Saturday, June 2, 2018

Kemunafikan Demokrasi Menghadapi Kritik



Oleh : Ucie Siregar

(Aktivis Muslimah Peduli Negeri)

 

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) merilis enam aktivitas ujaran kebencian berkategori pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), Jumat (18/5/2018). Enam rilis tersebut adalah : 


1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.


2. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras dan antar-golongan.


3. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian (pada poin 1 dan 2) melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost instagram dan sejenisnya).


4. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan Pemerintah.


5. Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan Pemerintah.


6. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju, pendapat sebagaimana pada poin 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislike, love, retweet atau comment di media sosial.


ASN yang terbukti melakukan pelanggaran pada poin 1 sampai 4 dijatuhi hukuman disiplin berat. Sedangkan yang melakukan pelanggaran pada poin 5 dan 6 dijatuhi hukuman disiplin sedang atau ringan.


Mencermati apa yang telah dirilis oleh BKN tampak sekali kepanikan yang dialami oleh pemerintahan hari ini. Kepanikan disebabkan rakyat ataupun ASN sudah mulai menyadari kerusakan ataupun kesalahan akibat diterapkannya sistem pemerintahan hari ini yang tidak berpihak pada rakyat sementara begitu patuh dengan kepentingan asing. 


Pemerintah seolah-olah mau menunjukkan kerepresifannya atas siapapun rakyat ataupun ASN yang mencoba memberikan pendapat "sembarangan", tanpa dijelaskan secara rinci apa yang menjadi parameter seseorang telah melakukan ujaran kebencian. 


Kategori menghina, menghasut memprovokasi ataupun membenci ini bersifat subjektif tergantung siapa yang menilai. Dan dalam hal ini pemerintah merupakan pihak satu-satunya yang memiliki otoritas menilai. Hal ini bisa mengarah kepada kesewenangan aparat dalam menciduk seseorang karena dinilai telah melakukan hatespeech (ujaran kebencian). Padahal belum tentu menurut pihak yang lain itu hatespeech. 


Sementara demokrasi sendiri, salah satu pilarnya adalah kebebasan menyatakan pendapat, yang katanya setiap orang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatnya dan dilindungi oleh UU. Namun ini menjadi standar ganda, ketika dialami oleh sebagian pihak. 


Ketika seseorang ataupun sekelompok berpendapat bahwa ide khilafah tidak bertentangan dengan pancasila. Seperti pendapat yang dinyatakan oleh guru besar dan dosen filsafat pancasila Universitas Diponegoro, Prof.Suteki,  karena dalam sila pertama berbunyi ketuhanan yang maha esa. Dan khilafah memiliki landasan aqidah Islam yang hanya mengakui tuhan yaitu Allah SWT saja. Tidak ada tuhan yang lain ( QS. Al-Ikhlas : 1-4 ). 

Sementara menurut pengertian pemerintah dan aparat, ide khilafah itu bertentangan dengan pancasila dan khilafah seperti penyakit kanker yang berbahaya, bisa memecah belah dan meluluhlantakkan Indonesia, ini yang pernah dinyatakan oleh Menkumham Wiranto.


Bagaimana mungkin ide khilafah yang merupakan ajaran Islam bisa dituduh pemecah belah dan meluluh lantakkan? Ini benar-benar fitnah terhadap ajaran Islam. 

Jelas dalam hadits Rasulullah shalallahu alaihi wassalam bersabda : "Periode kenabian akan berlangsung pada kalian dalam beberapa tahun, kemudian Allah mengangkatnya. Setelah itu datang periode khilafah ‘ala minhaj nubuwwah (kekhilafahan sesuai manhaj kenabian), selama beberapa masa hingga Allah ta’ala mengangkatnya. Kemudian datang periode mulkan adhan (penguasa-penguasa yang menggigit) selama beberapa masa. Selanjutnya datang periode mulkan jabbriyyan (penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak) dalam beberapa masa hingga waktu yang ditentukan Allah ta’ala. Setelah itu akan terulang kembali periode khilafah ‘ala minhaj nubuwwah. Kemudian Nabi Muhammad SAW diam.” (HR. Ahmad; Shahih).


Khilafah merupakan metode kepemimpinan untuk seluruh umat Islam yang sesuai dengan metode Rasulullah shalallahu alaihi wassalam dalam memimpin umat dan ini pernah ditegakkan selama 1300 tahun lamanya oleh Khulafaur Rasyidin dan khalifah - khalifah setelahnya.


Yang memiliki otoritas untuk menilai suatu ide tersebut pastilah yang memiliki  kekuasaan. Akhirnya siapapun yang menyatakan Khilafah ataupun yang memperjuangkan tegaknya khilafah akan dianggap sebagai pemecah belah. Dan akan dinilai memprovokasi orang lain. 


Begitu juga dengan demokrasi yang katanya memberikan kebebasan kepada individu untuk berpendapat, disisi yang lain demokrasi melarang individu untuk mengeluarkan pendapatnya. Apa yang menjadi slogan demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat, namun rakyat tidak dibolehkan mengeluarkan pendapat ataupun mengkritisi kebijakan penguasa yang tidak pro kepada rakyat seperti menaikkan harga BBM, tarif listrik, hutang,  membolehkan LGBT dan sebagainya.


Jika memang konsisten menjaga pancasila mengapa khilafah yang sesuai dengan sila pertama pancasila dianggap ide pemecah belah ?

Jika konsisten menjaga UU 1945 mengapa sebagian besar kekayaan alam negeri ini boleh dikuasai dan dinikmati oleh asing ?

Jika konsisten Bhineka Tunggal Ika, mengapa pendapat rakyat yang berbeda (berseberangan) dengan penguasa dianggap provokasi?

Dan jika memang konsisten dengan keutuhan NKRI mengapa Timor-Timur dibiarkan lepas dari Indonesia dan mengapa sampai hari ini gerakan-gerakan separatisme seperti OPM di Papua, RMS di Maluku dibiarkan?

Jelas kemunafikan itu terjadi. Teriak pancasila, teriak NKRI, teriak Bhineka Tunggal Ika, teriak UUD 1945 namun teriakan itu sebenarnya untuk dirinya sendiri. Ibarat pepatah mengatakan "maling teriak maling".


Yang berkenaan pada SARA misalnya, ketika seorang muslim tidak menerima pemimpin kafir, karena bertentangan dengan aqidahnya. Dalam Islam haramnya kaum muslimin dipimpin oleh orang kafir dijelaskan dalam banyak surat yang ada dalam Alquran, diantaranya Ali 'Imraan 28 : "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin/pelindung) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara  diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu)."


Dan juga dalam Quran Surat Al-Ma-idah ayat 57 : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman."


Nah, jika mengikuti kacamata pemerintah ataupun aparat, pandangan ini bisa dianggap sebagai SARA. Karena bagi pemerintah, UU membolehkan agama apapun asalkan pribumi untuk menjadi kepala negara, padahal ini jelas tegas larangannya di dalam ajaran Islam.


Jadi, sebenarnya rilis tersebut hanya membuat ketakutan karena dapat mengancam siapapun yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Pemerintah seolah menjadi pihak satu-satunya yang menilai benar ataupun salah. 


Inilah kemunafikan dari sistem demokrasi. Jika kita mengoreksi satu persatu belangnya tentu lebih banyak lagi kemunafikan didalamnya. 


Sudah seharusnya umat termasuk ASN kembali kepada fitrahnya sebagai manusia yang selalu mencari kebenaran dan berani menyampaikan kebenaran sekalipun ancaman yang menghadangnya. Tidak perlu takut, selama yang diperjuangkan adalah kebenaran, takutlah akan kesalahan yang dilakukan. Karena setiap perbuatan akan ada hisabanya disisi Allah SWT. 


Wallahu A'lam Bishawab.


Bagikan Yuk!

Pengelola:

Informasi yang ada di web ini semoga bermanfaat buat pembaca sekalian. Amin!

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!