Politisasi di Balik Kampanye Kaum Pelangi

Oleh : Sunarti


Tahun 2017 nampaknyamenjadi tahun bersejarah bagi kaum LGBT di Indonesia. Bagaimana tidak, setelah 35 tahun sejak kemunculannya di Indobesia, akhirnya gerakan ini menjadi lebih berani untuk show off. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Divisi Kajian Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) Dinar Kania dalam diskusi kajian LGBT dalam perspektif keilmuan di Kampus VI Depok pada jum’at, 26 / 2 /2016, beliau menyatakan "organisasi LGBT di Indonesia terbesar dan tertua di Asia dari tahun 1992, setelah 25 tahun, akhirnya mereka berani keluar. 


Mereka mempropagandakan gerakan bawah tanah, gerakan penularan mereka dari tahun 1982 sampai 1992 tertutup. Banyak euforia di AS, mereka itu liberal "sementara itu, pada tanggal 14/12/17 MK memutuskan menolak permohonan perluasan memperkuat pasal perijinan di KUHP pasal 292. Putusan MK ini dihasilkan melalui "dissenting opinion" dengan komposisi 5 banding 4. Hal ini jelas menambah "angin segar" bagi komunitas pelangi, bahkan ada yang menyebutkan sebagai puncak keberhasilan kaum sodom ini. Melalui putusan MK inilah mereka ingin diakui. Ketika mereka sudah diakui, kaum LGBT ini akan lebih berani lagi untuk melakukan berbagai cara agar perilaku mereka di aktivitas yang benar - benar diterima dan diikuti oleh khalayak, menjadi hal yang biasa dan bahkan dijadikan peradaban di masyarakat. 


Mereka membuat gerakan yang sistematis dengsn visi misi untuk kepentingan LGBT dan perlindungan diantara mereka. Seperti yang disampaikan oleh Guru besar Departemen Ilmu Keluarga IPB sebagai penggugat dalam judical review tentang KUHP berkenaan dengan LGBT di MK, Euis Sunarti, beliau menyampaikan "dengan suport dana, SDM yang memadai, bagaimana mereka mempromosikan sekedar asumsi, karena pasca putusan MK yang menolak penggugat permohonan penggugat banyak dari kalangan legislatif dan eksekutif yang justru memberikan apresiasi pada putusan tersebut. Diantaranya yang "luar biasa" adalah pernyataan dari meteri agama Lukman Hakim Saifudin. Dia berkata "masyarakat hendaknya tidak menyalahkan dan menyudutkan pelaku LGBT. Mereka adalah korban yang perlu bantuan.persoalan ini perlu dilihat dari berbagai perspektif ,baik dari segi agama, sosial, medis maupun HAM"(rapat komite III DPD.senayan,selasa,26/1/2016). sebuah pernyataan yang seharusnya tidak disampaikan oleh menteri agama di sebuah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Karena saat ini Indonesia benar-benar berada dalam kondisi darurat LGBT. 

Dari data statistik 2016, jumlah kaum gay di Indonesia mencapai 10-20 juta orang (www.panjimas.com), 23/5/2017. Di Jawa Tengah misalnya, memiliki 218.227 pria gay (2012), sekarang mungkin sudah mencapai 300.000 juta orang. Dengan jumlah desa dan kelurahan di propinsi ini 8.576, berarti di setiap desa atau kelurahan ada 34 pria gay. Di Jawa Barat, memiliki 300.198 gay (2012), sekarang telah mencapai 400.000. 

Data ini menunjukkan betapa kuat kampanye kaum terlaknat ini. Memang secara resmi data dari Kemenkes RI hingga hari ini, belum ditemukan. Angka ini dipastikan akan terus meningkat, pasca ditolaknya pengajuan judicial review di MK pada tanggal 14/12/12 kemarin. Karena, ketika perbuatan ini tidak dikatakan ilegal, maka organisasi yang mengusung visi dan misi LGBT juga tidak bisa ditindak. Perbuatannya dianggap tidak ilegal, maka organisasi yang mengembangkan visi dan misi tersebut tidak bisa dilegalkan juga. Demikian juga sebaliknya, suatu organisasi masyarakat tidak boleh mengembangkan suatu visi dan misi ketika perbuatannya dikatakan ilegal. Padahal gerakan LGBT ini bukan gerakan main-main. Dalam dokumen Yogyakarta Principle tahun 2006 dan Being LGBT Indonesia tahun 2015, gerakan LGBT kian berkembang karena disuport oleh UNDP (United Nations Development Programs), AS. 


Hingga sampailah strategi itu masuk ke legislatif dan eksekutif dan sebagainya. Dan hal itu menjadi bukti bahwa LGBT telah menjelma menjadi sebuah kekuatan politik. AS sebagai negara utama yang menjadi backingnya. Gerakan ini pun telah memberikan pengakuan secara politis, yaitu memfasilitasi adanya pernikahan sejenis kaum LGBT. Bahkan yang lebih mengenaskan adalah hak hak mereka yang telah diakui oleh deklarasi PBB tahun 2008. Tentu saja restu dari PBB ini berdampak luas pada negara negara yang lain, terbukti dengan banyaknya negara negara yang akhirnya juga melegalkan pernikahan sejenis. Belanda, Belgia, Kanada, Brazil, Inggris, Prancis, Slovenia, Spanyol, Afsel, Norwegia, Swedia, Portugal, Islandia, Argentina, Denmark, Selandia Baru, Uruguay, Skotlandia, Luxemburg, Finalndia, Meksiko, AS, Taiwan dan Australia.


Hingga sekarang mereka sudah merambah ke negeri negeri muslim, termasuk Indonesia. Tampak jelas LGBT sudah menjadi salah satu alat politik barat dalam menjajah masyarakat muslim. Agenda ini dibahan bakari oleh industri hiburan kapitalis dan lifestyle hedonis yang linear. 


Dengan sistem nilai sekuler dan liberal, AS secara serius mendanai program program Being LGBT in Asia yang diluncurkan oleh UNDP dengan pendanaan US $ 8 Juta dari USAID dan dimulai Desember 2014 hingga September 2017. Program ini fokus beroperasi di Asia Timur dan Asia Tenggara khususnya di Cina, Indonesia, Filipina dan Thailand, tujuannya untuk meminimalisir kendala bagi kaum LGBT untuk hidup di tengah masyarakat. Program berbahaya ini sangat aktif dalam memberdayakan jaringan LGBT di lapangan untuk mengokohkan eksistensi mereka secara struktural dan kultural di negeri negeri sasaran. 


Di udara, jaringan media barat juga secara agresif mengekspose komunitas minor LGBT di tengah masyarakat muslim. Sebagai contoh komunitas pesantun waria di Yogyakarta Indonesia yang diliput oleh BBC, majalah Time dan The Huffingten post selama bulan Ramadhan lalu. Yang mengambil angel opini bahwa keberadaan mereka seolah olah telah diterima secara luas oleh masyarakat muslim. Kampanye di udara ini semakin ramai dengan kicauan tokoh dunia hiburan serta tokoh tokoh pemikir liberal di negeri muslim. Mereka terus memproduksi narasi bahwa islam membenarkan praktek LGBT dan masyarakat muslimpun bisa menerima eksistensi kaum Luth modern ini. 

ISLAM MEMANDANG LGBT 


Kaum liberalis yang mendukung kampanye LGBT, sejatinya sedang menjerumuskan dirinya dan orang orang yang menderita disorientasi seksual ke dalam jurang kemaksiatan. Selain ke dalam hidup yang penuh kesengsaraan, di mana penularan penyakit, seperti HIV/Aids, Infeksi yang pada otak, jamur pada otak, TB, infeksi dan jamur pada alat kelamin / dubur dan berakhir dengan kematian (tanpa pendampingan kaumnya). 


Islam sebagai ajaran yang sempurna dan paripurna telah memberikan pemahaman secara utuh dan menyeluruh. Demikian juga aturan yang jelas dan tegas berkenaan dengan LGBT. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa LGBT adalah perbuatan yang haram secara mutlak. Karenanya islam memandangnya sebagai tindak kriminal dan pelakunya harus dihukum dengan sanksi yang tegas


Sesungguhnya kamu mendatangi lelaku untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), buka kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampau batas. (QS. Al Araf : 81)

Lesbianisme adalah (bagaikan) zina diantara mani (HR. Tabrani)
Islam mengharamkan perbuatan menyerupai lawan jenis. 
Rosul mengutuk laki laki yang berperilaku menyerupai perempuan dan perempuan berperilaku laki laki. Keluarkanlah mereka dari rumah rumah kalian (HR. Ahmad) 

Dalam hukum islam, perilaku homo seksual (liwath) maka akan diberi sanksi hukuman mati
Dari Ibnu Abbas Radhiyallahuanhu, Rosulullah SAW, bersabda : 

Siapa yang menjumpai orang yang melakukan perbuatan homo seperti kelakuan kaum Luth maka bunuhlah pelaku dan objeknya! (HR. Ahmad, Abu Daud dan dishahihkan Al Albani)

Post a Comment

0 Comments