Sunday, May 6, 2018

HTI Layak Menang, Pemerintah Gagal Membuktikan Tuduhannya


Pilar negara hukum adalah menjadikan hukum sebagai Panglima. Kekuasaan politik, harus tunduk, taat dan patuh terhadap hukum dan konstitusi serta menjauhi perilaku penyalahgunaan wewenang (abuse of power) sebagai bentuk komitmen dan jaminan negara berada pada jalur negara hukum (rechstaat).


Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai bagian dari kekuasan Yudikatif, wajib mengoreksi dan meluruskan setiap tindakan yang melanggar hukum, baik yang dijalankan oleh eksekutif maupun legislatif, khususnya ketika pilar kekuasaan telah menerbitkan satu objek keputusan tata usaha negara yang bersifat kongkrit, individual, dan final.


Penerbitan Surat Keputusan Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017, terbukti cacat hukum dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. 


Setelah mengikuti, menyimak dan mencermati fakta-fakta persidangan Gugatan sengketa Tata Usaha Negara antara HTI melawan Pemerintah, Koalisi 1000 Advokat Bela Islam menyatakan :


 1|. Pertama, baik secara prosedur maupun substansi Pemerintah telah gagal membuktikan tudingannya terhadap Ormas Islam HTI. Kewenangan mencabut status BHP HTI tanpa melalui proses pengadilan sebagai konsekuensi terbitnya Perppu Ormas, bukan berarti dapat serta merta mengabaikan asas prosedur dan substansi sebagaimana diatur dalam UU tentang administrasi pemerintahan.


 2|. Kedua, secara prosedur Pemerintah tidak pernah menunjukan bukti kesalahan dan bukti telah memberitahukan objek kesalahan kepada HTI, sejak diterbitkannya Perppu Ormas tanggal 10 Juli 2017 hingga tanggal 19 Juli 2017 saat dikeluarkannya KTUN objek sengketa. Pemerintah hanya menunjukan KTUN objek sengketa dan surat kemenpolhukam, yang didalamnya juga tidak memuat kesalahan dan pelanggaran pasal peraturan perundangan yang dituduhkan kepada HTI.


 3|. Ketiga, Secara substansi, Khilafah adalah ajaran Islam. Mendakwahkan ajaran Islam Khilafah adalah aktivitas legal, baik dilakukan oleh individu maupun Ormas. Konstitusi telah menjamin kebebasan beragama, menganut keyakinan dan beribadah sesusi keyakinannya. Mendakwahkan ajaran Islam Khilafah, adalah aktivitas ibadah yang bersumber dari keyakinan akidah Islam. Karenanya, tudingan terhadap ajaran Islam Khilafah secara substansi berlawanan dengan hukum dan konstitusi.


 4|. Keempat, mengimbau kepada seluruh komponen masyarakat baik praktisi hukum, akademisi, politisi, ulama, habaib, aktivis pemuda dan mahasiswa, birokrat dan para pejabat untuk memberi dukungan pada HTI agar terus dan tetap Istiqomah mengemban dakwah Khilafah, sebagai ajaran Islam yang Agung.


 5|. Kelima, mendesak seluruh aparat penegak hukum, institusi peradilan, agar dapat menegakkan hukum yang seadil-adilnya, menjadikan konsepsi negara hukum berdiri tegak sebagai pilar negara dan menutup setiap celah intervensi kekuasaan politik yang hendak mengangkangi hukum. 


Akhirnya, kami dapat sampaikan kemenangan HTI sebagai kemenangan hukum dan keadilan. Sebaliknya, jika gugatan HTI ditolak, ini pertanda bahwa negara benar-benar berada pada konsepsi negara kekuasan (machstat). 


Demikian pernyataan disampaikan,


Jakarta, 6 Mei 2018

Koalisi 1000 Advokat Bela Islam 


Ahmad Khozinudin, SH (Ketua)

Chandra Purna Irawan, SH MH (Sekretaris Jenderal)


===

#KhilafahAjaranIslam

#AdvokatBelaHTI

#HTIdiHati

#HTILayakMenang


Bagikan Yuk!

Pengelola:

Informasi yang ada di web ini semoga bermanfaat buat pembaca sekalian. Amin!

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!