Thursday, June 14, 2018

#PojokJurnalis Mudik Asyik dalam Islam



Oleh Fitriani S.Pd 


Mudik. Ya, siapa yang tak kenal dengan istilah ini. Ia adalah tradisi tahunan umat Islam Indonesia yang merupakan bahasa kekinian dari kalimat pulang kampung. Dan tentu,kemarin bahkan sampai hari ini adalah puncak-puncaknya, dikarenakan waktu hari raya tinggal beberapa jam lagi. Hal tersebut dapat terjadi karena canggihnya teknologi seperti video call tidak pernah bisa menyaingi tatap muka secara langsung.


Kebiasaan mudik lebaran di Indonesia juga merupakan konsekuensi logis, mengingat mayoritas penduduknya merupakan masyarakat urban yang terpisah dengan keluarga besarnya dikarenakan penduduk di berbagai pelosok yang sebagian besarnya tidak bisa lagi mengandalkan kemurahan alam, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang kian mencekik harganya. 


Hal tersebut terjadi karena alam milik umum telah rusak atau telah dikantongi oleh investor-investor asing, sehingga menyulitkan penduduk untuk bertahan hidup dan terpaksa meninggalkan kampung agar bisa bertahan hidup. Sehingga moment lebaran dijadikan sebagai sarana menjalin silaturahim dengan sanak family di kampung halaman. Apalagi Islam sangat menganjurkan untuk menjalin silahturahim, sebagaimana sabda Rasulullah :


“Sembahlah Allah, janganlah berbuat syirik pada-Nya, dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah silaturahmi (dengan orang tua dan kerabat).” H.R Bukhari


Namun sayang, mudik lebaran senantiasa diwarnai dengan berbagai permasalahan yang tak jarang diselingi duka kesedihan. Seperti tinginya angka kecelakan dijalan raya.  Dilansir dari www.inews.id (14/06/2018), ada 899 kasus kecelakaan di arus mudik dan ada 193 pemudik yang tewas. Kemudian, permasalahan mudik yang tak kalah memprihatinkan adalah kemacetan yang luar biasa disepanjang perjalanan. 


Belum lagi jika menggunakan kapal laut yang dimana harus berdesak-desakan karena muatan kapal yang overload yang sering menjadi penyebab kapal mengalami kecelakaan. Sarana dan prasarana yang disediakan kurang nyaman dan mahal.


Tentu saja hal tersebut terjadi karena kesepakatan dalam sistem neolib kapitalis, yang masing-masing sesuai kesepakatan atas nama rakyat mencari bentuk ideal pengurusan berbagai permasalahan mobilitas penduduk. Indonesia sebagai negara mayoritas kaum muslim terbesar didunia memilih bentuk tata kelola yang menempatkan pemerintah sebagai regulator semata. Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terkait pembangunan partisipatif dipraktekkan dengan menjadikan pemerintah sebagai regulator perizinan, sementara solusi permasalahan banyak dimunculkan (partisipasi) oleh pengusaha. Pengusahalah yang justru berperan sejak perencanaan tata kota dan perencanaan jalur tol hingga pelaksanaan proyeknya. 


Entitas bisnis tentu berparadigma laba, tidak akan terwujud pelayanan untuk seluruh warga. Ditambah lagi solusi perusahaan tidak akan menghasilkan perencanaan yang komprehensif dan strategis.


Sehingga sampai saat ini, walau berbagai macam usaha dan upaya telah coba untuk dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pelayanan bagi para pemudik lebaran untuk mengurangi kemacetan dan menurunkan angka kecelakaan, seperti program mudik gratis, himbauan untuk tidak menggunakan motor, kewajiban lulus kir bagi bus umum, memperpanjang ruas jalan tol,dan lain-lain sebagainya. 


Namun faktanya dari tahun ketahun kemacetan parah dan tingginya angka kecelakaan tak bisa dihindari. Contohnya kemacetan pantura ditangani dengan pembangunan tol (berbayar), kualitas buruk, bergelombang dan lurus dalam jaangka panjang riskan mencelakakan pengendara, mengakibatkan banjir wiayah sekitar, merusak wilayah resapan air, dan lain sebagainya. Tentu saja semakin rumit permasalahan yang terjadi, semakin menguntungkan entitas bisnis mencari solusi. Tambal sulam bisnis.


Sedangkan masalah mobilitas penduduk dalam sistem Islam dapat tertangani secara tuntas. Islam sendiri sangat kental dengan tradisi safar atau melakukan perjalanan.


Dalam rangka melancong, menuntut ilmu, silaturahim, ibadah haji, perdagangan bahkan berjihad. 


“Bersafarlah, maka kalian akan merasa kaya!”_ (HR. Baihaqi)


Nash-nash Islam juga menunjukkan bahwa musafir adalah tamu sekaligus pihak yang perlu mendapat pertolongan dan sejarah juga membuktikan bahwa Khilafah Islam mampu melayani dan mengayomi mereka tanpa membedakan kaya atau miskin, muslim atau bukan, warga negara atau orang asing.

Tata kelola pemerintahan Islam dalam mengurus infrastruktur dan sarana yang dibutuhkan rakyat, bukan dilakukan karena pendekatan HAM ataupun pendekatan ekonomi. Tetapi karena Islam telah menetapkan bahwa pemerintah adalah junnah (perisai/pelindung) dan ro’in (pengurus/pengayom) rakyat yang wajib mengurusi kebutuhan rakyat dan menyelesaikan permasalahan mereka. 


Dalam kitab Ajhizatu Daulah, Islam menetapkan pemerintah adalah pelindung dan penanggung jawab langsung urusan rakyat, mengeluarkan kebijakan sekaligus pelaksananya. 


Sebagaimana yang pernah dilakukan Sultan Abdul Hamid II membangun jalur kereta api Hijaz karena kebutuhan mendesak memudahkan mobilitas penduduk dari satu kota ke kota lain, mempertahankan kesatuan wiayah, termasuk juga untuk memudahkan jamaah haji Aceh melakukan perjalannya. Jalur kereta Hijaz tersebut membentang dari Damskus hingga Madinah. Hal tersebut merupakan bentuk tanggungjawab negara memperhatikan kebutuhan infrastruktur rakyat, meski keuangan negara pada saat itu tengah kritis. 


Disamping itu syariat islam memberikan porsi partisipasi rakyat dalam pembangunan sesuai batas-batas syar’i sehingga rakyat memiliki hak musyawarah, kontrol, dan kritik terkait kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan ataupun yang sudah diterapkan penguasa.


 Dengan demikian dapat terealisasi pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan rakyat terkait silaturahmi, mencari ilmu, berdagang, tidak melulu pembangunan untuk nilai ekonomi (mencari untung); dengan paradigma pelayanan dan menghasilkan kualitas terbaik. Pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, bangunan publik terutama didanai baitul mal negara dari pos dana harta kepemilikan umum.


Fungsi pemerintah sebagai ro’in dan junnah juga tampak pada penggunaan moda transportasi. Islam membolehkan individu-individu bersafar menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi mereka. Juga membolehkan bisnis transportasi tanpa mematok harga pasar. Namun apabila musafir kesulitan mendapatkan transportasi layak, maka Islam membantunya menyampaikan pada tempat tujuan. Bisa jadi dengan memperbaiki kendaraan yang rusak, menggantinya, ataupun pemberian manfaat kendaraan publik yang nyaman.  


Itulah sedikit gambaran bagaimana mudik asyik dalam Islam yang sesungguhnya hanya akan terwujud secara sempurna ketika Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Wallahu A’lam Bissawab


Bagikan Yuk!

Pengelola:

Informasi yang ada di web ini semoga bermanfaat buat pembaca sekalian. Amin!

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!