Thursday, May 3, 2018

Demokrasi Memakan Korban Lagi, 10 Tersangka Kasus Korupsi Tertangkap


Oleh : Mira Sutami H ( Pemerhati Sosial dan  Generasi - Tulungagung ) 


Manusia selalu tergoda dengan kemewahan dunia, harta,  tahta,  dan  wanita. Begitupun para pejabat pasti akan tergiur dengan ketiga godaan itu. Bukan rahasia umum dalam sistem yang diterapkan saat ini dalam Pemilu para balon ( bakal calon ) pemimpin harus merogoh kocek dalam - dalam jika ingin mencalonkan dirinya. Dia harus membayar mahar kepada partai yang mengusung dirinya. Belum lagi biaya kampanye yang gila - gilaan dan fantastis. Selain itu dia juga harus mengeluarkan dana untuk para simpatisan demi  meraup dukungan massa.


Nah itulah fakta demokrasi ala sistem kapitalis apa lagi sekarang pemilihan dilakukan secara langsung maka tiap orang bebas mencalonkan dirinya entah itu lewat partai atau independen. Dengan dana yang dikeluarkan begitu besar tersebut tentu seseorang setelah menjabat akan mencari cara untuk mengembalikan dana yang ia kucurkan  setelah dia menjabat. Karena setelah terpilihpun dia juga harus menyetor sejumlah uang untuk partai pengusungnya. Alih - alih menjadi amanah setelah menjabat maka pemimpin terpilih tersebut pasti berpikir keras untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkannya. Maka pilihan biasanya jatuh pada korupsi. Memang jabatan adalah lahan basah bagi tindak koropsi. 


Hal tersebut terbukti dari hasil Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) yang dilakukan KPK hingga bulan April 2018 ini sudah 10 Kepala daerah menjadi tersangka  korupsi oleh KPK. KPK menggelar jumpa pers soal kasus bupati Lampung Tengah ( Rengga Sancaya/ detikcom ). Berdasar data yang dirangkum detikcom 6 kepala daerah yang terkena OTT KPK dari Bupati Hulu Selatan Abdul Latif hingga Bupati Bandung Barat Abu Bakar. Empat diantaranya menjadi tersangka setelah dilakukan pengembangan kasus sebelumnya. Dan kebanyakan kepala daerah tersebut terjerat kasus penyuapan. Dari 10 tersangka ada yang ditahan dan ada juga yang tengah melakukan pencalonan kembali dalam ajang Pilkada. Adapun jumlah nominal koropsi dari tersangka  antara  Rp 200 juta hingga  Rp 300 M. Sedang KPK mengamankan uang sebesar Rp 337. 378.000 didapat dari bebetapa tempat tersangka. Namun KPK menduga commitmen Fee lebih dari itu. ( detikcom) 


Demokrasi telah menyuburkan dan memupuk kejahatan korupsi ini. Karena memang dari besarnya dana yang diperlukan untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin negeri. Lebih - lebih dengan adanya pilihan langsung ini. Korupsi bisa dilakukan kepala daerah baik itu penerimaan suap ataupun koropsi uang kas daerah dan lain- lain. Bukan hanya itu, kepala daerah memanfaatkan dana bansos (belanja hibah / santunan sosial) karena kepala daerah bisa mengucurkan dana segar kepada kelompok masyarakat tertentu demi kepentingan Pilkada. Karena setelah diusut banyak nama fiktif yang terdapat dalam data. Ada yang memanfaat suntikan dana ke BUMD dana besar berimbas pada besarnya devidennya sehingga uang deviden tersebutlah yang digunakan untuk pembiyaan Pilkada. Ada yang memanfaatkan mark down PAD modus ini dilakukan agar menurunkan potensi pendapatan tahunan anggaran dan inilah yang dijadikan dana pembiyaan Pilkada. Yang terakhir pamanfaatan Dilpa ( Sisa lebih penggunaan anggaran ) selisih antata surplus / devisit anggaran dengan pembiayaan bersih nah inilah yang dijadikan pembiyaan Pilkada. Betapa banyak lorong - lorong menuju korupsi dari kepala daerah belum lagi pejabat pemerintahan pusat. 


Maraknya kasus korupsi ini juga di dukung oleh sanksi yang diterapkan dalam sistem ini. Karena ringannya sanksi yang dijatuhkan pada seorang koruptor. Dan berbanding terbalik dengan kejahatan yang dilakukan oleh para koruptor ini karena merugikan kepentingan rakyat karena tak sampai pada sasaran karena dikorupsi. Uang yang harusnya diperuntukkan untuk pendanaan kepentingan masyarakat tapi malah dikorupsi. Bukan rahasia umum sanksi atau hukuman di negeri ini tajam kebawah dan tumpul ke atas. Sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak membikin jera  kepada pelaku sehingga jumlah koruptorpun terus meningkat. Hal tersebut dapat dibuktikan dari banyaknya koruptor atau mantan narapidana akibat koropsi yang bisa menjabat kembali. Memang dengan Sistem Demokrasi mustahil korupsi dapat diberantas. 


Potret buruk demokrasi memang harus segera dihilangkan dengan mengganti sistem yang benar - benar bisa memecahkan seluruh probematikan manusia karena solusi yang ditawarkan dalam sistem ini di setiap masalah tidak bisa diselesaikan dengan tuntas tapi malah menambah masalah. Sistem lslamlah yang bisa diharapkan menyekesaikan masalah umat sampai ke akar - akarnya karena aturan itu berasal dari Al khaliq yaitu Allah.  Salah satu contohnya untuk memilih pemimpin dalam lslam bisa melalui perwakilan majelis syura. Dimana calon - calonnya adalah orang yang benar - benar amanah dan menerapkan syariat lslam secara kaffah. Jadi tidak membutuhkan dana yang besar dalam pemilihan kepala negara sekalipun. Adapun apabila dalam masa jabatan seseorang melakukan kasus korupsi misalnya maka dia akan dihukumi dengan sanksi yang tegas. Sehingga dia dan orang yang melihatnya jera untuk melakukan kejahatan yang sama. Karena fungsi hukum lslam memang sebagai penebus dan juga sebagai pencegah. Itulah sedikit bukti penerapan syariat lslam apalagi bila diterapkan secara kaffah tentu akan membawa kesejahteraan umat dan kemulaan seluruh umat manusia.   



Bagikan Yuk!

Pengelola:

Informasi yang ada di web ini semoga bermanfaat buat pembaca sekalian. Amin!

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!