Wednesday, May 2, 2018

Tenaga Kerja Asing, Perlukah?

Oleh: Yeni Marpurwaningsih, S.Hum. (Guru) 


Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan soal kemudahan tenaga kerja asing. Ia berucap bahwa para TKA (Tenaga Kerja Asing) harus dipermudah proses izinnya, “Saya minta agar proses perizinannya tidak berbelit-belit ini penting sekali karena laporan yang saya terima perizinannya berbelit-belit.” (merdeka.com, 10/03/2018)

.

Kemudahan TKA ini telah diputuskan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengunaan TKA. Kategori yang dipermudah dalam ketenagakerjaan asing adalah kategori TKA ahli. Perpres ini pun diharapkan bisa berujung pada peningkatan investasi dan perbaikan ekonomi nasional. (republika.co.id, 05/04/2018)

.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan lebih detail soal TKA ahli bekerja di Indonesia, ia menegaskan bahwa pekerja asing adalah modal dalam investasi, di mana para pekerja asing ini akan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia.

.

“Pekerja asing itu datang karena ada modalnya. Investasi butuh modal, skill, dan kalau tidak ada orang asing masuk bagaimana modal bisa masuk,”, “Jadi hukumnya ialah satu tenaga kerja asing bisa membuka setidaknya 100 lapangan pekerjaan, kalau tidak ada tenaga kerja asing itu tidak ada lapangan kerja,” Ujar Jusuf Kalla. Sebagaimana ia mencontohkan Thailand, jumlah TKA-nya 10 kali lipat dari Indonesia dan berhasil memajukan perindustriannya. (republika.co.id, 06/04/2018)

.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatur masalah TKA ini adalah dengan memberi vitas (visa tinggal terbatas) dan pengawasan yang ketat dari pemerintah, seperti pernyataan dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri. (merdeka.com, 10/03/2018)

.

Mengenai Perpres ini beberapa tokoh di Indonesia menyatakan kekhawatirannya, seperti Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay. Fadli mengatakan bahwa kondisi tersebut semakin menyulitkan para pencari kerja. Apalagi, tenaga kerja asing diberikan kemudahan dan kebebasan memasuki Indonesia. (inews.id, 06/04/2018)

.

Saleh menyatakan bahwa ia memahami Pemerintah membutuhkan tenaga kerja asing dalam rangka menarik investasi dan tenaga ahli ke Indonesia. Namun, ia berpendapat bahwa peraturan itu akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. “Saya khawatir, justru kemudahan bagi masuknya mereka malah berdampak negatif. Termasuk keterbatasan kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan. Bisa saja, orang-orang yang masuk itu juga diiringi dengan masuknya barang-barang ilegal, termasuk narkoba.” Ujar Saleh. Selain itu, menurut dia, tidak ada jaminan dengan masuknya tenaga kerja asing dalam rangka meningkatkan investasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja Indonesia. (nasional.kompas.com, 06/04/2018)

.

Izin masuknya TKA ke Indonesia menunjukkan ketidak berpihakan penguasa pada hak-hak rakyat, di samping rakyat banyak yang menganggur dan diberdayakan. Jika memang negara serius, seharusnya tidak berbelit-belit dalam membuka lapangan pekerjaan. Negara dapat memberdayakan keahlian para sarjana Indonesia yang belajar di dalam/luar negeri untuk mengembangkan perindustrian Indonesia. Tidakkah pemerintah belajar dari kasusnya Bapak BJ. Habibie, Prof. Nelson Tansu, Muhammad Arief Budiman, Prof. Dr. Khoirul Anwar, dan masih banyak lagi. (sejarahri.com)

.

Belum lagi dampak sosial, ekonomi, bahkan politik yang akan turut memberikan dampak negatif bagi negeri. Munculnya persaingan tidak sehat yang memungkinkan pemberi kerja lebih berpihak pada TKA asal negaranya dengan tidak mengikuti prosedur negara. Adanya ketimpangan sosial hak-hak TKA dengan pekerja lokal (misal penggajian yang tidak adil) akan memunculkan gap sosial, friksi budaya, bahkan sampai menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan politik.

.

Dalam Islam, untuk mengatur masalah ketenagakerjaan, penguasa harus mengutamakan hak-hak rakyat terlebih dahulu. Tidak memberikan solusi pengangguran dengan mengambil tenaga asing untuk menyelesaikan persoalan. Negara harus menjamin keleluasaan bekerja sehingga rakyat memiliki jalan untuk memperoleh harta yang halal dan berkah. Kewajiban individu dalam bekerja harus dijamin oleh negara, demi terlaksananya perintah Allah;
“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. Al-Taubah: 105)

.

Kenyataannya, saat ini pemerintah lebih memilih menerapkan ekonomi neolib kapitalisme. Pengaturan kehidupan sistem ini diserahkan kepada pemilik modal yang berasal dari negeri asing. Saat ini, urusan ketenagakerjaan pun memilih yang asing, tanpa melihat potensi yang dimiliki oleh anak bangsa.

.

Sudah saatnya kita mewujudkan Islam dalam kehidupan kita. Suatu kehidupan yang dijamin oleh Yang Maha Pengatur alam semesta, Allah SWT. Mewujudkan aturan hidup berdasarkan firman-Nya takkan menjadikan kehidupan kita sengsara. Sebagaimana firman Allah SWT yang telah menjamin kehidupan kita di muka bumi, “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi (sumber) kehidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.” (QS. Al-A’raf:10).

.

Wallahu a’lam bi al-Shawwab





Bagikan Yuk!

Pengelola:

Informasi yang ada di web ini semoga bermanfaat buat pembaca sekalian. Amin!

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!