Negeriku Darurat Hutang

Oleh: Yeni Marpurwaningsih, S.Hum.
(Guru, Alumnus UIN Jakarta Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam)



Akhir-akhir ini berita negeri kita dihebohkan dengan hutang Indonesia yang telah mencapai Rp. 4.000 T. Masalah ini telah banyak menarik perhatian warganet hingga viral di media sosial (http://www.detik.com, 5/02/2018). Ada juga kritikan dari salah satu ekonom Indonesia Dr. Fuad Bawazier yang mengkhawatirkan Indonesia mengalami krisis yang sama seperti tahun ’97 karena jumlah hutang yang besar. (http://www.republika.co.id, 25/03/2018)

Soal viralnya hutang negara di media sosial, Menkeu Sri Mulyani angkat bicara. Seperti dilansir detik.com, peraih Penghargaan Menteri Terbaik Dunia ini menyatakan bahwa hutang Indonesia ini masih jauh dari ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara. Ia pun menegaskan bahwa seluruh rakyat, baik politisi, ekonom, atau masyarakat umum tidak perlu khawatir dengan utang negara saat ini karena hal itu sudah menjadi bagian kebijakan negara dalam pengelolaan keuangan negara dan perekonomian. (http://www.finance.detik.com, 23/03/2018)

Hutang negara yang semakin lama seharusnya menipis justru malah semakin menumpuk. Jika kita lihat faktanya, sejak masa Soeharto sampai Jokowi hutang negara selalu mengalami kenaikan, mulai dari Rp. 551,4 T (http://m.liputan6.com, 13/02/2017) sampai Rp. 4.034,8 T di era Jokowi (http://www.kompas.com, 21/03/2018). Hal ini wajar, karena dalam pengelolaan ekonomi negara di sistem Kapitalisme akan mengakibatkan suatu negara mengambil hutang demi menutupi defisit anggaran negara dalam APBN. Pemerintah menyatakan, hutang itu sendiri digunakan untuk keperluan pembiayaan kegiatan/proyek tertentu. (http://www.djppr.kemenkeu.go.id/pahamiutang/)

Jika demikian, apakah hutang tidak berbahaya untuk suatu negara? Hutang tetaplah hutang, apabila terus menumpuk tentu sulit untuk dibayar, akibatnya suatu negara bisa mengalami krisis yang dapat menghancurkan negaranya. Seperti yang pernah terjadi di negara Angola, Nigeria, Zimbabwe, Pakistan, dan Sri Langka. (http://www.kompas.com, 21/03/2018) Bahkan, Indonesia sendiri pernah mengalami krisis di tahun ’97 yang bermula dari hutang. (http://m.republika.co.id, 25/03/18)

Untuk menyelesaikan masalah hutang Indonesia, sebenarnya ada alternatif lain yang dapat menyelesaikan masalah ini, jika pemerintah mau megubah mental negara pengutang yang Kapitalisme menjadi negara yang bermental Islam. Mengapa Islam? Sebab Islam memiliki sistem ekonomi yang dapat diterapkan oleh negara. Standar Islam dengan Kapitalisme jelas berbeda, jika Islam memiliki standar halal-haram, maka Kapitalisme berbasis riba. 

APBN dalam Islam dikenal dengan nama Baitul Mal. Pengelolaannya pun sesuai dengan tuntunan Syari’at Islam. Seperti yang dijelaskan oleh Endah Kartikasari dalam bukunya yang berjudul "Mengubah Negara Tanpa Pajak dan Utang", ekonomi Islam juga mengenal istilah defisit anggaran, di mana pengeluaran negara lebih besar dari penerimaan negara. Hanya saja, penuntasan masalah ini berbeda dengan Kapitalis yang akhirnya meningkatkan pajak dan berutang. (Endah Kartikasari, 2010) 

Dalam mengatur defisit anggaran negara, Islam memiliki ketentuan, seperti yang dijelaskan oleh M. Shiddiq al-Jawi yang berjudul “Bagaimana Khilafah Mengatasi Defisit Anggaran?” di media al-Wa’ie Desember/2013, ia menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam dengan Khilafahnya mengatasi masalah defisit anggaran dengan 3 langkah, yaitu: 

1. Meningkatkan pendapatan, meliputi; negara berhak untuk mengelola harta milik negara, artinya negara mengelola sendiri SDA di negaranya. Dalam hal ini, negara tetap wajib mengedepankan fungsinya dalam pengaturan urusan umat bukan pebisnis. Cara lainnya adalah dengan melakukan hima pada sebagian harta milik umum. Hima adalah pengkhususan Khalifah terhadap suatu harta untuk suatu keperluan khusus dan tidak untuk keperluan lainnya, semisal hasil tambang emas di Papua untuk keperluan Jihad yang sedang berlangsung. Cara lain, jika cara sebelumnya belum menutupi, cara lainnya adalah dengan mengambil pajak dan mengoptimalkan pemungutan pendapatan.

2. Menghemat pengeluaran dengan memilah-milih mana keperluan mendesak dan tidak.

3. Berhutang dengan syarat terikat hukum syari’at. Negara tidak boleh berutang pada negara yang menerapkan riba.

Jika Indonesia, mengalihkan perhatiannya pada pengaturan ekonomi Islam, maka Indonesia mengatasi masalah hutang negaranya tanpa mengambil hutang terus menerus. Caranya dengan menerapkan sistem ekonomi mandiri yang berlandaskan halal dan haram.

Wallahu a’lam bi ash-Shawwab

Post a Comment

0 Comments