Monday, June 4, 2018

Keputusan Represif Buah Penjagaan Sekuler


Oleh : Rut Sri Wahyuningsih

Anggota Revowriter Sidoarjo


DPR akhirnya menggelar rapat paripurna masa persidangan ke-V tahun dengan agenda pengesahan Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang. Turut hadir juga pimpinan DPR lain yaitu Bambang Soesatyo, Fadli Zon, Utut Adianto, dan Fahri hamzah. Sementara itu, pihak pemerintah yang turut hadir adalah Menkumham Yasonna Laoly dan Kepala BNPT Suhardi Alius.


Saat sidang dimulai pukul 10.32 WIB, hanya 98 anggota DPR yang hadir dari total 560 anggota. Sementara 90 anggota izin. Namun, anggota DPR lain menyusul dan membuat absensi bertambah. Pukul 10.42 WIB, tercatat ada 136 anggota DPR hadir dari total 560 anggota. Dengan begitu, 424 anggota tidak hadir dan membuat banyak bangku kosong di ruang paripurna. Jumlah anggota izin ada 90 anggota, dan dihitung hadir sehingga dianggap 225 yang hadir ( kumparannews/24/05/2018)


Revisi UU Antiterorisme menjadi perdebatan panjang sejak diajukan oleh pemerintah pada Februari 2016. Revisi ini mencuat lagi setelah serangkaian serangan teroris di sejumlah tempat mulai dari tragedi Mako Brimob, serangan bom di Surabaya, Sidoarjo, hingga Riau.  Presiden Joko Widodo lalu mengancam akan menerbitkan Perppu jika revisi ini tak kunjung selesai. Padahal, ternyata pemerintah melalui Menkumham Yasonna Laoly yang menunda pengesahan karena belum sepaham soal definisi terorisme. 


RUU berbau represif itu akhirnya sah di tengah mayoritas kursi kosong sidang paripurna. Bahkan dari 90 anggota yang ijin tidak hadir hari itu tetap dianggap hadir. Sekalipun tidak masuk akal, bagaimana mungkin  jasad yang  tidak hadir namun suara mereka tetap sah dan mampu melahirkan keputusan. Berapa aturan terkait tekhnis persidangan yang mereka langgar? Namun tak jadi soal, karena sejak awal memang telah tercium aroma busuk motif pengesahannya. Cenderung terkesan dipaksakan padahal tidak menunjukkan kegentingan. 


Masyarakat perlu tahu akan bahayanya pasca UU terorisme ini di sahkan. Setidaknya kini tak lagi ' bebas ' sebagaimana sebelumnya. Dengan adanya unsur keterpaksaan yang dipaksakan oleh pemerintah ini justru akan melegalisasi sikap represif penguasa. Padahal rasa aman dan keadilan adalah hak rakyat dan kewajiban negara yang harus dipenuhi. Jika rakyatnya saja menjadi bahan bulan-bulan uji coba setiap kebijakan negara, bagaimana kita bisa berharap mendapat yang lebih baik. Allah telah menunjukkan bukti yang sangat jelas bahwa sistem demokrasi hanya ada dalam teori, bahkan sistem ini menciptakan budaya munafik dan ingkar. Setiap kebijakan yang dikeluarkan akan bisa dilanggar sendiri jika di situ ada manfaat. 


Dalam sistem demokrasi keanggotaan wakil rakyat di parlemen adalah untuk mewakili partai-partai politik yang dianggap merepresentasikan rakyat. Mereka dipilih dalam pemilu untuk menjadi wakil rakyat dan mengimplementasikan aspirasi rakyat dalam perundangan, serta fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas mereka. Namun, realitas menunjukkan bahwa yang dibawa oleh wakil rakyat adalah kepentingan partainya dan pihak-pihak yang menyeponsori kampanyenya. Terbukti adanya pengesahan RUU yang di paksakan ini adalah berawal dari ide yang diimpor’ dari lembaga internasional untuk menjamin kepentingan kapitalisme. Akibatnya penguasa lebih tunduk dan berpihak kepada negara asing ( pengusaha) yang mendanai penguasa terpilih. Maklum,  untuk bisa terpilih, seorang penguasa butuh dana yang besar. Trias politika ( yudikatif , eksekutif dan legislatif) mati suri seketika , tutup mata terhadap pelanggaran eksekutif, pasalnya baik legislatif maupun yudikatif juga mudah disuap.


Fakta ini menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi rakyat yang digembor-gemborkan pun nyaris fiktif. Bagaimana tidak? Lebih mudah bagi wakil rakyat untuk mengakomodasi kepentingannya sendiri dan pihak-pihak yang mensponsori kampanyenya daripada mendengarkan keinginan rakyat secara sungguh-sungguh. Bahkan kemudian beramai-ramai melabeli ormas dan kelompok pergerakan di masyarakat, terutama yang membawa Islam beserta ajarannya sebagai teroris. Untuk itulah RUU anti terorisme di sahkan, untuk membumkam aspirasi umat. 


Salah satu unsur dalam negara daulah adalah adanya Majelis umat . Namun peran dan fungsinya sangat berbeda, Majelis Umat merupakan sebuah majelis yang dipilih dari rakyat dan anggotanya terdiri atas perwakilan umat Islam dan non mslim, baik laki-laki maupun perempuan. Para anggota majelis ini mewakili konstituen mereka di dalam negara khilafah. Majelis ini tidak memiliki kekuasaan legislasi sebagaimana halnya lembaga perwakilan dalam sistem demokrasi. Karena hak membuat hukum hanya ada pada Syari atau Allah satu-satunya. Namun demikian, anggota majelis dapat menyuarakan aspirasi politik mereka secara bebas tanpa dibayangi ketakutan terhadap sikap represif penguasa. Majelis umat melakukan fungsi utamanya dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan di berbagai level dengan aktivitas musyawarah dan kontrol/muhasabah. Terdapat perbedaan antara syura dan muhâsabah. Syura adalah meminta pendapat atau mendengarkan pendapat sebelum mengambil keputusan, sedangkan muhâsabah adalah melakukan penentangan setelah keputusan diambil atau setelah kebijakan diterapkan. 


Maka, hanya dengan Islam yang diterapkan kaffah kita mampu berkehidupan berbangsa dan bernegara yang sesungguhnya. Karena penjaminan semua kebutuhan pokok rakyat, mulai dari sandang, pangan, papan dan kebutuhan berserikat akan benar-benar ada.  Wallahu a' lam bi Ashowab.






Bagikan Yuk!

Pengelola:

Informasi yang ada di web ini semoga bermanfaat buat pembaca sekalian. Amin!

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!