Monday, June 11, 2018

Kegagalan Demokrasi Dalam Memberi Ruang Koreksi Kepada Penguasa


Oleh: Nur Isnaini Maulidia

(Aktivis Remaja Cinta Islam)


Pada Rabu 30 Mei 2018, terjadi kericuhan di Kantor Radar Bogor yang dilakukan oleh kader dan simpatisan PDIP.  Aksi kekerasan yang dilakukan oleh kader PDIP ini berawal dari keberatan headline Radar Bogor yang berjudul "Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta".

Pasca kejadian penggerudukan kantor redaksi Radar Bogor tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mendesak kepolisian mengusut tuntas aksi kekerasan terhadap kantor Radar Bogor yang terjadi pada Rabu 30 mei 2018 lalu. Menurut LBH Pers, tindakan tersebut sudah melanggar hukum dan mengancam kebebasan pers.(Repubilka.co.id)

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto menyatakan, kasus penggerudukan kantor berita Radar Bogor oleh simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mengandung pidana. Hal tersebut didapatkan dari informasi Kapolres Bogor Kota Komisaris Besar Polisi Ulung Sampurna Jaya.

"Informasi terakhir dari Polresta Bogor yang pertama tidak ada masalah pidana," kata Setyo di Markas Besar Polri, Jakarta, Ahad (3/6).

Demokrasi Tidak Ada Ruang Koreksi

Penggerudukan oleh puluhan kader PDIP ke kantor Radar Bogor yang diwarnai perusakan properti kantor, sesungguhnya menunjukkan kegagalan demokrasi dalam memberikan ruang koreksi.

Dalam aturan demokrasi, setiap warga negara mendapat jaminan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya, termasuk kepada penguasa. Idealnya, rakyat bisa mengoreksi penguasa dengan kritik dan pendapatnya jika penguasa bertindak tidak sesuai jalur. Namun, kritik dan pendapat sebagai bentuk koreksi tersebut justru dipandang sebagai ancaman.

Namun pada faktanya sistem demokrasi ini hanya digunakan penguasa untuk kepentingan kekuasannya, tanpa memikirkan nasib rakyatnya. Atas dasar ini, sudah sangat jelas hipokrisi demokrasi dalam memberi ruang bagi rakyat untuk meyampaikan gagasan atau koreksi terhadap penguasa telah gagal.

Seolah-olah kesejahteraan itu untuk rakyat, justru yang terjadi adalah kesengsaraan untuk rakyat melalui kebijakannya yang pro akan para Pengusaha atau Kapitalis. Yang sangat jelas merugikan masyarakat. Jadi bisa dikatakan sistem demokrasi ini, gagal dalam men sejahterakan rakyat dan mengkoreksi penguasa.

Islam Membuka Lebar Ruang Koreksi

Tugas utama seorang penguasa setelah ia diangkat oleh umat (rakyat) adalah mengurusi setiap urusan umat (rakyat)-nya. Sebab, ia diangkat memang untuk tugas ini. Karena itu, jika ia abai atau lengah dengan tugas dan kewajibannya, maka ia wajib dikoreksi. Status hukum mengoreksi penguasa adalah fardhu kifayah namun bisa berubah menjadi fardhu ‘ain bagi orang yang mampu melakukannya.

Dalil kewajiban melakukan kontrol dan koreksi atas penguasa ini, di antaranya adalah hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ

Nanti akan ada para pemimpin. Kemudian kalian mengetahui dan kalian mengingkari. Siapa saja yang mengetahui (kemungkaran penguasa dan mengubahnya) maka ia bebas dari dosa. Siapa saja yang mengingkari (kemungkaran itu dengan hatinya) maka ia selamat. Namun, siapa saja yang ridha dan mengikuti (kemungkaran itu maka ia berdosa).” 

Memang Dalam islam non muslim tidak diberi hak untuk mengoreksi karna baik individu, kelompok, maupun partai dilarang mengoreksi selain dari akidah islam. Akan tetapi bagi non muslim diberi hak untuk melakukan pengaduan atas ketidak adilan penguasa terhadap hak-hak dasarnya, seperti hak mendapatkan keadilan, kebebasan menjalankan keyakinan, jaminan keamanan dan jaminan sosial. 

Maka dari itu, terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak rakyat, dan kesalahan dalam penerapan hukum syariah yang dilakukan oleh penguasa, akan senantiasa terkontrol dan terkoreksi. Pada gilirannya, semua hak dan kewajiban setiap warga negara, Muslim dan non-Muslim, akan berjalan sebagaimana mestinya. Dengan begitu, kehidupan berkah di bawah naungan Khilafah yang menerapkan islam secara kaffah bukan lagi sekadar mimpi melainkan sebuah kenyataan. WalLâhu a’lam bish-shawâb.



Bagikan Yuk!

Pengelola:

Informasi yang ada di web ini semoga bermanfaat buat pembaca sekalian. Amin!

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!