Thursday, June 21, 2018

UU Terorisme antara Solusi dan Masalah


Oleh : Maryana

(Guru SMPS Antam Pomalaa-Kolaka)


Maraknya aksi terorisme di negeri ini, juga di belahan dunia lainnya, telah melahirkan asumsi bahwa terorisme lahir dari radikalisme. Lagi-lagi yang menjadi pihak tertuduhnya adalah Islam. Alasannya, pelakunya adalah seorang Muslim, atau ada identitas keislaman yang melekat pada diri pelaku, atau ada bukti-bukti yang mengaitkan pelaku dengan identitas yang identik dengan Islam. Bahkan setelah kasus bom Surabaya persekusi terhadap islam dan symbol- simbolnya semakin meningkat contohnya saja agama islam dianggap sebagai agama terror dan penampilan terutama laki-laki  yag memiliki penampilan berjenggot, celana cingkrang  dan  wanita bercadar di curigai, bahkan ceramah-ceramah di masjid diawasi, dan lebih ironis lagi  salah seorang terduga teroris dimedan, barang buktinya adalah Alquran. Apakah sampai takutnya dengan kebangkitan islam, kemudian setiap orang yang berpegang teguh pada islam dianggap radikal dan sebagai bibit lahirnya teroris sampai menyatakan bahwa cikal bakal teroris itu rajin sholat malam, puasa dan hafal quran. 


UU Terorisme Menuai Kontroversi

Setelah dibahas secara maraton selama tiga hari oleh pemerintah dan DPR, revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) akhirnya disahkan. Pengesahan UU Terorisme diketok dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Jumat  25 Mei 2018. 

Pembahasan UU dikebut setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) jika UU tak kunjung disahkan. Ancaman tersebut dikeluarkan Jokowi setelah Indonesia dikepung oleh serangkaian aksi teror pascakerusuhan berdarah di Mako Brimob pada 10 Mei 2018. 

Setidaknya ada 15 poin yang direvisi dalam UU Terorisme. Menurut Syafii, Ke-15 poin itu termaktub dalam 5 bab baru di UU Terorisme yakni bab terkait pencegahan, bab terkait korban aksi terorisme, bab kelembagaan, bab pengawasan dan peran TNI. Khusus terkait pencegahan, ada empat pasal baru yang ditambahkan, yakni pasal 43A, 43B, 43C, dan 43D. 

Pasal-pasal tersebut utamanya menyangkut kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru tindak pidana terorisme, seperti jenis bahan peledak, mengikuti pelatihan militer atau paramiliter atau latihan lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme.

UU tersebut juga megatur pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorism dan perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang-orang yang mengarahkan kegiatan korporasi. 

Secara khusus, UU tersebut juga menambahkan sanksi khusus bagi pelaku yang melibatkan anak. Disisipkan dalam pasal 16A, ‘setiap orang yang melakukan tindakan pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)’. Ancaman sanksi baru itu, bisa dikata, dikeluarkan mengacu pada fenomena pelibatan anak-anak dalam serangkaian aksi bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya pada Minggu, 13 Mei 2018. 

Adapun terkait ketentuan pelibatan TNI yang kerap diperdebatkan sebelum pengesahan UU, Syafii menegaskan, pelaksanaannya bakal diatur dalam Perpres yang sejatinya diterbitkan maksimal satu tahun setelah UU disahkan. Untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum, tim perumus juga menambahkan pasal yang memberikan sanksi terhadap aparat negara yang melakukan abuse of power.


Pandangan Islam 

 Tindakan teror baik secara verbal maupun fisik, keduanya diharamkan oleh Islam. Nabi menyatakan, “Siapa yang meneror seorang muslim demi meraih ridha penguasa, maka ia akan diseret pada Hari Kiamat bersamanya” (As-Suyuthi, Jami’ al-Masanid wa al-Marasil)

Aksi teror merupakan salah satu aktivitas yang mengancam keamanan, selain perompakan, pembajakan, perampokan harta dan pembunuhan.Pelakunya harus diberantas oleh aparat. Hal itu karena perang melawan mereka bukanlah perang untuk memberi pelajaran, tetapi untuk membasmi. Hukuman bagi pelakunya bisa dilakukan dengan cara dibunuh, dipotong tangan dan kakinya secara menyilang, disalib atau dibuang ke luar kota. Tergantung tindakan yang mereka lakukan.

Dalam Islam, hukuman terhadap pelaku teror dilakukan berdasarkan bukti dan tidak boleh ada sanksi apapun kepada mereka hanya karena “diduga”. Sebab prinsip pengadilan dalam Islam adalah, al-ashl bara’tu ad-dzimmah (asas praduga tak bersalah). Ditambah dengan tegas Islam mengharamkan penyiksaan, teror dan  sejenisnya kepada orang yang dituduh sebagai pelaku.

Mencari bukti dengan spionase memang dibolehkan, namun hal tersebut dibatasi dengan dua syarat: Pertama, jika Departemen Perang dan Keamanan Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil pengawasannya membuktikan mereka terlibat dengan negara kafir harbi fi’lan. Kedua, hasil pengawasan tersebut diserahkan kepada Qadhi Hisbah dan dinyatakan aktivitas mereka bisa membahayakan Islam dan kaum muslim.

Demikianlah cara Islam mengatasi terorisme dari akar-akarnya. Solusi yang dibangun berdasarkan fakta kejahatan yang benar-benar dilakukan, bukan sekedar dugaan, apalagi rekayasa demi kepentingan politik penguasa komprador beserta majikannya.

Terlebih lagi Gelar Teroris seringkali justru dibuat oleh orang-orang yang membenci islam untuk menyudutkan kaum muslim,supaya orang-orang menjauh dari Islam. Sebagaimana yang Allah sebutkan, “Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan- ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayaNya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai.” (QS. At Taubah: 32).


Bagikan Yuk!

Pengelola:

Informasi yang ada di web ini semoga bermanfaat buat pembaca sekalian. Amin!

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!