Strategi Jitu Stop Impor Beras


Oleh:
Nurbaya Al-Azis, S.Pd


Ungkapan Gemah ripah loh jinawi (kekayaan alam yang berlimpah) sering disematkan pada negara Indonesia. Namun, kekayaan Alamnya seolah tak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga kebijakan impor masih sering dijadikan solusi.
.
Impor Beras Merugikan Petani
.

Impor Beras diawal tahun 2018 mengundang tanggapan dari berbagai kalangan di masyarakat. Kekecewaan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman pada keputusan Menteri Perdagangan bukan tanpa alasan. Impor beras sebanyak 500 ribu ton sangat disayangkan karena penen akan segera tiba. Dikutip dari laman liputan6.com "Berpikir pakai logika saja, Januari 2018 akan masuk musim panen, dan nanti Februari 2018 akan ada panen puncak, jadi akan bertambah," kata Amran di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/1/2018).



Langkah impor beras ini akan membuat petani merugi karena diperkirakan akan berdampak pada anjloknya harga beras petani saat musim panen nanti. “Harga beras nanti jatuh karena ini juga sudah mau panen. Jangan sampai petani juga yang sudah menanam berbulan-bulan harga jadi jatuh, petani jadi buntung” ungkap Ekonom INDEF (Institute for Development of Economics and Finance), Berly Martawardaya di kantornya pada tanggal 25 Januari 2018) dikatadata.co.id



Hal tersebut turut membuat Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih angkat bicara. Dikutip dari merdeka.com, "Tentu kita masih ingat janji Mentan (Menteri Pertanian) Amran Sulaiman yang siap mundur apabila Indonesia gagal swasembada pangan, nah ini kita impor 500 ribu ton beras berarti kan gagal swasembada," Ungkapnya.

Ini adalah salah satu bukti bahwa penguasa gagal dalam mewujudkan swasembada pangan, sehingga pemerintah perlu mengevaluasi kinerja kementrian agar negara bisa memiliki ketahanan pangan hingga terbebas dari impor bahan pangan.

Strategi Jitu Stop Impor


Jika kebijakan Pemerintah terkait impor adalah bagian dari tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat dalam menangani persoalan ketersediaan bahan pokok seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana agar solusi yang diberikan tidak menimbulkan masalah baru. Sebagaimana yang terjadi saat ini, masyarakat umum sebagai konsumen dan para petani selaku produsen dirugikan akibat impor beras.
.


Sistem Demokrasi Kapitalisme berhasil mengubah negara Agararis menjadi negara importir pangan. Kebijakan yang dilahirkan pemerintah akan senantiasa diarahkan untuk kepentingan para kapitalis. Maka wajarlah jika kebijakan yang dilahirkan malah semakin menyengsarakan kaum mayoritas (rakyat) dan mensejahterakan kaum minoritas (kapitalis) yang bersembunyi dibalik kebijakan impor.



Masalah ini juga memberikan kesan bahwa Pemerintah tidak memiliki kebijakan atau strategi politik untuk menjaga agar negara memiliki ketahanan pangan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Islam sebagai agama yang khas, yang memiliki sistem peraturan hidup yang lengkap telah menjawab bagaimana mengurusi urusan ummat manusia mulai dari masalah individu, bermasyarakat dan bernegara.


.
Terkait kebutuhan pangan, Syaikh Abdurrahman al-Maliki dalam kitab As-Siyâsah al-Iqtishâdiyyah al-Mustlâ menyatakan bahwa dalam pandangan Islam, politik pertanian dijalankan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Peningkatan tersebut bisa ditempuh dengan dua jalan.



Pertama: dengan metode Intensifikasi (peningkatan produksi), seperti melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan produktivitas tanah. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan obat-obatan/pupuk yang unggul, mengedukasi teknik-teknik modern dikalangan para petani, dan membantu pengadaan benih serta budidayanya. Sebagai pelayan masyarakat maka Pemerintah harus siap memberikan bantuan pengadaan bahan atau memberikan modal yang cukup ketika dibutuhkan. Hal ini demi kebaikan petani sebagai pekerja dan masyarkat luas sebagai konsumen.



Kedua: dengan metode Ekstensifikasi (perluasan) yakni menambah luas area yang akan ditanami. Eksistensifikasi pertanian ini bisa dicapai dengan mendorong agar masyarakat menghidupkan kembali tanah yang mati atau yang tidak difungsikan oleh pemiliknya.



 Pemerintah harus memberikan izin tanam ditanah yang belum diberdayakan sebelumnya secara cuma-cuma kepada petani yang mampu untuk bertani tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, Pemerintah harus tegas mengambil tanah secara paksa dari pemilik tanah yang menelantarkannya selama tiga tahun berturut-turut. Seperti itulah Islam mengatur agar masyarakat menjadi lebih produktif.
.
Sebagaimana Sabda Rasulullah saw:
“Siapa saja yang memiliki sebidang tanah, hendaklah dia menanaminya, atau hendaklah ia memberikan kepada saudarnya. Apabila ia mengabaikannya, hendaklah tanahya diambil”(HR al-Bukhari dan Muslim).

Dengan menerapkan titah baginda Rasulullah ini, para petani bisa menghasilkan hasil pangan dengan jumlah yang lebih besar dan tentunya kebijakan impor tidak akan lagi dilakukan karena akan terwujud kecukupan pasokan pangan. Inilah strategi jitu dalam Islam yang harus kita terapkan untuk meningkatkan produktivitas petani yang otomatis akan menghentikan Impor.

.
Begitu sempurnanya ajaran Islam dalam mengatur urusan masyarakat (read:ummat). Persoalan sesungguhnya saat ini hanyalah keridhoan semua pihak, baik rakyat maupun penguasa untuk menjalankan aturan Islam. Disinilah urgennya penguasa negeri ini untuk segera menerapkan syariah Islam secara total dalam kehidupan, termasuk dalam bidang pertanian. Wallahu a’lam.

Post a Comment

0 Comments