Sunday, June 3, 2018

Masalah Beras Butuh Solusi Tuntas


Oleh: dr. Toreni Yurista 


Menghadapi harga beras yang kian tak terkendali menjelang hari raya Idul Fitri, Menteri Perdagangan telah mengizinkan Bulog mengimpor beras sebesar 500.000 ton. Dengan adanya impor, diharapkan suplai di pasaran mencukupi dan harga beras bisa stabil.


Meski demikian, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso belum melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk menjaga ketersediaan beras, Bulog mengambil langkah baru yakni meluncurkan beras sachet. 


Sachet berisi 200 gram beras tersebut dijual dengan harga Rp2.500,00. Harapannya, masyarakat kelas bawah tetap dapat menjangkau beras meski hanya memiliki uang sepuluh ribu rupiah. 


Kebijakan Pragmatis 


Wacana impor beras maupun kemasan sachet mencerminkan sikap pragmatis para pemangku kebijakan. Setiap kali ada masalah, solusi yang ditawarkan hanya berfungsi sebagai tambal sulam, tidak sampai ke akar masalah. 


Pasalnya, beras sachet tidak bisa menyentuh masyarakat lapisan bawah. Mau kemasan karung maupun sachet, bukankah harganya masih sama saja? Bahkan untuk beras berkualitas dalam bentuk sachet, harganya bisa lebih mahal dari kemasan karung.


Ambil contoh, Beras FS Tjipinang Melati Setra Ramos ukuran 5 kg, harganya dipatok Rp 59.000. Sementara beras sachet sebanyak 5 kg maka dihargai dengan Rp 62.500 (25 sachet dikali Rp 2.500). Artinya, untuk ukuran 5 kg, akan lebih hemat membeli beras karung. 


Terlebih jika dibandingkan dengan beras raskin, beras sachet sangat sulit dijangkau rakyat miskin. Beras raskin (yang saat ini sudah ditiadakan) dijual dengan harga Rp1.600,00 per kg. Sementara beras sachet mencapai Rp12.500,00/kg. 


Tidak Langka, Kok Mahal?


Problem utama yang dihadapi rakyat sebenarnya adalah kenaikan harga beras yang ugal-ugalan. Ketidakmampuan pemerintah mengatasi lonjakan harga menyebabkan masalah keterjangkauan, ketersediaan, dan stabilitas harga beras. 


Beras sejatinya tidak langka. Sejak tahun 2014, Indonesia menempati posisi ketiga produsen beras terbesar dunia. Produksi beras nasional dalam 10 tahun terakhir (2007- 2017) naik rata-rata 3,63% setiap tahunnya. Bahkan, pada periode 2014-2017 pertumbuhannya mencapai 4,74% per tahun.


Tidak langka tetapi mengapa mahal? Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan hal ini, yakni faktor produksi dan distribusi. 


Kendala Produksi


Proses produksi beras di Indonesia dibandingkan dengan negara penghasil beras lain tergolong masih tradisional dan serabutan. Para petani menggunakan teknik-teknik pertanian yang tidak optimal  dan selalu terkendala modal.


Produksi beras di Indonesia didominasi oleh para petani kecil, bukan oleh perusahaan besar yang dimiliki swasta atau negara. Para petani kecil mengkontribusikan sekitar 90% dari produksi total beras di Indonesia. Setiap petani itu memiliki lahan yang sempit, yakni rata-rata kurang dari 0,8 hektar.


Permodalan juga menjadi kendala besar para petani. Meski pemerintah telah menyalurkan subsidi pupuk, ternyata manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh petani. Penerima dana subsidi pupuk adalah industri pupuk yang kemudian melepas distribusinya mengikuti mekanisme pasar. Walhasil harga pupuk tetap mahal.


Tak heran ongkos produksi padi di Indonesia sangat tinggi. Ketua umum kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan ongkos produksi di Indonesia lebih mahal 2,5 kali lipat dibanding Vietnam. Di Indonesia biaya produksi padi Rp 4.079/kg, di Vietnam hanya Rp 1.679/kg.


Malpraktik Distribusi 


Tingginya harga beras dipengaruhi pula oleh rantai distribusi yang terlalu panjang. Kepala Center for Indonesian Policy Studies, Hizkia Respatiadi, menyebutkan bahwa komoditas beras harus melalui empat hingga enam titik hingga sampai kepada konsumen. 


Dalam setiap rantai distribusi, margin laba terbesar dinikmati oleh para tengkulak, pemilik penggilingan padi atau pedagang grosir. Di Pulau Jawa, margin laba ini berkisar antara 60-80 persen per kilogram. 


Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati membenarkan bahwa jarak inilah yang menyebabkan kenaikan harga beras tidak bisa dinikmati petani. Selisih harga antara beras pada tingkat petani dengan pedagang pasar bisa mencapai 300 persen. Artinya, kalau di petani harga gabah hanya Rp 3.000 per kg, di pedagang bisa sampai Rp 10.000 per kg beras.


Selain itu, kecurangan-kecurangan yang terjadi di rantai distribusi ikut berkontribusi besar dalam peningkatan harga. Ketua Komisi IV DPR-RI Edhy Prabowo mensinyalir ada spekulan-spekulan nakal yang sengaja menimbun beras sehingga terjadi kelangkaan. 


Permainan para spekulan bertujuan agar pemerintah terdesak dan membuka keran impor beras. Para spekulan memiliki banyak kesempatan untuk melakukan kecurangan sebab saat ini Bulog hanya mengelola 14% saja dari seluruh perputaran beras. Selebihnya 86% beras dikuasai oleh pasar atau pihak swasta.


Insufisiensi Sanksi Hukum


Meski didapati banyak pemain nakal di lapangan, pemerintah seakan segan menindak tegas. Sebenarnya sudah ada peraturan sanksi bagi penimbun pangan. Mulai dari pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) hingga pidana yaitu berupa penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima puluh miliar rupiah, sesuai dengan pasal 107 UU Perdagangan.


Hanya saja di dalam implementasinya, penimbun hanya bisa dikenakan sanksi administratif. Pidana hukum sesuai pasal 107 UU Perdagangan tidak bisa dilaksanakan karena masih dibutuhkan lagi peraturan pemerintah untuk menetapkan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan. Sedangkan peraturan itu tidak pernah dikeluarkan oleh pemerintah. 


Butuh Solusi Sistemik


Dari sini saja, solusi beras sachet yang ditawarkan pemerintah boleh dikata jauh panggang dari api. Beras sachet tidak akan memberi manfaat bagi petani maupun masyarakat kelas bawah. Justru yang tetap diuntungkan adalah pelaku usaha perberasan nasional yang padat modal. 


Sesuai dengan watak kapitalisme, problem yang ada bukannya diselesaikan tetapi malah digunakan sebagai kesempatan untuk meraup keuntungan. Pemerintah yang hanya bertugas sebagai regulator menyebabkan berbagai kebijakan rentan ditunggangi oleh pemilik modal. 


Masalah beras ini tak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Masalah beras sangat terkait dengan ketahanan pangan yang digagas dan diupayakan oleh negara serta sistem sanksi yang tegas dan memadai. Tanpa perbaikan di semua lini, masalah beras akan terus abadi.[]  


Bahan Bacaan 


https://nasional.kompas.com/read/2018/05/31/06060031/meski-diizinkan-buwas-ngotot-tidak-berencana-impor-beras-. 


https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/beras/item183?/ lima negara penghasil beras terbesar di dunia. 


http://id.beritasatu.com/agribusiness/produksi-beras-indonesia-naik-363-per-tahun/174319


https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3575947/biaya-produksi-padi-ri-lebih-mahal-dibanding-vietnam


https://bisnis.tempo.co/read/893060/produksi-padi-indonesia-lebih-mahal-25-kali-lipat-dari-vietnam


http://industri.bisnis.com/read/20180117/99/727664/inilah-jalur-distribusi-beras-hingga-ke-konsumen


http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/23/o62zuh394-pemerintah-diminta-benahi-jalur-distribus-beras


https://news.detik.com/berita/3509878/pemilik-gudang-penimbun-beras-di-kemayoran-raup-untung-rp-11-miliar




Bagikan Yuk!

Pengelola:

Informasi yang ada di web ini semoga bermanfaat buat pembaca sekalian. Amin!

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!