Wednesday, November 22, 2017

Sertifikat Halal, Negara Baru Bertanggungjawab Sekarang?

Oleh: Risnawati, S.TP
(Staf Dinas Tanaman dan Hortikultura Kolaka)

Seperti dilansir dalam Jakarta (ANTARA News) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Majelis Ulama Indonesia tetap memiliki kewenangan terkait proses sertifikasi produk halal meski sekarang sudah resmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Sementara itu, Lukman mengatakan BPJPH yang bekerja sama dengan MUI akan memainkan peranannya untuk menerbitkan sertifikasi halal dan melakukan pengawasan produk di Indonesia. Dengan begitu, penegakkan hukum terkait UU JPH menjadi lebih terjamin dari sebelumnya. Ujungnya, kata dia, terdapat perlindungan umat Islam terhadap paparan produk tidak halal sekaligus meningkatkan daya saing produk.

Dilansir juga dalam Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia. Badan ini diharapkan menjadi stimulan untuk membangkitkan dan menggairahkan perkembangan industri halal di Tanah Air.

"Saya berharap BPJPH segera mengonsolidasikan tugas dan fungsi badan ini baik menyangkut perangkat kelembagaan, infrastruktur regulasi, prosedur kerja, layanan sertifikasi, sistem pengawasan maupun aspek pengembangan kerja sama domestik dan global," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam peresmian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), seperti dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang dibentuk Kementerian Agama, mengambil alih wewenang penerbitan sertifikat halal, yang selama ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lalu bagaimana peran MUI dan label halal yang biasanya berlogo MUI?

Dalam UU JPH, Pemerintah memberikan kewenangan kepada (LPH=Lembaga Pemeriksa Halal) swasta sebagai auditor menentukan kehalalan suatu produk, sekalipun MUI diberi kewenangan menstandarisasi terhadap LPH. LPH yang telah menetapkan kehalalan suatu produk, MUI mengeluarkan fatwa, logonya pakai HALAL BPJPH Depag.
Hal ini sangat merugikan umat dan berbahaya bila ada perbedaan dalam standarisasi halal ketika pemerintah memberikan wewenang kepada auditor swasta.

Bagaimana Pandangan Islam?

Allah Swt menurunkan syariat Islam kepada Rasulullah saw sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. (TQS. al-Anbiya [21]: 107)

Islam telah menetapkan bahwa urusan umat semacam ini adalah tanggung jawab negara sebagai bagian dari perlindungan negara terhadap agama.

Rasulullah saw bersabda terkait dengan tanggung jawab pemimpin negara:
Sesungguhnya imam itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya. (HR Muslim).

Imam adalah pengurus dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyat yang diurusnya. (HR.Muslim dan Ahmad).

Laits bin Abi Sulaim meriwayatkan bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khaththab pernah menulis surat kepada para wali yang memimpin daerah , memerintahkan agar mereka membunuh babi dan membayar harganya dengan mengurangi pembayaran jizyah dari non muslim (Al Amwaal, Abu Ubaid hal. 265).

Ini dalam rangka melindungi umat dari mengkonsumsi dan memperjualbelikan zat yang telah diharamkan. Negara yang akan mampu mengemban amanah ini adalah negara yang berpijak pada penerapan syariat Islam.

Jika kita kaji syariat dengan baik, maka kita akan melihat betapa syariat Islam telah memberikan panduan rinci bagaimana menangani urusan kaum Muslim, juga non-Muslim, yang hidup di bawah naungan Negara Islam. Karena syariat Islam itu sifatnya praktis dan mudah saja penerapannya. Jelas penetapan logo halal tidak diperlukan, karena dalam sistem Islam semua makanan yang beredar adalah halal. Rakyat tidak perlu merasa khawatir, begitu pun pengusaha tidak perlu susah payah dalam mengurus kehalalan produk.

Lalu adakah cara yang lebih baik untuk mengurus kemaslahatan umat selain dengan hidup berdasarkan sistem Islam itu sendiri, dan mengalami kesejahteraan dan keadilan hukum Allah Swt? Wallahu alam[]


Bagikan Yuk!

Pengelola:

Informasi yang ada di web ini semoga bermanfaat buat pembaca sekalian. Amin!

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!