Monday, May 21, 2018

Bahaya Dibalik Isu Terorisme 


Oleh : Irianti Aminatun (Penulis Bela Islam)


Isu terorisme kembali mencuat. Dalam hitungan hari,  ledakan beruntun terjadi. Dimulai dari kerusuhan di Mako Bimob, pemboman tiga gereja di Surabaya lalu ledakan di rusunawa, Wonocolo Sidoarjo. Tak berhenti di situ aksi teror bom kembali terjadi di Mapolrestabes Surabaya, dan terakhir penyerangan di Mapolda Riau.  


Selama penjajahan Barat masih berlangsung, isu terorisme akan senantiasa hadir, sebab terorisme adalah alat untuk menekan, mencitraburukkan kaum Muslimin yang berupaya untuk mendakwahkan Islam kafah dan berupaya menerapkannnya dalam kancah kehidupan agar menjadi rahmat, menggantikan sistem kapitalis yang rusak dan merusak.


Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir menjelaskan bahwa Barat ketika  melakukan penjajahan akan melihat “Apakah negeri yang hendak dijajah itu memiliki peradaban yang hendak diperangi oleh negara Kapitalis dan perlu dimasuki peradaban kapitalisme yang rusak agar mudah didominasi dan dirampok kekayaan alamnya? Ataukah negeri itu kosong tanpa ada peradaban di dalamnya yang perlu diperangi, sehingga hanya perlu dijajah, dirampas kekayaannya, dan di dominasi?”.


 Indonesia  adalah wilayah dengan sumber kekayaan alam yang melimpah. Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim dengan tsaqofah Islamnya,  akan menjadi penghalang bagi penjajahan Barat dalam mengeksplotasi kekayaan alamnya. Inilah yang dapat menjelaskan mengapa terorisme akan senantiasa ada di Indonesia.  


Maka yang harus disadari oleh kaum muslimin dibalik  isu terorisme, ada teror yang lebih berbahaya yang masuk membonceng isu teror bom. Teror itu adalah teror identitas pada umat Islam, teror yang sudah disiapkan untuk mengkotak-kotakkan identitas umat Islam dalam rangka melemahkan aqidah islam dan memecah belah umat.


Sebagai contoh, beberapa saat setelah bom meledak di Surabaya,  Pemerintah langsung mendesak DPR agar segera mensahkan RUU terorisme, agar ada payung hukum untuk menjerat para teroris.  Padahal berdasarkan keterangan Ketua Pansus Revisi Undang-Undang no.15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Muhammad Syafi’i dalam sebuah video, tertangkap kesan bahwa ada upaya “ pemberantasan teroris” yang diutamakan dibandingkan “pemberantasan terorisme” sebagaimana titel RUU ini. Jadi ukuran keberhasilan penanganan terorisme lebih dinilai dari kuantitas berapa banyak orang (terduga, tersangka, terdakwa, terpidana, tertembak dll) yang bisa ditindak, bukan bagaimana tindakan terorisme itu diberantas.


Banyak hal yg bisa kita lihat dari  muatan RUU yang diajukan pemerintah, antara lain adalah meniadakan proses due of law (mendapat perlindungan atau pembelaan diri sebagai hak), begitu terduga langsung bisa ditindak. Disinilah pemerintah akan cenderung main hakim sendiri. Di samping itu narasi kejadian terorisme juga diserahkan kepada pemerintah. 


Intinya jika RUU Terorisme yang diajukan pemerintah ini segera disahkan  maka akan berdampak luas pada penggunaan hukum hanya sebagai alat gebuk penguasa terhadap orang dan kelompok yang dicurigai dan bertentangan dengan Pemerintah.


Contoh lain, Pemerintah juga mencoret mubaligh yang dianggap radikal dan merilis 200 mubaligh yang direkomendasikan oleh kemenag RI. Menurut Kemenag, 200 mubaligh ini telah memenuhi syarat tiga kriteria yakni kompetensi, reputasi, dan komitmen kebangsaan.  Rilis ini secara implisit memonopoli penentuan kelayakan ulama atau mubaligh. Rilis ini memiliki makna bahwa ulama atau mubaligh yang layak di undang untuk berdakwah hanya yang dirilis, sementara yang lain tidak layak diundang dan tidak layak berdakwah di tengah masyarakat. Padahal dakwah merupakan kewajiban setiap muslim. Maka rilis ini berpotensi membungkam pelaksanaan kewajiban bagi kaum muslimin dan membungkam dakwah Islam hakiki. Tak berlebihan kalau kaum Muslimin menduga, rilis mubaligh ini merupakan alat kontrol pemerintah atas dakwah Islam. 


Kenyataannya, lebih dari 200 juta Muslim Indonesia terus menjadi sasaran serangan politik identitas yang merupakan teror bagi kepercayaan diri umat Islam dan penindasan identitas bagi mereka yang ingin melaksanakan Islam kafah. Menjadi seorang Muslim sekarang harus diukur dari kategorisasi “buatan Barat” dimana sosok “Muslim Moderat” disenangi dan dipuja, sementara “Muslim radikal” harus dimusuhi dan dibasmi.


Jelas ini adalah bagian tak terpisahkan dari imperialisme, sebagaimana pemikiran ikon orientalis Asia Tenggara, Snouck Hurgronje. Ia berkata “Tidak ada faedahnya kita memerangi kaum Muslimin atau berkonfrontasi untuk menghancurkan Islam dengan senjata. Itu semua bisa kita lakukan dengan mengadu domba mereka dari dalam dengan menanamkan perselisihan agama, pemikiran dan madzhab, dan menumbuhkan keraguan kaum Muslimin pada kebersihan pemimpin-pemimpin mereka”.


Oleh karena itu sebagai Muslim harus cerdas dan berani menolak pengkaitan aksi-aksi  terorisme dengan Islam dan kewajiban menegakkan Syariah dan Khilafah. Umat Islam harus tetap teguh dan istiqomah mengokohkan identitas sebagai Muslim kafah dalam berislam serta dalam perjuangan demi terwujudnya kehidupan Islami melalui tegaknya Syariah dan Khilafah. Tidak gentar terhadap setiap tantangan, hambatan dan ancaman hingga cita-cita mulia itu benar-benar terwujud.

 

Allah SWT mengingatkan kepada kaum Mukminin : “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.” (TQS Ali Imran ayat 139).


#AkademiMenulisKreatif

#PenulisBelaIslam

#RamadhanBulanPerjuangan



Bagikan Yuk!

Pengelola:

Informasi yang ada di web ini semoga bermanfaat buat pembaca sekalian. Amin!

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!