Membangun Negara Tanpa Utang, Mungkinkah?

Oleh : Andini (@andininih)  



Pada akhir Januari 2018, jumlah Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai USD 357,2 miliar atau setara dengan Rp. 5.107,14 triliun. Dari angka tersebut terdapat utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 183,4 miliar, serta utang swasta sebesar USD 174,2 miliar (merdeka.com). Angka ini bertambah sejak pemerintah menarik utang sebesar Rp 21,4 triliun pada Januari 2018 untuk menutup defisit anggaran. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan jumlah penarikan utang pada Januari 2017 yang sebesar Rp 82,1 triliun.   


"Ini menggambarkan hal yang positif," katanya dalam paparan kinerja APBN di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 20 Februari lalu (republika.co.id).   


Bukan hal aneh jika utang negara kita terus bertambah setiap tahunnya, karena negara dengan sistem kapitalisme memang membangun negeri dengan utang dan pajak. Walaupun pada masa kampanye pasangan capres dan cawapres berjanji tidak akan menarik utang, apalah daya ketika masanya menjabat tiba semua itu hanya menjadi kalimat manis tanpa bukti. Lagi dan lagi, demokrasi-kapitalis menuntut negara untuk berutang.   


Banyaknya utang luar negeri dikhawatirkan menjadi celah bagi pihak asing untuk menguasai aset-aset yg kita miliki. Mengingat pemberian utang dari asing tentu tidak mungkin gratis. Seringkali dengan dalih investasi, pemerintah mengizinkan masuknya pemodal asing ke negeri ini.   


Menurut politikus Fraksi PAN, hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk menekan utang luar negeri adalah memperluas pembiayaan terhadap sektor produktif. Bukan hanya memfokuskan terhadap infrastruktur.   

“Saya melihat pemerintah sudah melakukan pembangunan dari sektor produktif. Tapi kalau dikaji lebih dalam untuk produktivitasnya sampai mana, saya kira ini belum. Karena pembangunan itu bisa dikatakan produktif ketika ia bisa menambah lapangan kerja, bisa meningkatkan daya beli, dan industri bisa berjalan normal dan baik,” kataya menjelaskan (republika.co.id).   


Tetapi, apakah solusi itu bersifat jangka panjang dan menjamin negara tidak lagi menarik utang?   


Sayangnya, memperluas pembiayaan terhadap sektor produktif -yg juga bermodal dari pinjaman luar negeri- bukan solusi. Negara tidak akan mendapat solusi dari berutang lagi.Melambungnya utang negara ini bukan sekadar karena para pemimpin yang tidak amanah, tetapi karena pemberlakuan kapitalisme. Sistem inilah yang membuat negeri ini tidak pernah merasakan kemakmuran.   



Negara kita akan bangkit ketika tidak lagi membangun negeri dari utang dan pajak. Dan ini akan terwujud lewat penerapan syariat Islam. Bukan lewat kapitalisme. Jika dalam kapitalisme Sumber Daya Alam (SDA) dikelola asing -bahkan beberapa SDA Indonesia bisa dikuasai oleh individu yg memiliki modal-, lain halnya dalam Islam. Dalam Islam SDA merupakan kepemilikan umum yang tidak bisa diprivatisasi. Negara bertugas sebagai pengelola. Negara dibangun dari pengelolaan SDA dan industri, bukan utang atau pajak yang membebani rakyat.   


Islam akan membangun kemandirian umat dan menciptakan ekonomi yang berkeadilan serta penuh berkah dari Allah SWT karena dibangun di atas asas ketakwaan.


 "Jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Namun, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami itu). Karena itu Kami menyiksa mereka karena perbuatan mereka itu." (TQS al-Araf [7]: 96).Wallahu a’lam bishowab.  


Nama : AndiniIG : @andininih  

Post a Comment

0 Comments