Saturday, May 5, 2018

Menakar Kemenangan HTI Pada Sidang PTUN


Oleh: Dr Muh. Sjaiful, S.H., M.H. (Dosen Senior Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo)


 

Jika tak ada aral melintang, esok hari tepatnya Senin 7 Mei, sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), akan dibacakan putusan hakim berkenaan dengan gugatan adminitratif Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Keputusan Administratif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukum dan HAM) yang membubarkan Badan Hukum Organisasi Kemsyarakatan HTI, yang induk organisasinya berkedudukan di Jakarta. Sebelum membacakan putusan, masig-masing kubu, pihak HTI dan pihak pemerintah dipersilahkan membacakan kesimpulannya masing.


Bisa disebut, esok hari merupakan titik kulminasi perjuangan tanpa lelah dari kuasa hukum HTI dengan ikon 1000 advokat bela HTI melawan kebijakan administrasi pemerintah yang membubarkan badan hukum keormasan HTI tanpa prosedur hukum administrasi yang sah.


Kini kemenangan HTI melawan putusan administratif pemerintah berada ditangan para majelis hakim yang mulia di PUTN, esok hari. Putusan hakim PTUN apakah akan memenangkan HTI ataukah justeru berpihak kepada pemerintah, setidaknya secara substatif dan prosedur formil, akan merujuk kepada dua aspek. Aspek pertama, majelis hakim akan membacakan pertimbangan hukum dengan berdasarkan fakta-fakta hukum (judex facti) yang digelar semasa persidangan. Berdasar judex facti tersebut, maka majelis hakim mengeluarkan petitumatau putusan hukum yang tentu saja merujuk kepada dalil-dali normatif yang dibangun atas dasar fundamentum petendi (fakta-fakta hukum yang mendasari lahirnya putusan hukum). Aspek kedua, putusan hakim tidak berdasarkan kepada judex facti tetapi atas dasar karena intervensi politik pemerintah.


Saya dengan pengalaman selama hampir lebih 20 tahun sebagai pegiat hukum, baik sebagai dosen, praktisi, maupun penulis hukum, akan melakukan analisis untuk menakar kemenangan HTI pada sidang PTUN esok hari, dengan berdasarkan kepada dua aspek:


Aspek pertama, pendekatan normatif. Kedua pihak telah menyampaikan dalil-dalil normatif sebagai justifikasi. Kedua pihak menyampaikan fundamentum petendiyang menurut pendapat saya bahwafundamentum petendi yang disampaikan pemerintah memiliki cacat yuridis yang sangat akut dan ketidakjelasan dalil (obscuurlibel). Pemerintah dalam fundamentum petendi telah menuding HTI sebagai ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan merongrong NKRI dengan ajaran Khilafah yang diusungnya. Pemerintah telah mengajukan bukti-bukti di persidangan mulai dari saksi ahli dan video tayangan kegiatan HTI 2007 silam untuk mendalilkan kepada sebuah kesimpulan bahwa HTI sebagai ormas terlarang.


Tentang kualitas alat bukti yang diajukan pemerintah, ada dua yakni video bukti tayangan kegiatan HTI tahun 2007 tentang Konprensi Khilafah Internasional dan keterangan ahli.


Berkenaan dengan alat bukti, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, disebutkan bahwa alat bukti dipersidangan ada 5 macam yaitu bukti surat/tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim.


Salah satu bukti yang diajukan pemerintah adalah video tayangan HTI, kualitas alat bukti ini merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti karena video tayangan secara yuridis formal tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendalilkan sesuatu. Itupun untuk membangun pengetahuan hakim maka pengetahuan hakim tidak boleh bersandarkan kepada pertimbangan subjektivitas hakim tetapi berdasarkan kepada alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang, sedangkan video tayangan tidaklah termasuk alat bukti yang sah.


Selanjutnya, para ahli yang diajukan pemerintah untuk memberikan keterangan ahli. Dalam logika yuridis semua keterangan ahli haruslah relevan dengan pokok perkara, maka hakim dalam pertimbangan hukum (posita) akan menolak keterangan ahli yang bertentangan dengan pokok perkara. Keterangan ahli yang bertentangan dengan pokok perkara bisa berupa status orang yang memberikan keterangan ahli dan substansi keterangan yang disampaikan di persidangan. Semua keterangan yang disampaikan saksi ahli menurut pencermatan saya tidaklah sesuai dengan pokok perkara. Misalnya, keterangan salah seorang saksi ahli yang menyatakan kaitannya HTI dengan kelompok ISIS, jelas ini merupakan keterangan yang sembrono dan keliru karena HTI sehari setelah deklarasi ISIS telah menyatakan dalam keterangan resmi bahwa ISIS bertentangan secara syariah dan HTI tidak ada hubungannya dengan ISIS. Adapun keterangan saksi ahli lain tentang khilafah dan keIndonesiaan, maka persoalan khilafah adalah bagian dari ajaran Islam, sehingga perdebatanya masuk dalam ranah fiqih politik Islam, tidak terkait dengan pokok perkara. Padahal yang seharusnya keterangan yang diminta kepada saksi ahli adalah betulkah HTI bertentangan Pancasila den membuat makar. Padahal juga HTI baik secara prosedur formal dan fakta-fakta materil, HTI tidak pernah mempersoalkan Pancasila serta membuat makar untuk mengangkat senjata meruntuhkan NKRI.


Aspek kedua, pertimbangan hakim karena pertimbangan politik. Bila putusan hakim PTUN esok hari karena intervensi politik pemerintah, sebab pertarungan HTI vs Pemerintah kental dengan nuansa politik, maka belajar dari rejim sebelumnya, semasa Orde Lama dibawah kepemimpinan Soekarno dan Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto, kekuasaan tetaplah menjadi pemenang kendati harus melabrak norma-norma hukum. Hakim tidak lebih dari pion-pion yang menjalankan titah kekuasaan.  


Bila hakim PTUN konsisten dengan dalil-dalil normatif yang menjadi sandaran putusannya maka dipastikan gugatan administratif HTI akan dimenangkan, sebagai konsekuensi Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) bukan negara kekuasaan (machtstaat)     


Bagikan Yuk!

Pengelola:

Informasi yang ada di web ini semoga bermanfaat buat pembaca sekalian. Amin!

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!