Peluang Korupsi dalam Sistem Demokrasi

Oleh : Sunarti



Hebohnya berita anggota dewan yang tersangkut korupsi ternyata masih mewarnai lini pemberitaan di media masa maupun di media maya. 
Bagai tumbuhnya jamur di musim penghujan. Sebagaimana pemberitaan atas ditetapkannya tersangka 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Seperti yang disampaikan Mendagri.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo merasa sedih, prihatin dan terpukul atas penetapan tersangka 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Ia meminta kasus ini dapat menjadi pelajaran serupa di daerah lainnya.


"Saya sebagai Mendagri tentunya merasa prihatin, merasa sedih karena ini mencakup puluhan mantan dan anggota dewan," kata Tjahjo melalui siaran pers Puspen Kemendagri, Minggu (1/4/2018).


Tjahjo mengaku selalu mengingatkan pemangku kebijakan, termasuk DPRD, untuk selalu memahami area rawan korupsi. Menurut dia, salah satu lahan yang kerap dijadikan praktik rasuah yakni perencanaan dan penyusunan anggaran. Ia pun bingung masih banyak oknum pemangku kebijakan yang 'bermain' pada sektor ini. Padahal, sudah banyak yang ditangkap oleh KPK. (Okezone, Minggu 01 April 2018).


Tak ada asap jika tidak ada api. 
Tidak ada masalah jika tidak ada sumbernya. Munculnya kasus korupsi, yang seolah tidak bisa dibendung, menunjukkan betapa mudahnya kesempatan itu diambil untuk melakukan korupsi dan ditambah dengan tidak ada rasa takut terhadap jerat hukum yang berlaku.

Dalam sistem demokrasi juga membuat para anggota dewan menjadi individu yang bermental korup. Meskipun seseorang berangkat dari keimanan yang kuat. Namun keganasan sistem kapitalisme menggilasnya hingga dicetak untuk bermental kapital. 
Bagaimana tidak, berangkat dari pencalonan sebelum menjadi anggota dewan, sudah berkecimpung dengan rakyat untuk kemenangannya. 
Seseorang sudah mengeluarkan banyak biaya untuk menarik simpati rakyat. Entah landasan beramal atau memang sengaja menaruh udang di balik batu. 
Hal ini dimulai dari pengangkatan/pengenalan nama, hingga kampanye. 
Dengan baleho-baleho, iklan di sosial media, televisi, media masa dan radio, semu membutuhkan biaya. 
Selain itu semua, tehnik membaur dengan rakyat dilakukan dengan cara mengadakan kajian-kajian, pengobatan gratis, khitan gratis, perbaikan jalan, bantuan materi (ambulance desa, keranda mayat, sarana pertanian, dll), juga bantuan yang sifatnya individu (kerudung, sembako, uang tunai, buku-buku, kopyah, mukena, kaos, dll). 

Setelah pengorbanan sebelum terpilih menjadi anggota dewan, masuklah dia dalam babak baru di lingkungan dewan. 
Sebelum seseorang masuk dalam kelas ini, dia adalah orang yang sederhana.


Dimulailah babak baru kelas elit, di mana teman-temannya adalah orang yang berpenampilan perlente. 
Mulai dari pakaian branded, aksesoris mahal hingga kendaraan mewah. Semua serba wah. Meskipun seorang pria, mau tidak mau akan dihinggapi pergaulan kaum mewah ini. Selain gaji yang banyak, tunjangan dan kimisi yang lain juga berlimpah. Otomatis gaya hidup berubah drastis. 


Belum lagi merambah pada kaluarganya, istri, anak-anaknya dan orang-orang yang dekat dwngannya akan terbawa arus hidup mewah. Walau tidak semua, namun sudah bisa dipastikan dengan bergelimangnya harta tidak menutup kemungkinan kalau tidak terbawa arus kapitalistik. Belum lagi, jikalau terbawa arus pergaulan, di mana perselingkuhan dengan wanita yang lambat laun juga turut menikmati hartanya. 


Masalah selanjutnya juga hampir sama yaitu perselingkuhan dengan pengusaha. 
Ini datang pada saat dia harus mengembalikan uang yang digunakan untuk kampanye. Jikalau uang dari kocoknya tidaklah menjadi persoalan, namun sebagian besar didapat dari para pengusaha. 

Sesorang tersebut akan diminta kembali uang pengusaha atau akan diminta timbal balik atas 'pertolongannya'. 
Bisa berupa kebijakan yang pro pengusaha atau pengembalian dengan proyek-proyek atas nama kemajuan pembangunan (dalam bentuk tender). 
Dimulailah babak baru lagi dengan nama 'permainan' uang.

Selip, kebut, sikat, rebut di dalam kebijakan akan menguat dengan semakin kuatnya uang yang mendorongnya. 
Di posisi ini, seorang yang kuat imanpun akan 'dipaksa' untuk mengikuti arus. 
Karena dalam ranah ini hanya ada dua pilihan "ikut ambil bagian dan menurut atuaran" atau "tidak ikut ambil bagian dan keluar".

Lantas uang siapa ?
Uang partai, darimana asal uang partai?
Atau ada dana kompensasi dari pengusaha?
Bukankah berasal dari uang rakyat ? 
Semua berawal dari ganasnya sistem sekulerisme. 
Di mana sistem demokrasi diterapkan sebagai metode untuk melaksanakan keberlangsunagn sebuah negara. 
Yang sesungguhnya sistem ini melahirkan dan memaksa individu yang berjiwa jahat. 

Sekian masa berada dalam sistem yang jahat, sudah seharusnya kita memikirkan kerusakan ini. Permasalahan tidak hanya karena kesalah individu semata, tapi adanya dorongan dari sistem yang diterapkan. Jerat hukum yang tidak memberikan efek jera, juga menjadi salah satu pendorong berbondong-bondongnya individu yang korupsi (korupsi berjamaah). 

Hal ini berbeda jauh dengan sistem Islam. Dalam ajaran Islam, jabatan adalah amanah dari umat. Segala bentuk penyimpangan harta rakyat maupun harta negara akan ditindak tegas. 
Demikian pula, tertanamnya pemahaman akan ketaatan kepada Allah di benak individu pejabat, sehingga akan takut untuk mencuri harta rakyat maupun harta negara. 

Islam akan menindak tegas segala bentuk pencurian, mulai dari kholifah, pejabat, rakyat biasa maupun warga negara non muslim yang hidup dalam wilayah Daulah. 

Dalam penagakkan sanksi hukuman pada pencuri, tidak dibedakan antara rakyat jelata dan pejabat atau kerabat pejabat, semua akan mendapatkan perlakuan hukum yang sama. 

Rosulullah bersabda, “Demi Allah yang jiwaku ada di tanganNya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya aku memotong tangannya.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Waallahu alam bisawab

Post a Comment

0 Comments