Agar Masalah Tambang Tak Mengambang




Oleh: Wati Umi Diwanti


“Apapun gugatannya akan kami hadapi.” Ujar Fiddayen selaku biro humas hukum Setdaprov Kalsel saat menghadapi gugatan PT.SILO. Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum PT.Silo pun telah melayangkan gugatan ke PTUN Banjarmasin tertanggal 9 Februari lalu. Sebagai bentuk perlawanan terhadap tiga SK pencabutan IUP-OP yang diduga ada perusahaan lain dibaliknya. (Radar Banjarmasin, 10/02/18)

Begitu pula dengan tambang di Hulu Sungai Tengah. Meskipun Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan, Kisworo Dwi Cahyono pun telah mengajukan gugatan ke Kementrian ESDM. Bahkan Walhi berani menggugat dan meminta pemerintah pusat untuk mencabut izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT.Mentimin Coal Mining. (Radar Banjarmasin, 13/02/18).

Baik lahirnya SK maupun keberanian Walhi dan masyarakat menolak tambang perlu diapresiasi. Hanya saja tidak akan ada jaminan daerah tersebut akan benar-benar selamat dari penambangan yang membahayakan. Meski aspek keamanan tak kalah penting sebagai bahan pertimbangan kebijakan. Akan tetapi aspek kesejahteraan juga patut diperhitungkan.

Indonesia yang merupakan pemilik sebagian besar persediaan sumber daya alam (SDA). Baik batu bara, minyak bumi, gas alam, emas dan bijih besi lainnya. Sudah seharusnya setiap ekplorasi SDA tersebut berbanding lurus dengan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Faktanya kesejahteraan masyarakat Indonesia dilihat dari kemampuan menjamin kesehatan keluarganya, tergolong rendah. Berdasarkan survei, persepsi masyarakat Indonesia terhadap kesehatan turun cukup signifikan karena faktor finansial. (ekonomi.kompas.com, 29/08/2017)

Penyebab kontradiktif ini tidak lain adalah pada hak pengelolaan SDA. Selama ini tidak dikelola langsung oleh negara. Diserahkan pada swasta pribumi dan Asing. Indonesia sendiri sebagai pemilik lahan hanya mendapatkan sebagian kecil royalti dan pajak. Itupun masih disunat oleh sistem birokrasi yang korup. Jadilah eksplorasi SDA hanya membuat kaya pengusaha dan oknum penguasa.

Ini tidak akan terjadi andai pengelolaan SDA disandarkan pada ketetapan syariat. Negara sebagai wakil rakyat wajib mengelola secara langsung semua SDA. Hasilnya diutamakan untuk penyelenggaraan kebutuhan masyarakat. Jika ada berlebih barulah boleh dijual. Baik pada individu warga negara untuk keperluan usaha atau negara lain. Dengan catatan tidak membahayakan ketahanan dalam negeri.

Salah satu pos pembelanjaan hasil SDA adalah untuk menyediakan tiga kebutuhan dasar kolektif masyarakat. Kesehatan, pendidikan dan keamanan. Baik sarana maupun tenaga pelaksananya. Tenaganya diberi imbalan yang terbaik. Hasilnya kualitas tiga layanan publik tersebut benar-benar merata, cuma-cuma dan prima.

Disisi lain segala macam fasilitas yang bersumber dari pengelolaan SDA, seperti listrik dan air otomatis gratis. Jikapun bayar maka cukuplah sebagai pengganti biaya eksplorasi dan produksi. Tanpa mencari keuntungan. Maka pos pengeluaran sebuah rumah tangga hanya sebatas konsumi, pakaian dan perumahan. Ringan!

Jika masih ada terdapat keluarga yang kekurangan. Misalnya ketiadaan kepala keluarga sebagai penanggung nafkah. Atau  kepala keluarga sakit dan uzur lainnya. Maka dana kas negara yang bersumber dari SDA tadi bisa dipakai untuk menanggung kebutuhan mereka. Dengan mekanisme ini kesejahteraan rakyat benar-benar terjamin. Tidak akan ada lagi kesenjangan antara eksplorasi SDA dengan kesejahteraan warga negara.

Lalu bagaimana kasus Meratus?  Terkait hal ini Islam pun memiliki aturan tersendiri. Hutan yang jelas akan menimbulkan bahaya lingkungan jika dilakukan penambangan akan dihima. Yaitu diproteksi penggunaannya oleh negara. Bisa dimanfaatkan sebagi tempat latihan para tentara, untuk menggembalakan kuda perang atau pangkalan militer. Bisa juga ditetapkan sebagai hutan lindung, cagar alam, resapan air, dan lain-lain untuk keperluan negara.


Keselamatan masyarakat menjadi hal yang sangat diutamakan dalam Islam. Meskipun menjadi sumber penghasilan besar bagi negara jika akan menimbulkan mudharat/keburukan bagi manusia maka haram untuk dilakukan. Negara yang mengambil sistem Islam tak perlu khawatir kekurangan sumber pemasukan. Pengelolaah SDA hanyalah sumber pendapatan negara. Masih banyak pos pemasukan lainnya yang sangat potensial.

Bagaimana dengan keterlanjuran perizinan seperti yang terjadi saat ini? Rasulpun pernah mengalami kesalahan memberikan perizinan tersebab kekurang tahuan terhadap fakta tambang yang bersangkutan. Maka Rasul langsung mencabut izin tersebut untuk kemudian dikelola sesuai ketetapan Allah Swt.

"... Abyadh ibn Hammal pernah datang kepada Rasululloh saw. dan meminta diberi tambang garam. Lalu Beliau memberikannya. Ketika ia pergi, seorang lelaki yang ada dalam majelis berkata : Tahukah anda apa yang anda berikan, tidak lain anda memberinya laksana air yang terus mengalir; Ia berkata : Rasul lalu menariknya dari Abyadh ibn Hammal" (Hr. Abu Daud, Sunan Abu Daud, 3/174)

Maka seorang penguasa yang baik bukanlah yang tak pernah salah. Tetapi yang mau menyadari kesalahan. Bersegera menarik kebijakan yang keliru untuk dikembalikan pada aturan Tuhan (Islam). Tidak ada lagi perselisihan. Masalah tambang tak akan mengambang dalam ketidakpastian.  Baik untuk kasus meratus maupun kasus tambang lainnya. Bahkan untuk semua kasus yang terjadi di negeri ini.

Karenanya yang penting diusahakan oleh berbagai lapisan masyarakat bukanlah sekedar mengangkat isu lingkungan melainkan bersama-sama mengangkat isu utama. Yakni tentang kesempurnaan dan keefektifan aturan Islam dalam menyudahi berbagai permasalahan. Jika seluruh masyarakat telah menyadarinya dan sedia kembali menerapkannya, segala kebaikan akan menyelimuti negeri tercinta ini.

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (Surat Al-A’raaf : 96)


*Pengasuh MQ. Khodijah Al-Qubro, Revowriter Kalsel (Martapura)

Post a Comment

0 Comments