Friday, May 4, 2018

Penjajahan Zaman Now: Bukan Mengirim Militer Tapi Tenaga Kerja Asing


Oleh: Iiv Febriana

(Komunitas Rindu Syariah)

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendorong masuknya investasi ke Indonesia, salah satunya mempermudah perizinan tenaga kerja asing (TKA). Pada tanggal 26 Maret 2018 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Regulasi ini dibuat atas dasar pertimbangan perlunya pengaturan yang lebih simple tentang perizinan penggunaan TKA. Dengan demikian, diharapkan dapat mendukung perekonomian nasional dan memperluas kesempatan kerja melalui peningkatan investasi. (sumber: nasional.kompas.com/2018/04/05). Lebih jauh lagi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bahkan menjamin Perpres tersebut tidak akan mematikan pekerja lokal melainkan mendongkrak perekonomian di Tanah Air dengan menggunakan Thailand sebagai contohnya dimana  jumlah pekerja asing 10 kali lipat lebih besar dibanding Indonesia namun perekonomian di negeri gajah putih itu lebih baik ketimbang Tanah Air. Ia juga memastikan TKA yang masuk ke dalam negeri memiliki skill dan profesional. (sumber: news.okezone.com/2018/04/06). 

Berbeda angin dengan JK, Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Kokesra) Fahri Hamzah mengakui bahwa keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing, selain bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan, juga mengundang kecemburuan yang besar dari para buruh lokal. Oleh karenanya, dia meminta pemerintah harus segera mencabut Perpres tersebut sebelum menimbulkan persoalan yang lebih serius. Padahal, menurut Ketua Tim Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) di luar negeri itu, di UU Ketenagakerjaan (yang belum diubah), jelas disebutkan bahwa syarat pertama pekerja asing itu adalah memiliki keahlian. Kedua, harus mengerti bahasa yang memudahkan transfer keahliannya itu kepada orang Indonesia.(sumber: http://www.beritaterkinionline.com/2018/04)

Jika yang dipersoalkan adalah scaling up perekonomian nasional dan ketersediaan kesempatan kerja, Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari batu bara, minyak bumi, dan kekayaan laut yang seharusnya lebih dari mampu untuk penopang kesejahteraan rakyatnya. Lalu mengapa tidak terwujud, tidak lain karena sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di negeri ini. “Tidak ada makan siang gratis” investasi asing tidak akan begitu saja masuk tanpa syarat. Indonesia telah menyepakati kebijakan liberalisasi perdagangan global mulai ACFTA, APEC,  dan  MEA,  dan ISBC justru semakin  memperburuk kondisi prekonomian negeri ini. Sebab liberalisasi perdagangan yang digawangi WTO, IMF dan Bank Dunia sejatinya hanyalah kendaraan bagi negara-negara maju untuk memperluas pasar mereka demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin.

Dalam masalah ketersediaan lapangan pekerjaan, muncul ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja yang banyak, dengan lapangan usaha relatif sedikit; atau banyaknya lapangan kerja, tapi kualitas tenaga kerja buruh yang ada tidak sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan. Hal ini terjadi karena  Pemerintah tidak berfungsi sebagai pembuka dan penyedia lapangan kerja bagi rakyatnya, tetapi hanya berfungsi sebagai regulator ketenagakerjaan. Perlu diingat, stok modal asing di dalam negeri sudah sangat besar. Modal asing yang masuk ke pasar keuangan Indonesia sejak 1 hingga 26 Januari 2018 mencapai Rp46 triliun, atau meningkat lebih dari dua kali lipat dari data periode sama 2017 sebesar Rp17 triliun. (economy.okezone.com/2018/01/26) 

Tergugah kesadaran kita bahwa sejatinya agenda pemanfaatan TKA untuk mendorong investasi asing ke negeri ini adalah bunuh diri politik. Seolah asing di negerinya sendiri Indonesia menjadi surga baru bagi asing. Penguasa hendaknya sadar bahaya pembukaan pasar bagi investor asing merupakan kepentingan politis. Hasilnya ternyata bertolak belakang dari tujuan kemaslahatan rakyat, karena tujuan di balik pembukaan pasar bagi investor asing sama sekali tidak ada kaitannya dengan penyelesaian problema (ekonomi) kita dan tidak mencapai kepentingan kita. Sebaliknya justru hanya menancapkan dominasi kapitalismeatas kekayaan SDA Indonesia yang sangat melimpah. Pemimpin yang baik adalah yang mampu bertanggung penuh atas rakyatnya, ia memenuhi hak-hak rakyat dengan sebaik-baiknya, menjamin kesejahteraan mereka, salah satunya dengan memberi jaminan keleluasaan berusaha/bekerja sehingga setiap orang memiliki jalan untuk memperoleh harta yang halal dan berkah. Adapun investasi dalam negeri akan menggantikan investasi Asing jika pengelolaan sistem ekonomi ditata dengan benar sistem ekonomi islam yang akan mengatur kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, termasuk distribusi barang dan jasa ditengah-tengah masyarakat dan menihilkan pinjaman dari Asing

 




Bagikan Yuk!

Pengelola:

Informasi yang ada di web ini semoga bermanfaat buat pembaca sekalian. Amin!

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!