Sunday, May 13, 2018

Menelisik Lebih Dalam Aksi Terorisme di Mako Brimob Sampai Gereja Surabaya


Oleh : Ririn Umi Hanif – Gresik


Publik tentu turut prihatin atas musibah yang terjadi di rutan mako brimob (08/05/2018), aksi teroris yang melakukan kekerasan terhadap anggota Polri perlu dikecam. Publik selayaknya prihatin, atas musibah dan jatuhnya korban atas insiden itu. 


Belum juga masyarakat berhenti ketakutan dan mengecam tindakan biadap itu, pada minggu (13/5/2018), masyarakat khususnya kota warga Surabaya, dikejutkan kembali dengan aksi teror bom di beberapa gereja yang sedang menyelenggarakan ibadah minggu. Sebagaimana yang dilansir Kompas.com pada (13/5/2018), peristiwa ledakan bom di tiga gereja surabaya, Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngegel, GKI di Jalan Diponegoro dan Gereja Pantekosta di Jalan Arjuna. Dalam kejadian itu dikabarkan ada 6 korban meninggal dan 35 korban luka.


Meski semua manusi tidak sepakat dengan tindakan teror, namun untuk melangkah menuju rekomendasi solusi, tentu harus meperhitungkan banyak aspek, sehingga solusi yang ditawarkan tidak sampai menimbulkan masalah baru. Sebagaiman yang sering disampaikan oleh Harist Abu Ulya, pemerhati kontra terorisme dan direktur CIIA, bahwa terorisme sudah menjadi istilah yang paling dimanipulasi dalam sejarah kebijakan politik pemerintah Amerika Serikat dan di ekspor ke seluruh dunia. Sehingga ketergesaan dalam menentukan solusi, bukanlah langkah yang tepat. Namun penyelesaian yang cepat dengan kacamata komprehensif harus diutamakan. 


Sebagaimana diketahui, Wiranto selaku menteri Polhukam pasca kerusuhan Mako Brimob mewacanakan untuk menyegerakan proses pengesahan rancangan UU Terorisme yang sebelumnya pembahasannya tertahan di DPR. Argumen yang mungkin coba dibangun, adalah tindakan terorisme telah sampai pada level tertentu (horor) sehingga membutuhkan penanganan preventif ditingkat UU untuk memberikan solusi preventif pada 3 (tiga) aspek.


Pertama, perluasan kriminalisasi tetorisme pada buku-buku yang berisi pemikiran tertentu, kegiatan organisasi yang mendakwahkan ide atau ajaran tertentu, kegiatan Kombatan yang berimplikasi pada status pencabutan kewarganegaraan, dan yang semisalnya.


Kedua, penambahan wewenang aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan preventif maupun kuratif, seperti penambahan kewenangan interogasi dan penangkapan pada status terduga melebihi 1 X 24 jam menjadi 7 hari (7 X 24 jam), penambahan kewenangan menangkap dan mengisolasi (menahan) terduga teroris hingga status tersangka pada tempat tertentu hingga beberapa bulan (seperti di Guantanamo), enam bulan hingga 1,2 tahun, atau wewenang tambahan lain bagi aparat untuk menindak aktivitas terorisme.


Ketiga, rekomendasi anggaran. Anggaran penanganan terorisme dipandang perlu ditingkatkan untuk menjamin Efektifitas kinerja Polri untuk menyukseskan agenda pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Tetorisme.


Sebagaimana yang sudah terjadi, sering umat islam menjadi sasaran empuk tuduhan miring pelaku teror. Islam kemudian semakin dimonsterisasi sebagai ajaran yang penuh kebencian dan kekerasan. Padahal, dalam islam hukum tindakan teror sudah sangat jelas.


Dalam khazanah kajian hukum Islam, terorisme dan tindakan-tindakan derivatnya masuk dalam bab hudud, tepatnya kasus Hirabah atau quthaa’ al-thuruq. Hirabah adalah sekelompok teroris dari kalangan muslim, murtad, atau ahlu dzimmah yang dengan sengaja mempersenjatai dirinya dan bertujuan melakukan perampokan, pembunuhan, teror dan menyebarkan keresahan dan ketakutan ditengah-tengah masyarakat, termasuk di antaranya tindakan mereka dengan menguasai sebuah kota, menyandera penduduknya dan menghalangi mereka mencari pertolongan.Baik pelakunya berjumlah banyak atau sedikit dan dilakukan kaum bughot (separatis) atau quthaa’ al Thuruuq (pembegal/perampok).


Bagi pelakunya berlaku hukum hudud dalam Islam. Oleh karena itu jelas bahwa jihad tentu bukanlah terorisme, dan terorisme bukanlah jihad. Karena hakikat keduanya tidak sebangun, ibarat pohon ia tidak identik mulai dari akar hingga daunnya.


Oleh karena itu, kesimpulan tergesa – gesa, akan menjadikan benang kusut terorisme semakin sulit terurai. Negara harus mengubah pendekatan kepada Islam dan umat Islam dengan pendekatan kemitraan bukan kecurigaan. Negara harus mengubah persepsi kritik publik sebagai masukan bukan bentuk penentangan. 


kita semua setuju bahwa kekerasan -apapun dalihnya- tidak boleh tumbuh dan bersemi di negeri tercinta ini. Kita juga sepakat, negara sebagai lembaga pelindung dan pelayan masyarakat perlu segera mengambil tindakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada segenap warga negaranya.


Hanya saja kita tidak ingin, isu terorisme dikapitalisasi untuk kepentingan lain, menjadi komoditi politik, menjadi komoditi kapitalis untuk mengeruk anggaran rakyat, apalagi digunakan untuk melakukan teror dan monsterisasi pada Islam dan ajarannya. Tentu saja negara harus menyadari hal itu. Negara harus bertindak melindungi dan memberikan ketentraman kepada umat Islam, mayoritas warga negara di bumi pertiwi tercinta ini. Wallahu a'lam. [].



Bagikan Yuk!

Pengelola:

Informasi yang ada di web ini semoga bermanfaat buat pembaca sekalian. Amin!

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!