Kontroversi Puisi “Ibu Indonesia”

Oleh : Eri Hussen


Bukan judul atau gambaran sosok wanita Indonesia lengkap dengan konde dan kebaya yang jadi permasalahan, namun isi puisi yang bernada pelecehan terhadap syariat Islam lah yang memancing kemarahan umat.

Puisi Ibu Indonesia yang dibawakan ibu Sukmawati dalam acara Jakarta Fashion Week (29/3/2018), sedikitnya menyinggung dua syariat Islam di dalamnya dan membandingkannya. Sari konde ia bandingkan dengan cadar, dan suara kidung dengan azan. Apa yang telah dilakukan oleh ibu Sukmawati tersebut adalah penghinaan dan pelecehan terhadap Islam dan aturannya, adalah sangat wajar jika umat marah akan hal itu. 

Sejak pembacaan puisi tersebut, banyak sekali kecaman dan tanggapan yang muncul, mulai dari ormas, tokoh ulama dan masyarakat secara umum. Mereka marah atas penistaan agama yang dilakukan ibu Sukmawati secara sengaja. Beragam reaksi pun muncul, ada yang membalas lewat puisi tandingan atau tulisan di media sosial, pelaporan oleh masyarakat juga partai politik pada kepolisian, hingga sampai muncul himbauan MUI juga MENAG agar memaafkan Sukmawati untuk tidak memperpanjang permasalahan ini ke ranah hukum.

Terkait pelaporan atas ibu Sukmawati, beberapa pengamat justru mengaitkannya dengan muatan politik untuk mengganggu elekbilitas salah satu partai politik, karena mendekati pilpres 2019. Terlebih lagi ini diduga mengandung isu SARA. Sekali lagi umat Islam dipojokkan dengan tuduhan keji dan tidak berdasar sesuai fakta. Setali tiga uang dengan berbagai tuduhan keji di atas, Pemerintah justru memilih diam. Inilah yang memicu masyarakat bersikap lebih agresif, karena pemerintah dianggap tidak mengakomodasi rasa keadilan dalam penegakan hukum kasus penistaan agama tersebut. Terlebih sikap mengejutkan MUI yang justru menghimbau agar umat Islam memaafkan Sukmawati dengan maksud “menjaga persatuan” dan tidak “membuang energi”. Berbeda sekali sikapnya dengan kasus penistaan yang dilakukan oleh Ahok.

Tapi selama sistem jahiliah sekularisme yang melahirkan demokrasi dan HAM akan terus melahirkan penista-penista agama lainnya atas nama kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dan umat Islam yang mencari keadilan akan terus dianggap sebagai pemecah persatuan bangsa kemudian dikriminalisasi dan dipersekusi. Inilah demokrasi yang selalu melegalkan kekufuran dengan berbagai alasan. Umat Islam akan semakin tertindas oleh kebijakan, dimana hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Semakin jelas demokrasi bukanlah solusi dalam mengatasi problematika kehidupan yang pelik. Saatnya umat Islam sadar, sistem demokrasi tidak akan memberikan keadilan secara nyata.

Sudah seharusnya umat Islam beralih dari sistem kufur demokrasi ke sistem Islam yang menerapkan hukum-hukum Allah secara kaffah. Syariah Islam telah menetapkan negara sebagai institusi yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjaga aqidah umat, melaksanakan hukum-hukum syariah dan menyebarkan Islam keseluruh penjuru dunia. Menjaga aqidah umat, peran negara yaitu menanamkan aqidah Islam yang shahih serta menjatuhkan sanksi yang sangat berat terhadap penista atau penghina ajaran-ajaran Islam. Semua ini hanya mungkin dilakukan jika syariah Islam diterapkan secara total dalam sistem pemerintah Islam.Wallahu a'lam bis shawab

Post a Comment

0 Comments