Penguatan Ekonomi dengan Impor, Utopis!!!


Oleh : Devita Nanda Fitriani (Penulis)



Zamrud khatulistiwa, menjadi julukan terindah buat negeri kita, Indonesia. Bukan tanpa sebab, julukan tersebut disematkan kepada negeri Indonesia karena terkenal memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah ruah. Tak hanya dalam sektor agraris, laut, bahkan tambang pun tersebar disetiap penjuru negeri. Dengan melimpahnya SDA, maka sudah seharusnya kebutuhan sandang, pangan, serta papan masyarakat terpenuhi. Namun, rupanya kuantitas tersebut tidaklah berpengaruh terhadap keputusan pemerintah utuk melakukan impor berbagai kebutuhan masyarakat dari luar negeri. Beras, gula merah, bahkan garam juga tak luput dari sasaran impor pemerintah. Sebagaimana dilansir dalam situs merdeka.com (20/1/2018), bahwa diawal tahun 2018 pemerintah telah membuka dan memeberi izin impor gula mentah dan garam industri. Hal senada juga diberitakan oleh situs republika.com (19/1/2018) yang menuliskan jika Kementrian Perdagangan (Kemendag) Indonesia mengeluarkan izin impor sebanyak 1,8 juta ton gula merah. Oke Nurwana (Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri) mengatakan jika izin tersebut diberikan pada 11 perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI).



Impor, Positif atau Negatif?


Tindakan pemerintah tersebut sontak mendapat respon dari berbagai kalangan, positif maupun negatif. Beberapa pihak mengatakan bahwa impor tersebut dilakukan untuk menutupi kelangkaan yang terjadi dalam negeri. Sementara itu, sudut pandang dari pihak lain menjelaskan bahwa dengan adanya impor tersebut justru akan “Mematikan” geliat pengusaha dan industri lokal. Keresahan ini diungkap oleh oleh Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira. Beliau membeberkan bahwa lonjakan impor dalam jangka panjang tentu tidak positif karena ujungnya memukul industri dan merugikan pengusaha nasional. Selain itu, dikatakan bahwa jika semua pintu impor dibuka, maka akan muncul dampak buruk yang sistemik, salah satunya akan berimbas pada perkembangan industri dalam negeri. “Ibaratnya, jika impor makin besar, seperti perahu yang sudah mau karam. Agar tidak terjadi, harus benar-benar dipilih dan tentukan komoditas strategis nasional. Meski disisi lain, tidak mungkin kita juga mau swasembada semua. Perlu konsistensi dipemerintah sendiri. Misal garam, sangat tidak logis jika harus impor terus.” Tegasnya.
Sehingga, bisa diprediksi bahwa masuknya barang-barang impor membuat perekonomian dalam negeri akan semakin kacau, karena produktivitas pengusaha maupun industri dalam negeri akan terhambat akibat serbuan barang-barang impor. Hal itu sejalan dengan fakta bahwa catatan Badan Pusat Statistik tertera neraca perdagangan Indoesia hanya surplus US$ 474 juta pada Mei 2017, ini merupakan surplus terendah dalam setahun terakhir karena lonjakan impor, khususnya non – migas (tribunnews.com, 12/72017).

Penyalahgunaan SDA, Efek Sistem Kapitalisme


Peluang untuk terjadinya kelangkaan kebutuhan itu ada dalam setiap negara, sehingga suatu saat bisa saja perekonomian menjadi tidak stabil. Tapi, yang perlu diketahui bahwa impor bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Walaupun sebagian pihak berdalih bahwa impor dapat menjadi solusi jangka pendek bagi problem kelangkaan, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan jika masuknya barang-barang dari luar negeri akan sangat berpengaruh bagi pengusaha ataupun industri lokal yang menjual produk serupa. Terlebih, jika produk impor tersebut dijual dengan harga yang lebih murah. Bukan tidak mungkin banyak dari mereka yang akan gulung tikar hingga berujung pada hilangnya lapangan pekerjaan dan secara otomatis angka kemiskinan akan meningkat. 
Padahal tidak ada yang bisa membantah bahwa bahan-bahan mentah untuk produk yang diimpor sejauh ini sebenarnya tersedia banyak didalam negeri. Dengan Sumber Daya Alam yang melimpah seharusnya bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia, swasembada bisa tercapai, dan pemerintah tidak perlu melakukan impor. Dengan catatan, hal ini akan terwujud jika pengelolaannya dilakukan dengan cara yang benar. Namun fakta saat ini menyadarkan kita jika dibawah kungkungan sistem Kapitalisme yang berbasis pada aturan manusia, maka perkara tersebut menjadi utopis. Bukan rahasia lagi jika mayoritas pengelolaan SDA dikuasai oleh asing. Selain masalah impor dan SDA, salah satu realitas paling menggelitik hasil dari produk Kapitalisme yakni berbondong-bondongnya tenaga kerja asing menyerbu negeri. Seakan-akan kuantitas ratusan juta penduduk pribumi tidak berhak untuk lapangan kerja tersebut. Dengan segala pencapaian Kapitalisme, untuk apa kita masih mempertahankan sistem yang nyata jelas menimbulkan kesengsaraan? 


Maka, mencampakkannya pun menjadi wajib dan harus diganti dengan sistem yang tidak menerapkan aturan manusia (Islam), agar semua permasalahan dapat terselesaikan hingga tuntas dan kesejahteraan yang sesungguhnya dapat tercapai, termasuk dalam bidang ekonomi, In Shaa Allah.

Post a Comment

0 Comments