Tentang Big Data Ekonomi Digital: Kenapa harus berdaulat?

Oleh : Sari Kurniawati S.IP (Ummu Syakira)

Indonesia merupakan negara besar yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Menurut lembaga riset pasar e-Marketer,  populasi netter Tanah Air mencapai 83,7 juta orang pada 2014. Hal ini telah mendudukan Indonesia di peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet.

Pada tahun 2017, e-Marketer memperkirakan netter Indonesia bakal mencapai 112 juta orang, mengalahkan Jepang di peringkat ke-5. Sedangkan pengguna internet di dunia, diprediksi mencapai 3,6 M manusia di tahun 2018. (https://kominfo.go.id/)

Dengan jumlah pengguna internet sebanyak itu, maka Indonesia mendapat tantangan besar. Menurut Dekan dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Prof Ari Kuncoro, Tantangan terbesar adalah data. Masih menurut beliau, Zaman big data seperti sekarang ini harus dilakukan perencanaan dan pemetaan sehingga kemampuan analisa data dapat digunakan guna mengetahui pertumbuhan ekonomi negara.

Data data melalui internet demikian mudah didapat saat ini. Namun, siapa yang meng-Collect big data yang bisa dengan mudah didapat ini? Siapa yang melakukan analisa datanya? Dan untuk kepentingan apa dan siapa data tersebut?

Inilah tantangan masa kini. Internet bisa dijadikan senjata ampuh untuk menguasai data negara lain dan menguasai negara tersebut. Saya belum berbicara tentang data data politik, pertahanan dan kemanan ataupun rahasia intelegen. Karena data-datanya bersifat khusus dan perlu penelusuran khusus.

Namun, yang paling kasat mata adalah basis data ekonomi. Dimulai dari hulu, para produsen dan sumber-sumber produksi, rantai pasok dan pemasaran, hingga ke hilir yaitu para konsumen dan pasar. Semuanya ada dalam big data yang tersimpan di internet.
Sederhananya, jika kita mau mendapatkan sumber bahan pokok untuk membuat furniture, maka kita bisa menemukan sumbernya langsung. Kebun jati nya, pemiliknya, harga kayu jati yang masih di pohon. Bahkan bibit jati unggul nya. Dan kita bisa membeli bibit jatinya, serta kebun jatinya langsung, bukan hanya kayu jatinya saja. lebih jauh lagi, bibit tersebut kemudian bisa dipatenkan, sehingga masyarakat harus membeli bibit jati dari kita seorang. Lalu dengan internet, kita juga bisa mengetahui rantai pasok kayu jati kemana saja. dan kita bisa mengetahui pasar furniture berbahan jati, seberapa besar. Semua hanya dengan menggunakan data dari internet dan melakukan analisisnya.

Terbayang, jika data untuk bisnis furniture kayu jati ini saja, dikuasai oleh suatu negara yang ingin menguasai ekonomi negara lain, maka akan terjadi MONOPOLI negara. Negara tersebut akan menggunakan data-data ekonomis kayu jati untuk mendapatkan keuntungan signifikan dari pasar kayu jati, dengan cara Monopoli produk tersebut. Demikian pun jika data tersebut dikuasai oleh individu yang serakah, maka akan terjadi monopoli jati oleh seorang individu. Lalu, apa yang tersisa bagi rakyat negeri dan negaranya? Sisa-sisa dan remah2 industri jati, yang harus diperas melalui pajak.

Tidak heran, jika saat ini, ekonomi negeri ini dikuasai oleh swasta yang bermain di dunia digital ekonomi. Raksasa marketplace seperti Alibaba dan Amazon bisa menguasai data sumber produksi, rantai pasok, dan bahkan pasarnya. Raksasa startup seperti google bisa menguasai data-data ekonomi di seluruh dunia dan menggunakannya untuk kepentingan negara tertentu. Sangat wajar jika negara sekelas China pernah memblokir google di negaranya. Bisa jadi, supaya big data sumber-sumber ekonomi China tidak diketahui oleh negara lain, khususnya AS.

Bagaimana negara harus menyikapi hal ini?

Persoalan penguasaan Big Data untuk kepentingan ekonomi, bukan persoalan individu semata. Apalagi saat digital ekonomi tengah melanda dunia. Bisnis-bisnis online merebak dimana-mana. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh negara. Hal ini berkaitan dengan roda ekonomi negara. Sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Seperti yang saya ungkap, jika Big data dikuasai oleh individu atau negara lain, pertumbuhan ekonomi negeri ini sangat mudah diguncang oleh negara tersebut. Maka negara tidak boleh berada pada posisi lemah.

Jika negara hanya memposisikan diri sebagai regulator dan fasilitasor saja (seperti dalam doktrin neoliberal), maka negara akan kecolongan data yang berakibat pada perampokan ekonomi.
Apalagi jika pemerintah hanya berfikir menjadi ‘user’ atau pengguna. User tidak bisa menciptakan pasar, user juga tidak bisa menyelamatkan pasar mereka. Sebaliknya, user hanya akan menjadi sasaran empuk untuk dimanfaatkan oleh negara lain.

Saatnya negara tanggap terhadap problem digital ekonomi. Digitalisasi ekonomi adalah sarana untuk mempermudah penguasaan ekonomi. Maka sudah seharusnya, bukan sekedar regulasi tentang kemudahan memanfaatkan ekonomi digital dan ambisi menjadi negara ekonomi digital tebesar se Asia Tenggara saja yang menjadi focus pemerintah. Lebih jauh dari itu, negara seharusnya menjadi pemegang kedaulatan ekonomi digital yang dicanangkannya.

Kedaulatan ekonomi termasuk kedaulatan dalam ekonomi digital, dimulai dari mindset. Pemerintah dan masyarakat negeri ini harus memiliki mindset berdaulat secara ekonomi. Mulai dari menguasai sumber-sumber pasok, dengan mengembalikan kepemilikan pada haknya. Yaitu sumber-sumber kekayaan yang menjadi kepemilikan umum, seperti Barang tambang, sumber daya air, mineral, minyak adan gas, kembalikan menjadi milik umum, dan negara mengelolanya langsung untk kesejahteraan masyarakat.

Sumber kekayaan yang merupakan kepemilikan negara, tetap dikuasai negara untuk digunakan dalam pembiayaan negara. Sedangkan sumber kekayaan yang menjadi kepemilikan individu, baik pertanian, industry individu, perdagangan, tetap menjadi milik individu.
Hanya saja negara perlu menguasai big data sumber-sumber kekayaan tersebut. Datanya dimiliki dan dipegang oleh negara, untuk mengontrol aktivitas ekonomi agar tetap berjalan dengan adil. Tidak ada monopoli, ataupun kecurangan2 lain.
Dengan penguasaan data, negara bisa menganalisa potensi potensi ekonomi rakyat untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Missal, negara menguasai data seluruh produsen pangan di Indonesia, dimulai dari lahan pertanian, bibit dan produk pertanian, hingga distribusi dan pasar hasil pertanian. Lalu analisa data dilakukan, di compare dengan jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran, dan yang lainnya. Maka, pemerintah bisa mengambil kebijakan, untuk mengentaskan kemiskinan dan menghapus pengangguran melalui pemberdayaan pertanian. Memberikan lahan produktif bagi rakyat, membimbing dan mengarahkan pengelolaan lahan hingga pemasaran produk pertaniannya. Bahkan bisa mengarahkan komoditas pertaniannya untuk skala ekspor.

Bagaimana jika pemerintah tidak menguasai data, dan justru negara lain seperti China menguasai data? Bisa jadi, potensi ekonomi yang besar itu diambil alih oleh negara tersebut. Maka, Indonesia harus berdaulat secara Ekonomi. Berdaulat dalam Ekonomi Digital, untuk menjadi negara yang Berjaya dan mampu mensejahterakan rakyatnya.

Post a Comment

0 Comments