TELAAH ARAH PENDIDIKAN GENERASI : Apa Yang Salah?

Oleh : Hanik Syukrillah (Pembina Komunitas Remaja Malang) 


Pendidikan merupakan unsur terpenting untuk keberlangsungan generasi masa depan. Termasuk juga ketika membicarakan kualitas SDM suatu bangsa, maka barometernya adalah kualitas pendidikan dan segala perangkatnya. Namun seringkali ketika berbicara mengenai problem pendidikan dan option solusinya, jarang sekali -atau hampir tidak pernah- menyentuh hal yang paling mendasar dari pendidikan. Ada aspek yang mengatur sistem dan bisa jadi ada hidden agenda yang mempengaruhi arah pendidikan di suatu negeri. 

Penentu arah pendidikan bisa berasal dari pelaku pendidikan dan agenda yang ingin diwujudkan, yang bisa jadi tak tercermin pada tujuan pendidikan yang dicanangkan. Misalnya Indonesia, dalam pembukaan UUD 1945 dan kemudian dimasukkan dalam pasal 31 ayat 3 : mencanangkan tujuan pendidikan yaitu “ mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur...” . Atau Dengan kata lain, tujuannya adalah meningkatkan kualitas SDM baik secara intelektual dan keluhuran perilaku. Pertanyaannya, apakah tujuan ini bisa direalisasikan seperti saat ini? Banyak pihak yang meragukan. Kok bisa?

Mungkin bisa kita cermati dari output sistem pendidikan yang kini berlangsung. Terjadinya fakta dan kasus kejahatan, juga penyimpangan perilaku output pendidikan yang semakin marak. Salah satu yang cukup viral yaitu tewasnya seorang guru di Sampang, setelah dihajar salah satu siswanya di awal Februari lalu. Atau kasus-kasus korupsi yang menjerat pejabat, yang notebene lulusan lembaga pendidikan di negeri ini. Juga cukup tingginya fakta aborsi dan pembunuhan berlatar belakang pergaulan bebas tanpa batas. Apakah ini hanya persoalan kebejatan oknum atau personnya saja? Kalau kasusnya hanya sedikit dan tidak menggejala secara meluas, bisa jadi kita simpulkan oknumnya memang bermasalah, khilaf, gelap mata dll. Tapi kalau kejadiannya meluas dan datanya bukan makin menurun di semua jenjang, masihkah kita berpikir ini persoalan individu tertentu saja? Marilah kita coba tengok sistem pendidikannya, bisa jadi “persoalan” bermula di sana.

 Sebagai sebuah sistem maka ketika ada berbagai masalah terjadi, solusi pun dirilis dan dicoba untuk memperbaiki. Mulai dari pendidikan karakter sampai meningkatkan anggaran pendidikan di APBN. Namun apakah terjadi perubahan dalam kualitas pendidikan di negri yang kaya raya ini?. Faktanya bisa disaksikan sendiri, tidak terjadi perubahan signifikan dalam pencapaian tujuan pendidikan yang sudah dicanangkan. Bahkan seperti semakin menjauh dari track-nya. Nah, di sini pentingnya mengetahui bahwa ada aspek lain yang mempengaruhi arah dari sistem pendidikan, yaitu ada pelaku sebagai pengendali di balik layar. Pelaku dan agenda tersebut akan membangun suatu sistem. Ada tiga kemungkinan dalam hal ini yaitu sistem pasar, sistem komando, dan sistem humanis populis. 

Pendidikan yang dipengaruhi oleh sistem pasar, maka bisa dipastikan yang menang di arena pasar itulah yang menentukan arah hitam putihnya pendidikan. Sistem pasar ini adalah yang sering kita kenal dengan kapitalisme. Pada dasarnya, lahirnya ideologi Kapitalisme terjadi karena para kaisar dan raja di Eropa dan Rusia telah menggunakan agama sebagai sarana untuk mengeksploitasi, menzalimi dan menghisab darah rakyat. Mereka juga menggunakan para pemuka gereja sebagai alat untuk mempermudah tujuan itu. Dari sanalah terjadi pertarungan dahsyat yang memunculkan para filusuf dan pemikir. Baik yang mengingkari agama secara mutlak (atheis) dan yang mengakui agama tetapi menyerukan pemisahan agama tersebut dari kehidupan. Sehingga mayoritas filsuf dan pemikir mengharuskan adanya pemisahan agama dari realitas kehidupan. Dari sana lahir ide pemisahan agama dari negara (sekulerisme).

Pengaruh Kapitalisme dalam pendidikan bisa kita lihat bagaimana arah pendidikan ditentukan oleh pasar. Arah pendidikan dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi pabrik tenaga kerja yang cocok untuk tujuan ekonomi tersebut. Kurikulum diisi dengan pengetahuan dan keahlian untuk industrialisasi, baik manufaktur maupun agroindustri. 

Adapun pendidikan yang dipengaruhi sistem komando negara, maka yang berkuasa di negara itulah yang menentukan warna pendidikan. Pelaku yang mengarahkan pendidikan adalah negara. Itulah yang terjadi di negara-negara otoriter termasuk negara diktator proletariat pada sistem komunisme penguasaan oleh partai seperti dulu di Uni soviet , Cuba dan Tiongkok. Pemerintah, atau partai politik yang berkuasa yang mengetahui yang terbaik untuk rakyaknya. Yang terjadi adalah penyeragaman di berbagai aspek tanpa ada celah untuk memiliki pendapat yang berbeda. Terjadi keseragaman bukan hanya dalam berpakaian, tetapi juga kurikulum. Sikap kritis dipasung, semua diajarkan untuk mengikuti perintah secara otoriter, harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, manakala kehendak tidak terpenuhi, negara akan mempergunakan kekerasan untuk memaksa.

Adapun pendidikan yang dipengaruhi oleh humanis populis, ini berarti adalah arah pendidikan ditentukan oleh rakyat, untuk tujuan memanusiakan manusia. Pelaku yang mengarahkan pendidikan adalah rakyat yang mencari jati diri kemanusiannya dan menuntut keadilan sosial yakni hak mendapatkan pendidikan yang sama. Dalam hal ini, negara dapat campur tangan namun tidak lebih sekedar fasilitator. Kefasilitatoran negara ini perlu ditekankan, sebab kecenderungannya adalah mengontrol uang, mengontrol manusianya. Apalagi kini negara mulai hendak melepas pendidikan pada swasta, yang dibawah langsung oleh negara (biasa disebut sekolah negeri) diberi kesempatan untuk otonom, artinya untuk berswasta, yang tidak dibawah secara langsung oleh negara (biasa disebut swasta) dibiarkan mencari rekanan kerja perusahaan-perusahaan. 

Negara sebagai fasilitator artinya juga sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan, namun tetap memberikan pelaku didik berkreasi menurut kebutuhan anak didik. Perebutan pengaruh antara di satu pihak pendidikan yang dikehendaki oleh rakyat dan di lain pihak pendidikan yang dipengaruhi oleh perusahaan swasta, dimana negara lebih condong ke pihak yang terakhir. 

Dari sudut pandang pendidikan sebagai alat perebutan tersebut dapat dirumuskan bahwa pendidikan itu diusahakan untuk membuat orang menang berkompetisi, daripada pendidikan untuk menyiapkan orang sehingga mampu mandiri. Pilihan pertama, yaitu pendidikan sebagai kompetisi, maka akan menciptakan korban yakni mereka yang kalah berkompetisi, tetapi boleh jadi cepat membuahkan keuntungan finansial bagi yang menang. Pilhan kedua, yaitu pendidikan untuk mandiri, maka menjadikan keuntungan finansial yang diperoleh memang tidak secara langsung akan diperoleh, namun akan lebih dapat mengangkat harta bagi sebanyak mungkin orang. Ini berarti pilihan pertama adalah pendidikan elitis yang meminggirkan yang miskin dan tidak produktif. Sedangkan pilihan kedua adalah pendidikan yang membebaskan, memberdayakan semua orang menurut bakat dan keterbatasanya sehingga menjadi orang realis dan kreatif. 

Kedua pilihan tersebut ditentukan oleh paradigma. Dengan paradigma itulah diturunkan visi dan misi, yang secara operasional disebut sistem ekonomi politik. Paradigma pertama adalah paradigma kapitalis liberalis atau kapitalis feodalis sebagaimana dipraktekkan di Indonesia selama orde baru. Paradigma kedua adalah paradigma populis demokratis humanis sebagaimana ditunjukkan oleh UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini juga sesuai dengan kebijakan pendidikan pada Kabinet Indonesia bersatu yakni pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan (Dr. H. Endang Komara, M.Si, Peran Kapitalisme Pendidikan Dalam Era Globalisasi)

 Dengan mencermati ketiga hal di atas, satu hal yang nampak yaitu adanya jurang yang memisahkan antara tujuan mulia pendidikan dan bagaimana sistem pendidikan dikelola dengan agenda tersembunyi yang justru “merusak” outputnya. Lalu bagaimana seharusnya paradigma yang mampu memberikan pengaruh baik terhadap sistem pendidikan kita? Agar mampu mencetak input pendidikan sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Kita bisa menengok sistem lain yang saat ini sudah tidak diterapkan lagi secara sempurna, yaitu Islam . 

Dienul Islam berusaha mempengaruhi arah pendidikan untuk melahirkan generasi yang berkepribadian kuat, yaitu kepribadian Islam. Pendidikan model ini menjadikan aqidah Islam sebagai tolok ukur pola pikir dan kecendrungan jiwanya, sehingga orang yang terdidik akan menyesuaikan life style-nya dengan Islam. Karena konsepnya sederhana , ilmu untuk amal. Atau dengan kata lain apa yang dipelajari dalam kurikulum pendidikan mempengaruhi peserta didik secara praktis.

Konsep ilmu untuk diamalkan secara praktis dikarenakan ada dua hal yang dipakai pendidik dalam mempengaruhi kepribadiannya, yaitu :
  1. Rekontruksi: Membongkar persepsi pemikiran yang salah secara menyeluruh (revolusioner) sampai ke akarnya, kemudian dibangun kembali konstruksi pemikiran yang benar, kokoh dan kuat. Sehingga mampu berpengaruh dalam amalnya.
  2. Konstruksi : Menyusun suatu persepsi pemikiran yang kokoh dengan mengoptimalkan unsur-unsur kekuatan berfikir yang akan mendorong dia untuk beramal dengan benar.

Contoh real model konstruksi adalah kepribadian Umar bin Khattab, yang di awal Islam datang justru memusuhi dienullah. Tapi kemudian dengan didikan Rasulullah SAW telah mengubahnya secara drastis setelah Umar masuk Islam. Sedangkan bentuk konstruksi bisa dilihat dari output didikan madrasah Rasulullah seperti Hasan dan Husei bin Ali bin Abi Tholib ra, Abdullah bin Umar ra dll. Mereka telah ditempa pendidikan Islam sejak usia dini. 

Terkait siapa yang mendapatkan taklif (beban hukum) pelaksanaan pendidikan dalam sistem Islam, maka ditetapkan tiga pihak yang bertanggung jawab untuk melahirkan generasi muslim terbaik :
  1. Keluarga, yang menjadi wadah pertama pembentukan generasi Islami melalui ayah dan ibu
  2. Masyarakat, yang menjadi pelindung tempat generasi Islami itu tumbuh dan hidup bersama anggota masyarakat lainnya
  3. Negara Khilafah, yang bertanggung jawab melahirkan generasi Islami sebagai bagian dari tugas negara untuk menjalankan sistem pendidikan serta sistem sosial lainnya yang terkait (Najah As Sabatin Asasiyat Tarbiyah Al-Atfal hlm. 5)


Berdasarkan sirah Nabi saw. dan tarikh Daulah Khilafah Islam (Al-Baghdadi, 1996), negara memberikan jaminan pendidikan secara gratis dan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk melanjutkan pendidikan ke tahapan yang lebih tinggi dengan fasilitas (sarana dan prasarana) yang disediakan negara. Kesejahteraan dan gaji para pendidik sangat diperhatikan . Dan merupakan beban negara yang diambil dari kas Baitul Mal. Sistem pendidikan ini bebas biaya, didasarkan pada Ijma Sahabat yang memberikan gaji kepada para pendidik dari Baitul Mal dengan jumlah tertentu. 

Contoh praktisnya adalah Madrasah al-Muntashiriah yang didirikan Khalifah al-Muntahsir Billah di kota Baghdad. Di sekolah ini setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar (4,25 gram emas). Kehidupan keseharian mereka dijamin sepenuhnya oleh negara. Fasilitas sekolah disediakan seperti perpustakaan beserta isinya, rumah sakit, dan pemandian. Begitu pula dengan Madrasah an-Nuriah di Damaskus yang didirikan pada abad 6 H oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky. Di sekolah ini terdapat fasilitas lain seperti asrama siswa, perumahan staf pengajar, tempat peristirahatan, para pelayan, serta ruangan besar untuk ceramah dan diskusi (Drs. Fahmy Luqman, M.Hum, Sistem Pendidikan Dalam Negara Khilafah).

Hari ini kita merasakan carut-marut dunia pendidikan, juga dengan berganti-gantinya arah sistem dan berbagai solusi yang dicobakan agar sedikit mengurangi kadar kerusakan. Apakah solutif? Ataukah kita telah melakukan trial and error saja. Mengapa kita (sebagai muslim) tidak mencoba merubah arah pandang kepada sistem pendidikan Islam, yang sudah Allah sediakan untuk memanusiakan manusia. Wallahu’alam bishowab.
*************************************************

*penulis pemerhati generasi dan aktifis komunitas remaja, tinggal di Malang.




Post a Comment

0 Comments