Thursday, May 3, 2018

Tingkat Pengangguran Tinggi, Perpres TKA Malah Ditandatangani


Oleh: N. Vera Khairunnisa


Untuk yang kesekian kali. Sebuah kebijakan kontroversi dan banyak ditentang publik, kembali dibuat pemerintah. Kali ini, presiden menandatangani Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Perpres ini diharapkan bisa mempermudah tenaga kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia yang berujung pada peningkatan investasi dan perbaikan ekonomi nasional. (kompas. com, 5/4/2018)


Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Daulay mempertanyakan kebijakan ini. Pasalnya, peraturan itu cenderung mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Padahal, banyak tenaga kerja lokal masih butuh lapangan pekerjaan. Saleh memahami Pemerintah butuh tenaga kerja asing untuk menarik investasi dan tenaga ahli ke Indonesia. (indopos. co. id, 6/4/2018).


Namun, peraturan itu akan menimbulkan dampak negatif lebih besar. Saleh khawatir, justru kemudahan itu berdampak negatif. Termasuk keterbatasan kemampuan pemerintah mengawasi. Menurutnya, bisa saja, orang-orang itu diiringi barang-barang ilegal, termasuk narkoba.


Apa yang dikhawatirkan Saleh bukanlah sesuatu yang berlebihan. Sebab kenyataannya memang demikian. Selain itu, dengan lahirnya kebijakan ini, maka otomatis seluruh tingkatan lapangan kerja di Indonesia akan dipenuhi TKA, termasuk pekerjaan menengah ke bawah, tanpa ada aturan yang memberi batasan untuk bisa lebih mengutamakan pekerja dalam negeri. Akibatnya, bisa dipastikan tenaga kerja dalam negeri akan tersingkir dengan hadirnya tenaga kerja asing (TKA) yang lebih memiliki keterampilan dan kompeten.


Kebijakan pemerintah mempermudah masuknya tenaga kerja asing merupakan kebijakan yang akan mengancam eksistensi tenaga kerja dalam negeri. Padahal, pemerintah juga punya pekerjaan rumah untuk menekan angka pengangguran yang menurut versi Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 7 juta orang pada tahun 2017, artinya jumlah pengangguran di Indonesia masih sangat tinggi. Tapi  justru malah mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Sungguh kebijakan yang sangat disayangkan.


Mengenai solusi permasalahan ini, sebagai seorang muslim, sudah semestinya kita mengembalikan setiap permasalahan pada aturan Islam. Bukan hanya dalam problem individu saja, namun juga problem sosial dan negara. 


Anggapan pemerintah yang menyatakan bahwa mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia adalah demi meningkatkan investasi dan perbaikan ekonomi nasional adalah sesuatu yang keliru. Pasalnya, yang menjadi problem bagi tingkat investasi dan ekonomi nasional bukanlah karena peraturan pemerintah yang mempersulit masuknya tenaga kerja asing.


Kita tahu betul bahwa Indonesia merupakan negara dengan memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Jika pengelolaan terhadap SDA benar, maka tentu saja Indonesia tidak perlu sibuk untuk mencari investor, apalagi investor asing. Pengelolaan yang benar terhadap SDA pun akan sangat mampu menjadikan Indonesia sebagai negara memiliki tingkat ekonomi stabil, bahkan bisa jadi surplus.


Pengelolaan Sumber Daya Alam yang benar hanya lahir dari sistem ekonomi Islam. Sebab sistem ini lahir dari akidah yang benar, yakni akidah Islam. Islam membagi konsep kepemilikan menjadi : kepemilikan individu; kepemilikan publik; dan kepemilikan Negara. Selain itu, Islam juga mengatur agar distribusi kekayaan di tengah-tengah rakyat merata. Maka kesejahteraan masyakat bukan lagi menjadi mimpi di siang bolong.


Negara juga akan menjamin tersedianya lapangan pekerjaan bagi warganya yang membutuhkan. Sebab hal ini merupakan tanggung jawab negara. Sebagaimana keumuman hadis Rasulullah Saw: "Seorang Imam (kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya." (HR. Bukhari).


Dalam riwayat lain, diceritakan bahwa Rasulullah Saw pernah memberi dua dirham kepada seseorang. Kemudian beliau bersabda: "Belilah makanan seharga satubdirham dengan uangbitu, dan berikanlah kepada keluargamu. Dan siaanya belilah sebuah kapak dengan satu dirhan, dan bawa kapak itu kepadaku!" Ia pun melakukan perintah Rasul Saw. Kemudian Rasul Saw membelah kayu dengan kapak itu, kemudian berkata kepadanya, "Pergilah dan carilah kayu bakar, lalu juallah. Jangan kembali ke hadapanku kecuali selah lima belas hari." Lelaki Anshar itu pun berangkat mencari kayu bakar lalu menjualnya. Kemudian ia datang lagi kepada Rasul Saw dengan membawa sepuluh dirham. Sebagian hasilnya ia belikan baju dan sebagian lagi ia belikan makanan. (HR. Ibnu Majah).


Demikianlah, ketika syariat Islam mewajibkan setiap lelaki baligh untuk memberi nafkah kepada diri dan keluarganya, maka syariat Islam pun mewajibkan negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Wallahua'lam.



Bagikan Yuk!

Pengelola:

Informasi yang ada di web ini semoga bermanfaat buat pembaca sekalian. Amin!

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!