Kebijakan Pemerintah Berpihak pada Siapa ?

Oleh : Mira Sutami H ( Pemerhati Sosial dan Generasi - Tulungagung)



Kebijakan - kebijakan pemerintah saat ini sedang menjadi sorotan publik. Apalagi masyarakat sudah banyak yang kritis. Kebijakan apapun itu masyarakat senantiasa mengikutinya termasuk kebijakan untuk menaikkan harga BBM jenis pertalite. Walaupun kenaikannya secara diam – diam namun tetap terendus masyarakat. Wajar bila masyarakat mulai mengkritisi kebijakan dari pemerintah karena kebijakan tersebut berhubungan dengan nasib rakyat. 

Mengejutkan sekali dalam waktu 3 bulan BBM naik sebanyak 4 kali. Kenaikan pertama 13 Januari 2018, kenaikan kedua pada 20 Januari 2018, yang ketiga 24 Februari 2018, dan yang keempat pada 24 Maret 2018. ( Suara.com) Sungguh sangat mengkawatirkan karena lagi- lagi yang kena imbas adalah rakyat kecil. 

Memang kenaikan pertalite hanya Rp 200 rupiah namun bagi rakyat kecil itu adalah hal yang berharga karena beban hidup yang ditanggung oleh rakyat sudah sangat banyak. Kebutuhan pokok yang semakin melambung, biaya pendidikan yang makin mahal, tarif listik makin membumbung tinggi, bayar air juga mahal, beraneka ragam pajak yang harus dibayar pula. Sungguh semakin malang nasib rakyat saat ini belum lagi bila ditambah dengan kenaikan pertalite. Walaupun naik cuma Rp 200 tapi kenaikan tersebut pasti diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Apa yang harus dilakukan rakyat kecil kalau tidak meminta pada pemerintah untuk menurunkan harga

Namun suara rakyat seperti tak sampai pada pemerintah atau malah pemerintah tak mau mendengar dan peduli terhadap urusan dan suara rakyat. Nah itulah bila pemerintahan menerapkan Sistem Demokrasi Kapitalis karena kebijakan pasti pro terhadap pengusaha dalam hal kenaikan pertalite adalah salah satunya. Sedang masyarakat semakin sengsara.

Memang pemerintah memandang rakyatnya seperti penjual dan pembeli. Sehingga pemerintah berusaha untuk mencari keuntungan dari rakyatnya. Termasuk kebijakan menaikkan pertalite ini dapat dikakulasi dari kenaikan sebesar Rp 200 maka duit rakyat yang dikeruk adalah Rp 200 X 75 juta kilo litter = Rp 15 Trilun/ tahun atau = 41 Miliar / hari. Jadi menaikkan pertalite adalah cara pemerintah untuk medapatkan keuntungan dan pembodohan terhadap rakyat.

Sebenarnya kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memang selalu mendzalimi rakyat baik yang langsung dirasakan oleh rakyat maupun yang tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Semisal kenaikan pertalite ini, mengurangi dan menghilangkan subsidi di segala bidang yang harusnya adalah hak rakyat. Itulah bila Sistem Neoliberal Kapitalis masih tegak. Masyarakat akan dibuat sengsara lahir batin. Jadi sistem yang diterapkan saat ini tidak bisa menyejahterakan rakyat bahkan semakin menyengsarakan umat karena solusi yang ditawarkan selalu solusi parsial. 

Islamlah yang bisa memberikan solusi serta menyejahterakan umat. lslam juga yang bisa memberikan kehidupan penuh berkah. Karena bagi lslam umat harus diri’ayah secara keseluruhan baik itu pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan yang semua itu adalah hak rakyat. Mari kita kembali kepada lslam dan menerapkannya secara kaffah.

Post a Comment

0 Comments