Thursday, May 24, 2018

Hakikat Kritik dan Penguasa


Oleh : Dessy Fatmawati, S. T


Badan Kepegawaian Nasional (BKN) merilis enam aktivitas ujaran kebencian berkategori pelanggaran disiplin aparatur sipil negara (ASN), Jumat (18/5/2018). Enam poin rilisan tersebut adalah, 


1) Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.


2) Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap suku satu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). 


3) Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian (pada poin 1 dan 2) melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost instagram dan sejenisnya). 


4) Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah. 


5) Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.


6) Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana pada poin 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial. Rilis yang disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, ASN yang terbukti melakukan pelanggaran pada poin 1 sampai 4 dijatuhi hukuman disiplin berat, dan ASN yang melakukan pelanggaran pada poin 5 dan 6 dijatuhi hukuman disiplin sedang atau ringan.


Mencermati poin-poin yang dirilis, wajar jika kemudian menimbulkan kontroversi. Alih-alih menyelesaikan kisruh informasi yang membanjiri masyarakat, rilisan tersebut justru membungkam suara kritis dari kalangan ASN. Chandra Purna Irawan.,SH.,MH.


Ketua Eksekutif Nasional KSHUMI menyampaikan tanggapan atas rilis ini. Tiga diantaranya, 1) ASN/PNS adalah abdi negara, bukan abdi Pemerintah. Jika Pemerintah yang berkuasa berganti, mereka tetap sebagai ASN/PNS hingga Pemerintahan baru terpilih dan akan terus seperti itu meski Pemerintah silih berganti. 2) Berdasarkan Pasal 3 angka 3 PP Nomor 53 Tahun 2010 ASN/PNS diminta “setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah”. Tetapi PP 53/2010, PP 11/2017 & UU ASN 5/2014 ini tidak menjelaskan secara konkrit seperti apa bentuknya, sehingga dikhawatirkan tafsirnya diserahkan kepada Pemerintah yang sedang berkuasa. 3) Pasal 3 angka 3 PP Nomor 53 Tahun 2010 tidak bisa dijalankan serampangan, harus ada bukti yang menunjukan seseorang tidak setia dan taat Pancasila. Tentu harus didahului proses pemeriksaan di pengadilan. Proses itu penting untuk menjamin prinsip ‘due process of law’ yang memberikan ruang kepada PNS untuk membela diri dan memberikan kesempatan bagi hakim untuk mendengar argumentasi para pihak berperkara secara adil.


Memandang kritik


Penguasa dan kritik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kritik (KBBI) sendiri adalah kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat dan sebagainya. Sedangkan dalam Wikipedia Indonesia, kritik adalah masalah penganalisaan dan pengevaluasian sesuatu dengan tujuan meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi atau membantu memperbaiki pekerjaan.


Putaran roda pemerintahan sangatlah kompleks. Hal ini memperbesar peluang kesalahan, maka koreksi/kritik menjadi salah satu mekanisme alami bagi keberlangsungan suatu pemerintahan. Namun sepanjang penerapan demokrasi, kritik bergeser makna menjadi cara oposisi menjatuhkan lawan politik/pihak yang berkuasa. Hal yang sama terjadi pada istilah terorisme, radikal, toleransi dan lain-lain. Jika diamati semua menuju pola yang satu pembungkaman sikap kritis yang berujung membuka peluang “Islam” kembali maju memimpin di panggung politik.


Berbeda dengan demokrasi yang menganggap sikap kritis sebagai senjata oposisi meraih kekuasaan dan ancaman bagi rezim yang berkuasa, Islam justru memiliki point of view yang unik atas kritik. Penguasa yang menerapkan hukum Islam secara kaffah menyadari keistimewaan kritik. Sebagaimana kisah apik duo Umar. Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz.


Dikisahkan Umar bin Khattab pernah bertutur kepada sahabatnya, “Aku sedang dihinggapi ketakutan jika sekiranya aku melakukan kemungkaran lalu tidak ada orang yang mengingatkan dan melarangku karena segan dan rasa hormat kepadaku.” Kisah serupa terjadi pada Umar bin Abdul Aziz.  “Wahai amirul mu’minin, apakah gerangan yang mendorong Anda untuk membaringkan diri di siang hari ini?” tutur putranya. “Aku letih dan butuh istirahat sejenak.” “Pantaskah engkau beristirahat, padahal masih banyak yang teraniaya?”, tambah Sang putra. ”Wahai anakku, semalam suntuk aku menjaga pamanmu. Nanti usai zhuhur aku akan kembalikan hak-hak orang yang teraniaya.” “Wahai amirul mu’minin. Siapakah yang dapat menjamin Anda hidup sampai zhuhur jika Allah mentakdirkan mati sekarang?”


“Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kepadaku anak yang telah membuatku menegakkan agama ini.”


Kisah duo Umar yang lapang akan kritik bukanlah khayalan semata. Peristiwa diatas nyata dilakukan oleh manusia yang menjalankan roda pemerintahan dalam bimbingan wahyu. Islam memandang menjadi pemimpin adalah ujian yang berat. Sebab penguasa rawan untuk bertindak dhalim demi memuluskan kepentingan yang senantiasa menggelayut. Bagi penguasa yang tidak mengikatkan diri pada hukum Islam erat-erat, potensi kesewenang-wenangan sangatlah besar. Hal ini akan mengubah penguasa sebagai rain dan junnah bagi ummat menjadi raja yang dhalim.


Disinilah Islam mengerti betul posisi kritik. Bukan untuk menjatuhkan penguasa sah namun untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan hukum Islam oleh penguasa. Agar tetap berjalan di dalam koridor Al Qur’an dan As Sunnah. Suasana ktirik yang dibangun bukan berporos pada kepentingan namun berporos pada Islam itu sendiri. Tak heran aktivitas amar ma’ruf nahi mungkar di hadapan penguasa diberi gelar “Penghulu Syuhada”


“Pemimpin para syuhada’ adalah Hamzah bin Abdil Mutallib dan seseorang yang berdiri di hadapan seorang imam yang dhalim lalu orang itu memerintahkan yang ma;ruf dan mencegah dari yang mungkar, lalu Imam itu membunuhnya” ( HR Tirmidzi dan Al Hakim)


Demikian perbedaan nyata penyikapan Islam dan demokrasi atas kritik. Kritik adalah fitrah maka sistem yang menutup pintu kritik bukanlah sistem yang sesuai dengan fitrah manusia.



Bagikan Yuk!

Pengelola:

Informasi yang ada di web ini semoga bermanfaat buat pembaca sekalian. Amin!

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!