Friday, May 4, 2018

Proporsionalkah Perpres TKA?


Oleh: Irah Wati Murni, S.Pd (Anggota Komunitas Revowriter 7, Ibu Rumah Tangga)


“Siang hari bawa buah leci

Disimpan di keranjang sepeda 

Banyak TKI bekerja di luar negeri

Di dalam negeri malah diserbu TKA.”

PANTUN di atas mungkin sangat cocok menggambarkan kondisi masyarakat di negeri ini. Pasalnya, pada tanggal 26 Maret 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalihnya, dengan pertimbangan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi. Sontak, Perpres itu banyak menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat.

Dilansir liputan6. com, Jumat (27/4/18), Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menyatakan, jumlah atau angka Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia masih tergolong proporsional. Ia menilai jumlah TKA di Indonesia masih tergolong rendah yakni sekitar 85.947 orang pekerja hingga akhir 2017. Sedangkan pada 2016 sebanyak 80.375 orang dan sebanyak 77.149 orang pada 2015. Angka ini tak sebanding dengan jumlah tenaga kerja asal Indonesia di luar negeri.

"TKI di negara lain, besar. TKI kalau survei World Bank, ada 9 juta TKI di luar negeri. Sebanyak 55 persen di Malaysia, di Saudi Arabia 13 persen, China-Taipei 10 persen, Hong Kong 6 persen, Singapura 5 persen," ungkap Hanif.

Namun, benarkah Perpres TKA ini sangat penting untuk diterbitkan? Benarkah seluruh masyarakat Indonesia yang ada di dalam negeri sudah mendapat pekerjaan? 

Mari kita lihat di sekeliling kita. Apakah masyarakat mudah untuk mencari pekerjaan?  Tidak. Di sini masih banyak masyarakat miskin dan pengangguran yang berkeliaran, lantas untuk apa Perpres TKA?

Tak hanya lulusan SD, SMP, atau SMA saja yang sulit melamar pekerjaan, bahkan setelah lulus Sarjana pun masih banyak orang yang menganggur karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan.

Dilansir finance. Detik, Senin (6/11/18), Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan jumlah pengangguran di Indonesia sampai Agustus 2017 mencapai 7,04 juta orang dari 128,06 juta orang angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja ini bertambah 2,62 juta orang dibanding Agustus tahun lalu yang sebanyak 125,44 juta orang.

Jangan Sakiti Hati Kami

Jika memang pemerintah berdalih, jumlah TKI lebih banyak bekerja ke luar negeri dari pada jumlah TKA yang bekerja di dalam negeri, tapi Negara lain tidak protes kepada Indonesia. Sebab, Mereka Negara lain menerima TKI karena penduduk mereka sedikit sehingga justru mereka senang karena membutuhkan bantuan dari TKI. Asal tahu saja, TKI pergi ke luar negeri karena minimnya ekonomi. Mereka rela meninggalkan kampung halaman dan sanak saudara selama bertahun-tahun karena sulitnya mencari pekerjaan. Mereka pergi jauh demi mendapat pekerjaan yang bisa mengangkat perekonomian keluarga. Menahan rasa rindu dan kekhawatiran berada di negeri orang jauh dari orang-orang tercinta.

Oleh karenanya, sangatlah wajar jika di negeri sendiri banyak yang memprotes Perpres TKA. Karena faktanya masih banyak rakyat negeri ini yang susah mencari lapangan pekerjaan, sementara pemerintah memberi peluang bekerja untuk TKA di tengah bahan pokok terus meningkan dan kondisi perekonomian rakyat yang semakin serba susah. 

Hal ini dianalogikan seperti seorang ayah yang memiliki kewajiban memberikan nafkah untuk anaknya sendiri di rumah, tapi ia malah memberikan nafkah anak orang lain yang tidak dikenalnya. Maka, sungguh hal itu menyakiti hati keluarga terdekatnya bukan? Maka, sama dengan Perpres TKA ini. Sungguh pertimbangan Perpres TKA ini memiliki alasan yang tidak proporsional, tidak menempatkan sesuatu sesuai porsinya, tidak wajar dan menyakiti masyarakat Indonesia yang sulit mendapatkan pekerjaan.

Padahal, seharusnya pemerintah bisa memanfaatkan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia yang melimpah untuk membuka lapangan kerja buat masyarakat Indonesia sendiri. Jika investor asing ingin membuka proyek di Indonesia, maka seharusnya pemerintah memberikan syarat utama pekerjanya harus Warga Negara Indonesia bukan warga negara lain. Kecuali, jika memang semua rakyat sudah sejahtera dan tingkat pengangguran sudah tidak ada.

Kekuasaan Adalah Amanah

Setiap orang yang berkuasa dalam pemerintah harusnya bisa memegang kekuasaannya dengan amanah dan bertanggungjawab pada rakyatnya. Maka, sangatlah bijak jika para pemangku kekuasaan saat ini belajar dari kecintaan dan kepedulian pemimpin besar islam ini.

Lihatlah, bagaimana sosok Khalifah Umar bin Khaththab, sosok pemimpin yang sangat mencintai dan dicintai rakyatnya. 

Bukan tanpa alasan atau pencitraan, suatu hari dikala musim paceklik, beliau berkeliling negeri untuk mengecek langsung apakah ada rakyat yang kelaparan.  

Begitu dijumpai ada keluarga yang tidak makan, Amirul Mukminin membawa sendiri sekarung gandum untuk diserahkan kepada keluarga tersebut. Hal itu karena bentuk rasa tanggungjawab dalam kepimpinannya dan kecintaannya pada rakyat. Terpenting, karena Khalifah Umar takut kepada Allah yang senantiasa melihatnya. Khalifah Umar sadar bahwa kekuasaannya adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta’ala.  Maka inilah secuil keteladanan yang bisa kita ambil dari Khulafaur Rasyidin dalam memimpin umat. 

Lantas, bisakah hal ini terjadi kembali di tengah kondisi sistem saat ini? Maka, ingatlah dengan sabda Rasulullah berikut ini:

 “Tidaklah seorang penguasa diserahi urusan kaum muslim, kemudian ia mati, sedangkan ia menelantarkan urusan tersebut, kecuali Allah mengharamkan surga untuknya.” (HR. Bukhari dan Muslim). []




Bagikan Yuk!

Pengelola:

Informasi yang ada di web ini semoga bermanfaat buat pembaca sekalian. Amin!

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!