Monday, May 14, 2018

Bom Berdarah, Salah Khilafah?


Oleh : dr. Toreni Yurista

Dokter umum, pemerhati masalah sosial, tinggal di Bogor


Sungguh biadab apa yang dilakukan pelaku pengeboman di sejumlah titik di Surabaya. Teganya mereka menjadikan rumah ibadah dan kantor polisi sebagai panggung berdarah. Orang tak bersalah dijadikan korban. Nyawa manusia seperti barang mainan.


Tindakan keji ini jelas tidak dibenarkan oleh Islam. Sayangnya, masih ada sebagian kalangan yang menuduh syariah kaffah adalah dalang di balik semuanya. Tuduhan ini didasarkan pada alasan bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran banyak yang berpotensi anarkis, dapat disalah-tafsirkan menjadi tindakan bom bunuh diri.


Akibat tuduhan ini, terjadi friksi di tengah-tengah umat. Sebagian golongan menuding golongan lain menumbuh-suburkan paham terorisme. Syariah kaffah dikatakan menyebarkan kebencian,  khilafah dibawa-bawa.


Tuduhan Salah Alamat


Benarkah ajaran syariah kaffah yang menginspirasi pengeboman? Mari kita tengok ayat Al-Quran terkait hal ini:


“Bahwasanya, barang siapa membunuh satu jiwa, padahal dia (yang dibunuh) tidak membunuh jiwa dan tidak membuat kerusuhan di permukaan bumi, maka dia (yang membunuh) seolah-olah telah membunuh manusia seluruhnya.” (QS Al-Maidah: 32)


Begitu pula sabda Rasulullah SAW mengutuk keras pembunuhan terhadap jiwa yang tidak bersalah:


“Barang siapa menyakiti kafir dzimmi, maka aku (Rasulullah) akan menjadi lawannya di akhirat.” (HR. Muslim)


“Barang siapa membunuh seorang kafir dzimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun.” (HR. An-Nasa’i)


“Rasulullah SAW. mengecam keras pembunuhan terhadap kaum wanita dan anak-anak” (HR. Bukhari dan Muslim)


Sejalan dengan tuntunan ini, Khilafah Islam dalam sejarahnya tidak berlaku kasar dan  tidak bertindak semena-mena terhadap orang-orang non-muslim. Kafir dzimmi yang berada di bawah naungan Islam merasakan betul perlindungan terhadap harta, jiwa, bahkan tempat peribadahan mereka.


Ketika Raja Ferdinand II dan Isabella menduduki Andalusia, mereka mengusir umat Islam dan Yahudi yang masih tersisa. Pilihannya hanya ada dua, masuk Kristen atau keluar dari Spanyol. Peristiwa yang disebut inkuisisi ini menyebabkan seratus lebih umat Yahudi terpaksa masuk ke wilayah Kekhilafahan Turki Ustmani.


Menariknya, khalifah Turki Utsmani tidak membuang mereka. Umat Yahudi diterima sebagai warga negara khilafah, dilindungi hak-haknya sama seperti warga muslim.


Begitu pula tatkala Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan konstantinopel, warga Kristen Orthodoks justru menyambut gembira karena mereka tahu bagaimana Khilafah memperlakukan orang Kristen.


Waspadai Upaya Kebiri Ormas Islam


Ketika berbicara tentang terorisme,  ormas yang memperjuangkan khilafah sering disebut-sebut sebagai sayap ISIS. Bahkan muncul broadcast di sosial media yang terang-terangan memfitnah salah satu ormas yang baru saja dicabut paksa badan hukumnya oleh pemerintah.


Sungguh salah alamat. Ormas tersebut berseberangan dengan ISIS baik dari sisi pemikiran maupun metode dakwah. Bahkan ormas tersebut sampai saat ini dikenal anti-kekerasan, sangat jauh berbeda dengan ISIS yang dengan mudah mengkafirkan dan menghalalkan darah selain kelompoknya.


Lagipula, bagaimana mungkin ormas yang tidak mengakui negara Islam yang didirikan ISIS bisa menjadi sayap ISIS? Negara Islam yang diproklamirkan ISIS tidak sah dilihat dari segi manapun. Negara tersebut tidak memiliki kekuasaan otonom, keamanannya tidak di tangan khalifah, dan tindakannya jauh dari hukum-hukum syara’.  


Propaganda yang menyasar ormas yang memperjuangkan khilafah tak lain adalah untuk  mengebiri upaya penegakan syariah kaffah. Kesadaran Islam politik yang saat ini tengah bersemi di tengah-tengah umat telah menjadi ancaman tersendiri, khususnya bagi pihak yang merasa dirugikan oleh Islam.


RUU Terorisme, Solusikah?

Untuk menanggulangi terorisme, sejumlah kalangan meminta percepatan pengesahan RUU Terorisme yang saat ini sudah masuk ke pansus pembahasan undang-undang di komisi III DPR-RI.  

RUU Terorisme dianggap ampuh memberantas benih-benih radikal cikal bakal teror berdarah.


Namun RUU ini sarat dengan konflik kepentingan. RUU ini menghendaki kewenangan yang luar biasa untuk diberikan kepada aparat keamanan dalam penindakan terduga teroris. Aparat keamanan dapat mencomot orang secara paksa dan diam-diam hanya atas dasar ‘dicurigai’ teroris. Aparat bahkan boleh mengasingkannya di suatu tempat tersembunyi selama 6 bulan.


Dalam RUU tersebut aparat juga diizinkan menembak mati atau membunuh atau menahan seseorang untuk jangka waktu lebih dari 500 hari cukup hanya karena ‘dinilai’ sebagai teroris tanpa melalui proses penyelidikan, penyidikan dan persidangan.


Lebih tidak masuk akal lagi, RUU tersebut memberikan kewenangan subjektif kepada aparat untuk menilai sebuah isi ceramah, khutbah, dakwah, dan sejenisnya. Aparat boleh menghentikan materi yang dianggap sebagai ujaran kebencian provokatif atau menghasut tindakan perlawanan kepada pemerintah.


Bukankah ini sebuah konsep hukum rimba? Penguasa dengan mudah menafsirkan mana saja yang dianggap membahayakan. Tidak ada persidangan. Tidak ada dialog. Siapa pun bisa dengan mudah diberangus dengan alasan ‘dicurigai’ sebagai teroris.


Islam Tumpas Terorisme


Perlu dipahami bahwa terorisme sangat terkait dengan kekecewaan publik terhadap kinerja penguasa. Ketimpangan, kemiskinan, ketidakadilan, dan kedzaliman merupakan ladang yang subur bagi berkembangnya benih teroris.


Apalagi jika kualitas pendidikan agama tidak dipedulikan. Bahasa Arab dan ilmu tafsir ditinggalkan. Lalu Islam dipisahkan dari kehidupan. Maka lengkaplah sudah. Tinggal pelintir ayat-ayat jihad dan tambahkan provokasi, maka benih itu sudah siap meledak kapanpun dikehendaki.




Sesungguhnya, Islam sudah memiliki tuntunan dalam hal ini. Sejak awal Islam tidak mengenal sekulerisme. Pemisahan agama dan kehidupan hanya akan membuat umat buta agama, tidak paham hukum syariat, dan menafsirkan ayat seenaknya sendiri.


Islam juga memerintahkan penguasa berlaku adil, menjauhkan umat dari kemiskinan dan mendengarkan keluh kesah mereka. Penguasa ibarat perisai yang rakyat berlindung di baliknya. Khalifah Umar bin Khattab adalah salah satu contoh nyata yang sering kita dengar tentang bagaimana seharusnya penguasa mengurus rakyat.


Di samping itu, Islam juga memiliki koridor untuk menghukum pelaku terorisme. Dalam kitab Nidzam al-Uqubat al Muhami, Syaikh Abdurrahman al-Maliki menjelaskan jenis tindakan teror beserta sanksinya baik berupa takzir, penjara, sampai dibunuh.


Siapapun yang diduga sebagai teroris tidak serta merta boleh dibunuh. Hanya pengadilanlah yang berhak melakukan eksekusi. Ibnu Farhun dalam kitabnya, Tabshirah Al-Hukkam, menyatakan pengadilan adalah institusi yang berhak menyampaikan hukum syariah dalam bentuk yang mengikat.


Maka penindakan teror dalam bentuk extrajudicial killing (sanksi dibunuh di tempat, tanpa putusan pengadilan) tidak boleh dilakukan dalam Islam kecuali dalam satu kondisi: ketika pelaku berkelompok, membawa senjata, dan menguasai obyek tertentu. Itu pun setelah dilakukan tindakan negosiasi.


Jika masih memungkinkan langkah negosiasi sehingga mereka berhasil disadarkan, menyerahkan diri, atau mengurungkan niatnya untuk menimbulkan huru-hara, maka langkah bunuh di tempat ini tidak akan diambil.


Di samping itu, peran syurthah atau kepolisian dalam menjalankan pengamanan turut menentukan stabilitas dalam negeri, termasuk di kota. Jumlah personil harus sesuai dengan luas daerah pengamanan. Begitu pula, gaji polisi harus diberikan dalam jumlah yang layak.


Seluruh pembiayaan keamanan diambil dari baitul mal. Dana bantuan asing untuk urusan kemanan dalam negeri tidak diperbolehkan. Sebab, dana asing hanya akan menyebabkan kepolisian berada di bawah bayang-bayang kekuasaan asing.  []


Penulis:

dr. Toreni Yurista

Dokter umum, pemerhati masalah sosial, tinggal di Bogor



 





Bagikan Yuk!

Pengelola:

Informasi yang ada di web ini semoga bermanfaat buat pembaca sekalian. Amin!

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!