Monday, May 28, 2018

Lagi - lagi Ulama


Oleh : Suhraini, S.Pd (Pemerhati Masalah Sosial)


Apa yang ada di benak pembaca ketika mendengar istilah ulama? orang yang menyampaikan kebenaran? da’i? penceramah? juru dakwah? Banyak definisi yang beragam ketika mendengar istilah ini yang sebenarnya mengandung makna yang sama. Namun disini kita tidak membahas tuntas tentang definisi ulama saja tapi melihat fenomena yang terjadi pada ulama. Kenapa lagi-lagi ulama? 


Untuk menjawab semua itu, kita perlu kilas balik mengenai apa yang pernah terjadi pada ulama . Sebelumnya ada wacana sertifikasi ulama kemudian muncul  kisah miris penganiayaan dengan drama orang gila yang korbannya adalah para ulama. Bahkan dikutip dari nasional.republika.co.id (21/2), Ketua Majelis Pertimbangan MUI Din Syamsudin mengungkapkan bahwa sejak Desember 2017 hingga saat ini terjadi berbagai peristiwa  yang menyentil lembaga-lembaga keagamaan ,baik terhadap ulama,mubaligh,dan juga terhadap pendeta atau biksu. Bahkan ada juga kasus perusakan terhadap tempat ibadah. Menurut dia, Komjen Ari Doni Sukmanto juga telah mengungkapkan telah ada 21 kasus penganiayaan terhadap ulama Indonesia. 


Sekarang, kisah tragis kembali menimpa para ulama dengan adanya kebijakan dari Kementerian Agama (Kemenag) pada 18 Mei lalu yang merilis daftar da’i, juru dakwah, muballigh atau penceramah sebanyak 200 orang.  Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin,pada tahap awal, Kementerian Agama merilis 200 daftar nama muballigh. Tidak sembarang muballigh, tapi hanya yang memenuhi tiga kriteria, yaitu : mempunyai kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, reputasi yang baik,dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi. Sebetulnya apa alasan di balik rekomendasi ini?  Kemenag mengatakan bahwa selama ini, Kementrian Agama sering dimintai rekomendasi mubaligh oleh masyarakat. Belakangan,permintaan itu semakin meningkat,sehingga kami merasa perlu untuk merilis daftar nama mubaligh. Lalu muncul pertanyaan betulkah daftar dirilisnya 200 nama mubaligh itu hanya untuk memenuhi permintaan sebagian besar masyarakat? Jika hanya 200 orang, lalu ribuan ulama yang lainnya mau diapakan?


Tentu tidak seperti yang kita lihat dan kita dengar. Alasan permintaan masyarakat ini tentu perlu di kritisi Karena kita bisa menyaksikan sendiri  bagaimana daftar ini menjadi controversial dari berbagai elemen masyarakat itu sendiri karena daftar tersebut tidak memuat sejumlah tokoh ulama,dai, dan penceramah kondang yang selama ini menjadi idola masyarakat, Meskipun Kemenag masih akan menambah daftar tersebut,dalam arti jumlahnya bersifat dinamis, namun tidak dimasukkan dari awal,menunjukkan kemenag telah melakukan penilaian subjektif dan sepihak. 


Ketua MPR Zulkifli Hasan,mengkritik bahwa daftar 200 ulama itu blunder besar! secepatnya tarik dan minta maaf karena keputusan tersebut berpotensi memecah belah umat dan bisa menurunkan wibawa Presiden Republik Indonesia  (ILC  tvOne,22 Mei 2018).  Wakil Ketua DPR Fraksi PKS Fahri Hamzah menilai itu adalah kebijakan konyol  karena tugas negara menyatukan pendapat yang berbeda-beda dan pemerintah jangan kemudian ngatur ini yang bagus dan ini yang tidak bagus,ini yang boleh dan ini yang tidak boleh (Jakarta,21/5/2018). Dewan Penasihat Persaudaran Alumni 212  Eggi Sudjana mengecam keputusan Menteri Agama  tersebut, Menurutnya, keputusan tersebut erat kaitannya dengan muatan politik. Padahal, kata Eggi, menteri agama kerap menghimbau untuk tidak mencampurkan adukkan ceramah dengan politik. 


Pertanyaan selanjutnya, jika bukan karena permintaan sebagian besar masyarakat lalu permintaan siapa ? tentu jawabannnya tak lain dan tak bukan karena permintaan segelintir orang yang punya kepentingan didalamnya. 


Berdakwah dalam arti luas,termasuk berceramah,bertabligh dan istilah  lainnya, adalah tugas alami setiap umat islam. Yang punya ilmu agama,banyak atau sedikit sama-sama wajib berdakwah, dan yang kurang tahu ilmu agama wajib mendengarkan dan mengikuti ajakan dakwah.


Juru dakwah hakikatnya ulama dan ulama adalah pewaris  Nabi.  Sebagai dai, yang dengan izin Allah memanggil umat agar mengikuti petunjuk Allah ,menyampaikan berbagai ajaran agama ,serta sebagai cahaya yang menerangi (siraj al munir) agar umat tidak tersesat di jalan kegelapan. Meskipun tetap dianjurkan berdakwah dengan hikmah, pengajaran yang baik dan bertukar pikiran yang baik, tugas ini bersifat merata tanpa pandang bulu. Dakwah wajib disampaikan kepada muslim dan non muslim,pemerintah dan rakyat, bahkan kepada sesama  ulama dan dai pun wajib saling mendakwahi,saling menasehati. Allah SWT menegaskan bahwa ulama dan juru dakwah sangat takut dan taqwa kepadaNya melebihi kalangan lain.


Karena komitmen ini wajar diantara ulama dan juru dakwah ada yang keras dan tegas, dan ada kalanya lembut, sesuai sifat dan pembawaan masing-masing. Perbedaan cara dan gaya seseorang berdakwah tidak boleh menjadi alasan mereka di klasifikasi dalam daftar dan kelompok tertentu, misalnya moderat dan radikal, tradisional dan modern dan sebagainya . Itu semua hanya peristilahan barat yang tidak ada dalam kamus islam. Sepanjang berdakwah berdasarkan Al Quran dan hadits tentu harus diterima dengan lapang dada. 


Pemerintah hendaknya menghargai dan mengakui keunggulan komparatif muslim Indonesia dan ulamanya. Pengakuan tersebut berwujud dengan memberi otonomi yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berdakwah dan didakwahi oleh ulama yang mereka sukai tanpa perlu intervensi.  Sehingga ulama dan kaum muslim lebih leluasa mengukir karya demi mewujudkan cintanya kepada negeri ini dengan mengukir peradaban yang sesuai dengan tuntunan syariat. Wallahua’lam.



Bagikan Yuk!

Pengelola:

Informasi yang ada di web ini semoga bermanfaat buat pembaca sekalian. Amin!

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!