Thursday, July 5, 2018

Biaya Pilkada Fantastis Potensi Lahirkan Koruptor



Oleh: Nur Fitriyah Asri 

(Akademi Menulis Kreatif)



Euforia demokrasi kembali hadir setiap 5 tahun sekali. Pada hari Rabu, 27 Juni 2018 di seluruh Indonesia diadakan pilkada setentak di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten.


Bukan menjadi rahasia lagi bahwa biaya politik sangat tinggi. Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menyebut biaya penyelenggaraan pilkada serentak lebih boros dibandingkan dengan pilkada satuan, justru tidak efisien karena biaya semakin tinggi.

Total anggaran penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018 di 171 daerah berpotensi tembus Rp 20 triliun (kompas.com).


Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengkritik tingginya biaya kepala daerah dalam sistim pemilihan langsung berpotensi melahirkan koruptor. "Bayangkan, dua tahun membangun jaringan tidak ada yang gratis" Jadi Bupati kalau nggak ada duwit Rp 30-40 Milyar tidak berani. Jadi gubernur kalau dibawah Rp 100 Milyar nggak berani (Andreg Santoso detik news).


Jumlah yang fantastis bukan ?? Tidak masuk diakal...


Adapun Daftar Gaji Pejabat Indonesia Periode 2014-2019. Untuk Kepala Daerah Provinsi ( Gubernur) gaji pokok per bulan Rp 3 juta, tunjangan jabatan Rp 5,4  juta = 8,4 juta/bulan, ditambah tunjangan lain-lain.

Kalau 5 tahun (8,4 juta x12 blnx 5 thn ) = 504 juta ditambah tunjangan lain-lain.


Kepala Daerah Kabupaten/Kota,  Gaji Pokok per bulan Rp 2.100 .000,- tunjangan jabatan Rp 3.780.000,- = Rp 5.880.000,- ditambah tunjangan lain-lain. Selama 5 tahun ( Rp 5.880.000 x 12 x 5) = Rp 352.800 juta, ditambah tunjangan lain-lain, ( detik.com).


Itulah yang menyebabkan biang korupsi dan kolusi karena ingin balik modal.


Menurut KPK sebanyak 361 Kepala Daerah di Indonesia terlibat korupsi  ( harianterbit.com).


17 April 2018, ada 18 Gubernur dan 75 Bupati/Walikota terjerat korupsi (m.metrotvnews.com).


Apalagi ada kasus E-KTP yang menjerat banyak pihak. Itu sebagai bukti bahwa korupsi di Indonesia makin marak.


Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan ada Rp 3.085 triliun nilai kerugian Negara akibat perkara korupsi. Benar-benar merugikan Negara yang berdampak pada Bangsa dan membuat derita rakyat.


Sementara jumlah uang denda dari perkara korupsi di tahun yang sama, hanya mencapai RP 60.66 Miliar dan jumlah uang pengganti sebesar Rp 720.269 Miliar (Jakarta, 4 Maret 2017).


Indonesia Corruption Watch (ICW) sebut vonis Tipikor tidak membuat jera koruptor. Ini juga yang menjadi penyebab korupsi menjadi-jadi.


Itu salah satu bukti bobroknya Sistem Demokrasi. "Engkau celaka jika tidak merasa malu kepada Allah SWT, jika engkau telah menjadikan dinar sebagai tuhanmu dan menjadikan dirham sebagai tujuanmu. Sedangkan engkau melupakan Nya sama sekali ( Syekh Abdul Qadir Al Jailani).


Benar kalau dikatakan pemborosan karena didalam Sistem Khilafah tidak ada pilkada, karena dalam sistim kekhilafahan Kepala Daerah diangkat oleh Khalifah.


Khilafah senantiasa mengadakan edukasi, mendidik para pegawainya, rakyatnya supaya taqwallah. Benar-benar sistem Khilafah menjaga dan melindungi akidahnya, agar punya spirit ruhiyah menjalankan hukum-hukum Islam. Juga menggerakkan budaya amar ma'ruf nahi munkar.


Negara Khilafah sangat memperhatikan kesejahteraan para pegawainya dengan 

sistem penggajian yang layak.

Rasulullah bersabda "Siapapun yang menjadi pegawai kami hendaklah mengambil seorang istri, jika tidak memiliki pelayan hendaklah mengambil seorang pelayan, jika tidak mempunyai tempat tinggal, hendaknya mengambil rumah ( HR Abu Dawud).


Islam melarang pejabat negara atau pegawai menerima hadiah. Selain upah dan gaji adalah kecurangan.


Pada masa kekhilafahan Umar Bin Khathab, beliau secara rutin menghitung kekayaan para gubernur dan amil.


Sistem sanksi benar-benar diterapkan tanpa pandang bulu. Hukum yang tegas berupa Ta'zir sebagai penebus dosa di akhirat ( jawabir) dan bersifat jawazir untuk menimbulkan efek jera. Inilah keistimewaan yang terdapat dalam hukum Islam dan tidak pernah dimiliki oleh hukum positif demokrasi.


Jika korupsi dianalogikan dengan perampokan, mencapai 1 nishab ( batas minimal) seberat 93, 6 gr emas. Jika harga emas per gram Rp 500.000,- Berarti senilai Rp 46.800.000,- Maka humumannya adalah potong tangan secara bersilang sebatas pergelangan tangan.


Meskipun demikian pelanggaran hukum jarang terjadi karena hukum Islam bersifat preventif dan kuratif,  sekaligus sebagai penebus dosa artinya diakhirat kelak tidak dihisab.


Hukum Islam senantiasa difitnah dianggap sadis, tidak berperikemanusiaan, melanggar HAM.


Allah berfirman "Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki. Siapakah yang lebih baik hukumnya bagi orang-orang yang yakin (TQS Al Maidah 150).


Hanya Islam Kaffah yang bisa menyelesaikan problematika umat secara tuntas dalam institusi Khilafah ala minhajinn nubuwwah.


Bagikan Yuk!

Pengelola:

Informasi yang ada di web ini semoga bermanfaat buat pembaca sekalian. Amin!

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!