Tuesday, May 8, 2018

Putusan PTUN, Untuk Siapa?


Oleh : Toreni Yurista

 

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Khilafah, dua tema yang belakangan selalu jadi trending topic. Tak hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Di jagad maya Cina, HTI sempat masuk lima besar tema terpanas.

HTI yang baru saja ditolak gugatannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berhasil menarik simpati yang tiada habisnya. Dari kalangan intelektual, tokoh politik, sampai emak-emak di belakang dapur pun sibuk memberikan dukungan untuk HTI.

Banyak yang kemudian penasaran, magnet apa yang dimiliki HTI? Bukankah pemerintah menuduh HTI bertentangan dengan Pancasila? HTI juga dinilai tidak memiliki kontribusi positif bagi pembangunan negeri, banyak menimbulkan friksi dan bertentangan dengan elemen masyarakat yang lain. 

Nampaknya tuduhan tinggallah tuduhan. Para pengamat yang mengikuti jalannya persidangan, sepakat bahwa HTI layak menang. Paham khilafah yang dibawa oleh HTI tidak terbukti bertentangan dengan Pancasila. Hal ini juga diakui oleh saksi ahli dari pemerintah.

Khilafah adalah ajaran Islam yang pernah memengaruhi spirit perjuangan kemerdekaan. Tidak ada salahnya bila ada organisasi yang membawa romantisme khilafah di era reformasi. Apalagi jika organisasi tersebut sudah jelas anti-kekerasan.

Di sebagian besar wilayah Indonesia, aparat kepolisian yang menjaga aksi longmarch  HTI dapat melihat bahwa HTI tidak melakukan tindakan anarkis. Bahkan di Jawa Timur, HTI pernah mendapat penghargaan sebagai organisasi dengan massa yang paling tertib. 

Ketakutan bahwa HTI adalah sayap ISIS juga tidak ada faktanya. HTI jauh berbeda dengan ISIS, bertentangan dari sisi pemikiran maupun metode dakwahnya. HTI tidak mengakui negara Islam yang dibentuk ISIS, apalagi melegitimasi  pertumpahan darah dan pembunuhan sadis yang dilakukannya. 

Secara pemikiran, memang benar  pendapat-pendapat HTI tidak bisa memuaskan dan menentramkan  sejumlah kalangan. Terutama kalangan yang pro-asing dan diuntungkan dari hasil menyedot kekayaan umat. 

HTI menolak kenaikan harga BBM, meminta negara tidak menjual aset-asetnya, menolak pengurangan subsidi kesehatan dan pendidikan, mendukung kesatuan dengan tidak menyetujui lepasnya pulau-pulau terluar, dan menyingkap bahaya reklamasi Teluk Jakarta. 

Semua itu merupakan bentuk kepedulian HTI terhadap umat. HTI memperjuangkannya dengan serius dan  konsisten. Tidak seperti beberapa partai politik yang kemarin 'garang' menolak BBM, tetapi ketika berkuasa malah gila-gilaan menaikkannya. 

Begitulah, kalangan yang dirugikan dengan keberadaan HTI berusaha menihilkan perannya dengan menghembuskan isu terorisme, narasi radikalisme, dan berupaya membubarkannya. 

Publik patut bertanya, mengapa kemudian yang paling getol membunuh dan membungkam  HTI adalah pemerintah? Jika memang merasa benar, mengapa pemerintah sangat tergesa-gesa dan tidak mau mengikuti proses hukum yang berlaku? Alih-alih mengajak berdialog, pemerintah malah seketika itu juga menerbitkan Perppu Ormas. 

Sedemikian gentingnyakah keberadaan HTI? Islam politik yang dibawa HTI tidak menjadi ancaman umat Islam. Tetapi Islam politik ini jelas mengancam kepentingan asing di Indonesia.

Kalau begitu, sangat relevan jika ada pertanyaan, adakah kemenangan pemerintah dalam sidang PTUN adalah dalam rangka melindungi kepentingan penjajah? [] 


Bagikan Yuk!

Pengelola:

Informasi yang ada di web ini semoga bermanfaat buat pembaca sekalian. Amin!

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!