Tuesday, May 8, 2018

Dengan Syariat Islam, Kekerasan Pada Anak Hilang


Oleh: N. Vera Khairunnisa


Baru-baru ini, ada berita seorang ayah yang berinisial J diduga menendang anak berusia 7 tahun di Mal Kelapa Gading, Jakarta Utara. J menendang anak itu karena putrinya tertendang oleh anak laki-laki. 


Ibu dari anak laki-laki mengetahui hal itu dan dia pun marah. Percekcokan antar orang tua pun terjadi. Bapak dari anak perempuan merasa tindakannya benar dan menuding anak laki-laki itu salah karena menendang anaknya.


Rekaman video percekcokan antar-orang tua pun viral di media sosial. Peristiwa itu disebut-sebut terjadi di playground depan sebuah restoran cepat saji di Mal Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu (25/4) sekitar pukul 16.40 WIB. (detik. com, 27/042018)


Kasus kekerasan yang menimpa anak bukan terjadi kali ini saja. Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Susanto dalam keterangan pers di kantor pusat KPAI, Senin (19/3/2018) menyatakan bahwa dari data sementara saja di beberapa titik, sudah ada 223 korban kekerasan terhadap anak laki-laki. (kompas . com, 19/03/2018). Data ini hanya berdasarkan laporan yang masuk dan terpantau, belum ditambah kasus-kasus lainnya yang tidak dilaporkan KPAI.


Maraknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dengan sistem negara ini. Karena sejatinya, hidup adalah rangkaian dari masalah. Maka setiap masalah harus ada solusinya. Namun ketika solusi itu tidak mampu menyelesaikan masalah, artinya solusi tersebut tidak tepat.


Kasus kekerasan pada anak terjadi akibat diterapkannya sistem sekuler. Kurikulum pendidikan dalam sistem ini tidak memiliki visi dan misi untuk mencetak generasi takwa yang berkepribadian Islam. Sehingga yang terjadi, negara hanya melahirkan rakyat yang krisis moral dan akhlak. Para orangtua yang seharusnya melindungi anak-anak, justru malah jadi srigala yang senantiasa mengancam keselamatan anak.


Sistem ini juga telah membuat pemerintah melepas tanggung jawabnya dalam memberikan pendidikan dan perlindungan terhadap anak. Sehingga pemerintah mengandalkan keluarga sebagai pemeran penting dalam pendidikan dan perlindungan anak. 


Di sisi yang lain, pemerintah pun membuat kebijakan yang mengharuskan para ibu untuk memasuki dunia kerja demi kepentingan ekonomi dan mengejar eksistensi diri dengan program pemberdayaan ekonomi perempuan. Akibatnya, ibu dipisahkan dari anak. Fungsi ibu dalam mendidik anak pun tak terlaksana.


Masyarakat dalam sistem ini juga sangat hedonis dan materialis. Para pembuat konten kekerasan di media kian marak. Adegan vulgar yang menayangkan kekerasan kerap menghiasi media. Semua itu dilakukan hanya demi kesenangan dan meraup keuntungan. Tidak mempertimbangkan akibat yang akan terjadi. Maka tidak heran, kekerasan jadi tren dan kebiasaan.


Selain itu, pemerintah juga tidak memiliki hukuman yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan.


"Orang dewasa itu harus memahami bahwa mereka melakukan kekerasan kepada anak itu. Melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, ancamannya 5 tahun penjara," terang Susiana Prihatin, Komisioner KPAI. (liputan6. com, 29/04/2018)


Anak adalaha aset sebuah bangsa. Sehingga selayaknya, anak mendapatkan pendidikan dan perlindungan, agar mereka siap untuk menyongsong masa depan, mewujudkan peradaban yang gemilang. Jika masa kanak-kanaknya kerap diisi dengan tindak kekerasan, apa yang akan terjadi dengan dia di masa depan?


Perlindungan anak hanya bisa diwujudkan dengan menerapkan sistem dan nilai Islam. Sistem Islam akan mampu mewujudkan perlindungan terhadap anak dengan tiga pilar: ketakwaan individu, kontrol masyarakat, serta penerapan sistem dan hukum Islam oleh negara.


Islam mewajibkan Negara untuk terus membina ketakwaan individu rakyatnya. Negara menanamkan ketakwaan individu melalui kurikulum pendidikan yang berbasis akidah Islam. 


Negara menjaga suasana ketakwaan di masyarakat antara lain dengan melarang bisnis dan media yang tak berguna dan berbahaya, semisal menampilkan kekerasan dan kepornoan.


Individu rakyat yang bertakwa tidak akan melakukan kekerasan terhadap anak. Masyarakat bertakwa juga akan selalu mengontrol agar individu masyarakat tidak melakukan pelanggaran terhadap hak anak. Masyarakat juga akan mengontrol negara atas berbagai kebijakan negara dan pelaksanaan hukum-hukum Islam.


Negara menerapkan sistem dan hukum Islam secara menyeluruh. Sistem ekonomi Islam yang diterapkan negara akan mendistribusikan kekayaan secara berkeadilan dan merealisasi kesejahteraan. Kekayaan alam dan harta milik umum dikuasai dan dikelola langsung oleh negara. Seluruh hasilnya dikembalikan kepada rakyat baik langsung maupun dalam bentuk berbagai pelayanan.


Kaum ibu juga tidak akan dipisahkan dari anak-anak mereka. Kaum ibu bisa melaksanakan fungsi sepenuhnya dalam merawat dan mendidik anak-anak mereka.

Penerapan sistem Islam akan meminimalkan faktor-faktor yang bisa memicu kasus pelanggaran dan kekerasan terhadap anak.


Namun, jika masih ada yang melakukan kekerasan, maka sistem ‘ uqubat (sanksi hukum) Islam akan menjadi benteng yang bisa melindungi masyarakat. Caranya adalah dengan pemberian sanksi hukum yang berat, yang bisa memberikan efek jera bagi pelaku kriminal dan mencegah orang lain berbuat serupa. Hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan ini berbeda, tergantung kasusnya seperti apa, maka pelakunya akan dijatuhi sanksi ta’zir, yang bentuk dan kadar sanksinya diserahkan ijtihad Khalifah dan qadhi (hakim).


Dengan demikian, kasus kekerasan yang terjadi pada anak hanya akan hilang jika syariat Islam diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan. Wallahua'lam



Bagikan Yuk!

Pengelola:

Informasi yang ada di web ini semoga bermanfaat buat pembaca sekalian. Amin!

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!