Saturday, May 19, 2018

Guru Peduli Lingkungan


Oleh : Nor Aliyah, S.Pd


Apakah karena fokus mengajar, seorang guru tak harus peduli dengan lingkungan? Ini tak benar. Seharusnya para pendidiklah yang paling pertama memperdulikan lingkungan hidup. Karena para guru yang paling mengetahui berbagai dampak yang akan terjadi akibat rusaknya ekosistem dan lingkungan. 


Ketika menyampaikan pelajaran di kelas tentang ekosistem dan keseimbangan lingkungan, saya teringat polemik di banua terkait dengan permasalahan lingkungan. Yaitu terhadap adanya penolakan atas izin tambang di kawasan pegunungan meratus.


Banyak pihak mengharapkan jangan sampai ada praktik pertambangan di pegunungan Meratus tersebut. Kita patut berkaca dari bencana alam yang terjadi HST beberapa waktu lalu. Belum ditambang saja sudah banjir, apalagi jika sudah ada penambangan. 


Aksi demo menolak aktivitas tambang juga makin kuat. Selain warga HST, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pengurus Wilayah Kalsel juga telah melakukan unjuk rasa di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel. Mereka mempertanyakan sikap Pemprov Kalsel terhadap terbitnya SK Kementerian ESDM RI yang memberikan Izin Operasi Produksi untuk PT. Mantimin Coal Mining di Kabupaten Balangan, Hulu Sungai.


Perwakilan ESDM Kalsel, Indharto mengatakan, pihak Pemprov Kalsel sudah menyatakan sikap sebelum surat keputusan terbit 4 Desember 2017 lalu. "Karena sudah ada penolakan dari Kabupaten HST serta masyarakat sejak lama. Kepala Kesbangpol Kalsel, Taufiq Sugino juga mengatakan Pemprov Kalsel sebenarnya sudah sejalan dengan sikap penolakan dari warga terhadap pertambangan di HST jika AMDAL nya bermasalah. 


Sementara itu, menurut Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menegaskan, meski pihaknya telah mengeluarkan keputusan bernomor Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Mantimin Coal Mining (MCM) menjadi tahap kegiatan operasi produksi, namun jika tak ada analisis terhadap dampak lingkungan (amdal), perusahaan tak boleh melakukan operasi produksi atau kegiatan pertambangan. 


Dampak Pertambangan


Batubara merupakan salah satu bahan galian strategis sekaligus menjadi sumber daya energi yang sangat besar. Indonesia pada tahun 2006 mampu memproduksi batu bara sebesar 162 juta ton dan 120 juta ton diantaranya diekspor. Sekitar 29 juta ton diekspor ke Jepang. Indonesia memiliki cadangan batubara yang tersebar di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera, sedangkan dalam jumlah kecil, batu bara berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua dan Sulawesi. 


Seperti aktifitas pertambangan yang lainnya, pertambangan batubara berpotensi menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang cukup besar. Penambangan batubara dapat merusak vegetasi yang ada. Banyak pohon-pohon yang harus dikorbankan dalam pembukaan lahan. Ini akan menghancurkan profil tanah genetik, menghancurkan satwa liar dan habitatnya, menurunkan kualitas udara dan air bersih. Selain akan mengubah pemanfaatan lahan, pada batas tertentu dapat megubah topografi umum daerah  penambangan secara permanen. 


Permukaan batubara yang mengandung pirit (besi sulfide) yang berinteraksi dengan air menghasilkan Asam sulfat yang tinggi sehingga menyebabkan terbunuhnya ikan-ikan di sungai, tumbuhan, dan biota air. Apalagi bagi kesehatan manusia, limbah pencucian batubara merupakan zat-zat yang sangat berbahaya jika telah mencemari air. Limbah yang mengandung belerang, Merkuri (Hg), Asam Slarida (Hcn), Mangan (Mn), Asam sulfat (H2sO4), dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit. 


Penambangan batubara juga menghasilkan gas metana, gas ini mempunyai potensi sebagai gas rumah kaca dan hujan asam. Di samping itu, debu batubara menyebabkan polusi di sepanjang jalan yang dijadikan aktivitas pengangkutan batubara. Hal ini menimbulkan merebaknya penyakit infeksi saluran pernafasan. Polusi udara yang kronis sangat berbahaya bagi kesehatan, merangsang penyakit pernafasan seperti influenza, bronchitis dan pneumonia serta penyakit kronis seperti asma dan bronchitis kronis. 


Konflik lahan juga kerap terjadi antara perusahaan dengan masyarakat lokal yang lahannya menjadi obyek penggusuran. Kerap perusahaan menunjukkan kearogansiannya dengan menggusur lahan tanpa melewati persetujuan pemilik atau pengguna lahan. Tak jarang mereka memberikan ganti rugi yang tidak seimbang dengan hasil yang akan mereka dapatkan. Tidak hanya konflik lahan, permasalahan yang juga sering terjadi adalah diskriminasi. Bahkan, kerusakan moralpun dapat terjadi akibat adanya pola hidup yang berubah.


Tak perlu berulang ke Banua.


Kita telah menyaksikan tambang emas di Papua, yang dikeruk oleh perusahaan raksasa Amerika tanpa memperdulikan aspek lingkungan, lahan maupun fauna dan flora. Pasalnya asas yang dipakai oleh sistem Kapitalisme adalah kemaslahatan besar (benefit profit). Studi kasus PT Freeport di Papua menunjukkan fakta bahwa pengelolaan SDA dalam sistem Kapitalisme sangat merusak lingkungan. Hampir seluruhan proses penambangan terbuka melalui beberapa tahapan pengeboran, peledakan, pemilahan, pengangkutan, dan penggerusan batuan bijih. Kegiatan penting lainnya yang harus dilakukan adalah menjaga stabilitas lereng dan penanaman kembali tanaman asli pada daerah yang sudah tidak ditambang (reklamasi).


Dalam sistem kapitalisme, memang hanya pemilik modal (pengusaha lokal/swasta asing) yang berhak menguasai berbagai sektor termasuk SDA. Akibatnya penambangan SDA saat ini banyak yang merusak lingkungan. Jaminan reklamasi pun tidak dibayar. 


Apakah Islam tidak perbolehkan tambang? 


Dalam sistem Islam, negara menjamin pengelolaan SDA untuk umat. Meskipun akan ada pertambangan, sistem Islam mengaturkan dengan cara yang terbaik. Segala sesuatu yang menjadi milik umum pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada individu maupun swasta. Hutan, air dan energi yang berlimpah wajib dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat. 


Rasûlullâh SAW bersabda :“Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal; air, padang dan api” (HR. Ahmad).


Hanya dengan sistem Islam, Negara bisa melakukan pengelolaan yang baik dan benar terhadap potensi SDA. Hal ini, tentu akan membawa kemaslahatan besar bagi negara pengelola dan rakyatnya. Kekayaan alam termasuk tambang emas, Migas, dan sebagainya merupakan pemberian Allah SWT kepada hamba-Nya sebagai sarana memenuhi kebutuhannya agar dapat hidup sejahtera. 


(* seorang pendidik di HSS, Kalsel




Bagikan Yuk!

Pengelola:

Informasi yang ada di web ini semoga bermanfaat buat pembaca sekalian. Amin!

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!