Asuransi untuk Petani Lampung, Pelanggaran Syariah Islam Berlapis


Oleh: Deasy Rosnawati, S.T.P


Bandar Lampung (Lampost.co)--- Lahirnya Undang-undang (UU) No 19 Tahun2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani menjadi semangat baru bagi para petani. Melalui UU tersebut, kerugian yang diderita para petani akibat gagal panen bisa diganti apabila mengikuti asuransi pertanian. Anggota komisi IV DPR RI Sudin mengatakan Asuransi pertanian sangat penting dan bisa melindungi petani apabila lahan garapannya gagal panen. “Petani hanya cukup membayar sekitar Rp 30 ribu untuk setiap periode panen. Sisanya disubsidi pemerintah,” jelas Sudin, pada sosialisasi UU No 19 Tahun 2013 di SwissBel Hotel Lampung, kamis (1/3/2018). www.lampost.co/mobile/berita-gagal-panen-kerugian-petani-bisa-diganti-lewat-asuransi

KOMENTAR

Inilah ciri sistem pemerintahan, yang menganut sistem ekonomi berhaluan neo liberalisme (neolib). Yaitu tidak mengurusi rakyat secara langsung, melainkan menyerahkan kepengurusan rakyat pada pihak ketiga. Dalam mazhab neolib, peran penguasa batasnya hanya regulasi, bukan mengurusi. Ketika rakyat mengeluhkan sesuatu, maka penguasa akan mencari pihak ketiga. Pihak yang siap mengurusi apa yang dikeluhkan rakyat dengan akad komersial.
 
Rakyat membutuhkan rumah sakit misalnya, maka pemerintah akan menawari swasta untuk membangun rumah sakit. Pemerintah akan mempermudah regulasi/aturan pendiriannya dengan alasan demi memenuhi kepentingan rakyat. Sementara, ketika rumah sakit tersebut berdiri, rakyat wajib membayar untuk memperoleh pelayanannya.
 
Demikina pula, ketika rakyat membutuhkan akses jalan. Maka pemerintah akan menyeru swasta untuk membangun jalan dengan kemudahan regulasi untuk mereka. Lalu ketika jalan sudah jadi, rakyat wajib membayar untuk melaluinya. Demikian seterusnya.
  
Konsep neolib ini bertentangan dengan islam. Dalam islam, mengurusi rakyat secara langsung adalah kewajiban penguasa. Nabi SAW bersabda, “seorang imam (penguasa) adalah Raa’in (orang yang mengurusi). Ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusinya.” HR Muslim dan Ahmad.
 
Selain menyalahi konsep ri’ayah (mengurusi), menyerahkan perlindungan para petani kepada perusahaan asuransi, adalah tindakan menjerat para petani dalam mu’amalat haram.

Asuransi adalam mu’amalat yang haram. Karena objek akad dalam asuransi adalah janji. Dalam Islam, objek akad haruslah barang atau jasa. Lalu, adanya premi dalam asuransi menyebabkan perusahaan asuransi tidak sah secara syar’iy sebagai penjamin. Mestinya, penjamin itu tidak mengambil kompensasi apa pun. Lalu, kerugian panen dalam pandangan syari’at islam adalah musibah yang tidak dihisab. Wong petani nya saja tidak wajib mengganti kerugian akibat gagal panen, maka orang lain pun, tidak memiliki kewajiban secara syar’iy untuk menjaminnya. Dengan beberapa alasan inilah, asuransi dihukumi haram dan dianggap sebagai mu’amalat yang batil.

Maka, apa yang dilakukan oleh penguasa negeri ini dengan menerbitkan UU No 19 Tahun2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, meski dimaksudkan dalam rangka memberi kesejahteraan petani, sungguh dalam pandangan Islam dianggap pelanggaran berlapis atas syari’at Allah. Mereka melanggar kewajiban mengurusi rakyat secara langsung dan melanggar karena menjerumuskan rakyat dalam mu’amalat yang haram.

Adapun bagaimana kebijakan Negara islam (khilafah) dalam memberi jaminan kesejahteraan petani?

Kesejahteraan petani dan kesejahteraan seluruh rakyat akan diwujudkan khilafah melalui penerapan islam dalam seluruh aspek kehidupan. Khilafah akan mengelola kekayaan alam untuk membangun infrastruktur dan membiayai layanan publik. Hingga masyarakat merasakan biaya hidup yang rendah. Pendidikan dan kesehatan gratis, BBM dan listrik super murah, sarana transportasi dan telekomunikasi yang juga mudah dan murah.
 
Khusus untuk pertanian, para petani dalam Negara khilafah, dijamin memperoleh lahan yang luas dan mengelolanya secara optimal dengan penerapan inovasi pertanian.

Mengenai lahan pertanian, islam melarang alih fungsi lahan pertanian, kecuali lahan-lahan yang sudah tidak subur lagi. Juga melarang menelantarkan lahan pertanian. Bahkan siapa saja yang menelantarkan lahan pertanian selama 3 tahun bertururt-turut, dikenai sanksi berupa pengambil alihan lahan tersebut oleh Negara. Lalu Negara menyerahkan lahan terlantar tersebut kepada siapa saja yang mampu menggarapnya. Selanjutnya, Negara akan mendorong siapa saja untuk membuka tanah mati untuk pertanian. Bagi mereka Negara akan menyerahkan hak kepemilikannya.

Dengan seluruh kebijakan tanah ini, para petani akan mendapat jaminan dalam memliki lahan yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ditambah dengan kebijakan inovasi pertanian, baik dalam hal benih, pupuk maupun teknik pertanian. Maka sektor pertanian akan berjalan stabil. Hingga kegagalan panen sekali waktu tidak akan terlampau mempengaruhi tingkat kesejahteraan para petani.
 
Lalu, ketika suatu ketika kegagalan panen benar-benar mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, maka Negara akan memulihkan kondisi ini dengan mendistribusikan harta zakat kepada mereka, sebagai wujud pembagian zakat untuk orang-orang fakir.

Wallahua’lam


Post a Comment

0 Comments