UGM ini mengatakan, Jumlah itu masih sangat mencukupi untuk menutup potensi opportunity lost akibat tidak dinaikkan harga BBM pada 2017-2018. Bahkan sepanjang 2019 tidak perlu ada penaikan harga BBM, lantaran total cash inflow itu masih sangat memadai untuk menutup potensi opportunity lost Pertamina hingga akhir 2019.


Masih menurut Fahmy, bahkan pemerintah masih punya cukup ruang untuk tidak menaikkan harga BBM hingga akhir 2019 lantaran Pertamina masih memiliki bantalan cash inflow, yang sangat cukup untuk menutup kerugian Pertamina.


Peran pemerintah yang seharusnya mampu menjadi oasis ditengah dahaga rakyatnya yang sedang terlilit kesulitan ekonomi sejatinya hanyalah fatamorgana di dalam sistem neolib kapitalistik. Penerapan sistem kufur ini menjadikan negara hanya mencari untung dari rakyatnya. Ini bukti bahwa problem yang sedang kita hadapi bukanlah masalah rezim semata akan tetapi kebobrokan system yang nyata. Saatnya kita membangun kesadaran umat untuk menumbangkan sistem kapitalisme dan menggantinya dengan sistem Islam yang menjadikan negara sebagai pelindung dan pengurus umat dan dengan sistem Islam ini niscaya Baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur dapat kita raih.


Allahu a’lam bi ash shawwab.


Bagikan Yuk!

Pengelola:

Informasi yang ada di web ini semoga bermanfaat buat pembaca sekalian. Amin!

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!