Dahaga Fakta Disuguhi Fatamorgana Oase Pencitraan

Oleh: Sindi Utami
(Mahasiswi Fak. Hukum USN Kolaka)

Keseriusan pemerintahan Presiden Jokowi dalam memperbaiki penegakan hukum dan HAM di ibu pertiwi seolah telah mematahkan statement negatif media-media provokatif yang seolah selalu memandang Papua sebagai pulau yang krisis akan penghormatan HAM. Keseriusan Presiden Jokowi dalam menegakan HAM diperlihatkan melalui komitmen dan jaminan kebebasan serta upaya pelindungan hak-hak asasi masyarakat Indonesia melalui instrumen-instrumen yang mendorong dan melindungi penegakan HAM.

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa apa-apa yang termasuk sebagai HAM (Human Right) salah satunya adalah hak hidup. Hak yang tak mungkin terlepas bagi satu orang pun manusia, termasuk bayi. Mengapa makhluk mungil ini juga berhak hidup? Tentu saja demi keberlangsungan suatu keluarga bahkan berperan penting juga menuju keterbaikan bangsa, negara, dan agama di generasi mendatang. Keutamaan hak hidup terdapat dalam pasal 28 UUD NRI 1945 yang dipertegas dalam pasal 28 I ayat (1) yang berbunyi  Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemer-dekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Kemudian dijelaskan siapa yang menjadi penanggungjawab (commander responsipilities) pada pasal yang sama dengan ayat yang berbeda yakni pasal 28 I ayat (4) yang mana bunyinya adalah Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Dapat dikatakan setiap warga negara Indonesia berhak untuk hidup. Sesiapa yang melanggar hak hidup akan berurusan dengan negara karena pemnuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Namun apabila kita melirik sejenak keadaan di wilayah timur. Seolah barisan kata yang kita baca di awal diungkirbalikan dalam sekejap.
Sebanyak 24 anak di Asmat meninggal akibat campak dan gizi buruk. Kapasitas pemerintah daerah harus diperkuat, terutama dalam hal layanan dasar, termasuk kesehatan. AGATS, KOMPAS Sebanyak 24 anak meninggal akibat kejadian luar biasa campak disertai gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua, dalam empat bulan terakhir. (Kompas 13 Januari 2018)

Headline koran Kompas ini menghantam opini bahwa HAM di wilayah Papua sedang menuju keterbaikan. Pasalnya Menteri kesehatan telah menyadari hal ini sejak lama. Lalu di mana pemerintah? Mengapa hal ini seolah ditutup. Mengapa khalayak seperti dikaburkan dari berita saudaranya yang sebenarnya. Menyadari kenyataan ini telah terkuak menteri Tjahjo Kumolo mengintstruksikan kepada daerah agar tidak menutupi keadaan supaya langsung ada action untuk menyelamatkan warga. Kalimat ini seolah memberi oksigen bagi publik yang sesak menahan nafas.

Yang dilansir dalam Detik.com, Belum penuh publik menghirup nafas lega. Khalayak kembali disesakkan dengan pernyataan presiden yang agaknya keberatan dengan akses menuju Asmat yang sulit. Keadaan ini membuat pembaca informasi bak kehausan di padang pasir yang kemudian disajikan fatamorgana oase oleh sang menteri, tapi dahaga akan berita nyata tak terlegakan karena sekali lagi berita yang disajikan pemerintah hanyalah fatamorgana.

Ya memang kalau kita lihat, saya berikan contoh, medan di sana itu memang sangat berat sekali," kata Jokowi usai menonton sepakbola di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (14/1/2018) malam.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Menteri kesehatan yang mengatakan bahwa
"Sudah dari September semenjak ada campak. Tapi betul, yang Bapak bilang ini (akses menuju lokasi) ini sangat menyulitkan," kata Menkes Nila Moeloek.

Menteri Kesehatan telah menyadarinya kondisi tersebut sejak bulan September. Bukankah ini semacam fakta yang sengaja dipendam dengan lapisan berkilau tentang kinerja sang presiden. Akses menuju Amat sangat berat sekali, padahal sebelumnya pemerintah telah mengopinikan bagaimana kemajuan infrastruktur di wilayah kaum melanesia ini. Ada begitu banyak biaya yang disisihkan pemerintah demi membangun Papua, demi menyamaratakan pembangunan agar wilayah timur tidak merasa dianak-tirikan oleh pemerintah.
Jakarta - Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan dana tidak sedikit untuk pembangunan infrastruktur di Papua. Untuk pembangunan Jalan Trans Papua saja, sepanjang tahun lalu, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 2,15 triliun, yang terdiri dari Rp 739 miliar untuk perawatan atau preservasi jalan sepanjang 1.719,46 km, Rp 834,8 miliar untuk pembangunan jalan baru 151,34 km, dan pembangunan jembatan sebesar Rp 579,4 miliar.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) seperti dikutip detikFinance, Selasa (1/8/2017), alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di Papua dari bidang PUPR tahun ini cukup meningkat.
Bagaimana bisa dikatakan bahwa akses menuju Asmat sangat berat. Lalu di mana dan untuk siapa pembangunan infrastruktur dilaksanakan. Bagaimana bisa beliau menjadikan sulitnya akses menuju ke sana adalah sebuah alasan. Bukankah pasal 28 I ayat (4) menegaskan bahwa pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kemudian ungkapan menteri kesehatan mengatakan bahwa hal itu terjadi semenjak ada campak. Mari kita telusuri pernyataan Natalius Pigai.
Adanya dugaan terjadi genocida secara perlahan melalui berbagai kebijakan (slow motion genocide) di Papua berdasarkan hasil Penyelidikan beberapa lembaga internasional bisa diduga apakah dengan sadar atau sengaja (by commision) atau lakukan Pembiaran (by ommision) oleh negara dimana Jokowi sebagai kepala negara.

Seperti dilansir dalam Portalnegri.com, Rentetan Kematian Bayi di Papua. Pada tahun 2015, kementerian sosial sunyi dan bisu mendengar kematian 71 Bayi Kecil di Kecamatan Mbuwa Kabupaten Nduga. Kematian yang kata. menteri Kesehatan adalah disebabkan oleh penyakit busung lapar dan kurang gizi, namun banyak laporan lain menyebutkan karena konsumsi makanan tertentu yang dibagikan okeh pihak2 luar. Sampai saat ini kematian 71 bayi meninggal suatu cerita misteri. Demikian pula tahun 2016 dan 2017 pemerintah Jokowi seakan2 gelap dan buta atas kematian lebih dari 60 bayi di Kabupaten Deiyai. Kematiannya akibat kekurangan gizi dan busung lapar serta penyakit menular. Dan hari ini awal tahun ini kita juga menyaksikan kematian puluhan anak karena kekurangan gizi dan kelaparan di Asmat.

Masyarakat seyogyanya harus melek politik. Tidak mati saraf terhadap saudara-saudari sebangsa setanah air yang tinggal di wilayah kaum melanesia ini. Sebagaimana tuntutan keadaan masyarakat harus mulai memfilter setiap info yang didapat dari berbagai media. Inilah fakta yang datang begitu saja meski dikunci rapat oleh mereka yang berkepentingan khusus. Ketika masyarakat disibukkan dengan maraknya LGBT, penistaan agama, dan kriminalisasi ulama. Ternyata ada kenyataan pahit terselubung kilauan pencitraan. Ketika berbicara khilafah sebagai solusi dikatakan anti NKRI dan anti Pancasila. Lalu apakah dalam hal ini perwujudan dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukankah pada sila pertama diyakini setiap warga Indonesia wajib berketuhanan Yang Maha Esa. Lalu mengapa menyuarakan ajaran yang dibawa oleh rasulullah Muhammad SAW  utusan Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa dicap suatu tindakan intoleransi. Apa arti toleransi yang sebenarnya. Apakah toleransi berarti bungkam dari keberadaan yang sebenarnya, padahal di sisi lain tangis bayi-bayi di Asmat seolah menyanyikan kepedihan dan keprihatinan. Apakah toleransi adalah larut dalam nina-bobo kilauan opini pemerintah yang berupa khayalan berjubah fakta.

Walhasil, sudah saatnya masyarakat bangkit dari potret buramnya yang semakin terpuruk dan memburuk akibat dari penerapan sistem kapitalis-sekularisme. Menyadari dan mampu menempatkan posisi. Andil dalam membangun negeri dengan berani menyuarakan kebenaran. Menjadi pemimpin merupakan amanat terbesar yang dikukuhkan pada seorang. Sebagai rakyat berkewajiban mengoreksi bagaimana penguasa menjalankan aturan. Amanat yang digenggam oleh penguasa begitu banyak dan beragam maka ia amat sangat dilarang mengkhianatinya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS.Al-Anfal: 27: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." Wallahu alam.

Post a Comment

0 Comments