Reklamasi, Lempar Kebijakan Sembunyi Tangan



Oleh: Wati Umi Diwanti

Lagi-lagi reklamasi mengundang kontroversi. Banyak pihak yang kontra dan berusaha menghentikan kembali reklamasi Teluk Jakarta. Wacana penolakannya pun menjadi simbol keberpihakan pada rakyat jelata yang mampu menyedot banyak dukungan. Sebaliknya keberpihakan pada proyek ini menuai antipati masyarakat hingga desakan untuk mundur dari kursi kekuasaan.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) melalui Direktur Eksekutifnya menyatakan kecewa terhadap keputusan Menko Maritim Luhut B Panjaitan yang mencabut penghentian sementara pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Walhi meyakini keputusan tersebut berdampak pada kegaduhan masyarakat lintas daerah. (metro.sindonews.com 10/10/2017).

Pak Luhut menyatakan proyek ini telah memenuhi syarat perizinan yang berlaku. Namun anehnya saat dikonfirmasi pada presiden, Pak jokowi justru mengelak. “Saya juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi," tegas Jokowi usai menghadiri acara Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi di Muara Gembong Kabupaten Bekasi, Rabu (1/11/2017). Terkait peraturan gubernur pun beliau menyangkal itu sebagai pintu masuk reklamasi. (news.liputan6.com 01/11/2017).

Pemimpin Juga Manusia

Manusia adalah tempatnya salah dan khilaf tak terkecuali seorang pemimpin. Sekaliber para sahabat Nabi sekalipun saat menjadi pemimpin tak luput dari pro dan kontra rakyatnya. Kritikanpun bisa datang dari mana saja. Baik dari majelis umat (perwakilan rakyat) yang memang berfungsi untuk memberikan masukan dan kritikan atas berjalannya pemerintahan, maupun oleh rakyat secara langsung.
Syaidina Ali pernah memprotes sahabat Utsman Bin Affan saat menjabat sebagai kholifah. Saat ia bertutur tentang kesempurnaan haji dan umrah agar tidak dilakukan bersamaan pada bulan haji. Menurut hemat Ali hal tersebut akan sangat menyusahkan umat, sementara Allah dan Rasulnya membolehkan pelaksanaannya di satu waktu. Ustman pun tak berkelit, ia langsung menjawab dengan penjelasan di hadapan rakyatnya. Bahwa hal itu hanya berupa pendapat pribadinya, boleh diikuti boleh juga tidak. Bukan sebagai kebijakannya sebagai seorang penguasa. Ali pun akhirnya merasa tenang dengan jawaban Sahabatnya.
Begitu pula saat masa pemerintahan Umar Bin Khatab. Kala itu muncul tren mahar wanita yang sangat tinggi. Karena khawatir para perjaka kesulitan untuk memenuhinya dan akhirnya terkendala untuk menikah. Maka ia pun membuat kebijakan membatasi mahar maksimal 400 dirham.
Setelah diumumkan, ada seorang wanita yang merasa kebijakan ini zalim. Ia pun pergi menghadap Umar yang baru selesai berkutbah. "Wahai Umar, engkau tidak berhak menetapkan demikian. Bukankah engkau telah mendengar firman Allah." Sembari mengutip firman Allah Swt QS. An-Nisa ayat 20.
Mendengar hal itu wajah Umar memerah, fitrah seorang manusia. Namun tak lama ia langsung menyadari kekhilafannya dan tanpa rasa malu ia membenarkan wanita tersebut. "Umar salah dan wanita ini benar!" Di hadapan banyak orang. Dan seketika itu juga kebijakan tersebut dibatalkan.
Begitulah gambaran seorang pemimpin dambaan. Bukan yang tak pernah salah, tapi yang dengan gagah menerima masukan bahkan kritikan. Kemudian memberikan penjelasan yang meyakinkan jika kebijakannya benar. Atau mengakui kesalahan dan segera membatalkan kebijakan tersebut.
Standar Agar Kebijakan Benar
Dalam hal ini tentunya harus ada satu standar yang jelas. Agar tidak saling mengklaim benar hingga akhirnnya menimbulkan onar. kebenaran yang sama bagi penguasa maupun orang yang dikuasai. Yang tidak berbeda antara rakyat dan pejabat. Mengandung keadilan bagi semua. Tanpa memandang suku, agama, ras, penduduk asli ataupun pendatang asalkan telah menjadi warga negara.
Dalam hal ini, hanya ada dua kemungkinan. Memakai standar buatan manusia atau buatan Sang Pencipta manusia. Manusia itu makhluk alamiahnya bersifat lemah dan terbatas. Mudah terpengaruh dengan berbagai kepentingan. Baik bagi A bisa jadi buruk bagi B atau yang lainnya. Menggunakan standar buatan manusia sama saja membuka lebar celah perselisihan. Maka satu-satunya pilihan adalah mengambil standar buatan Allah Swt selaku pencipta manusia.
Aturan tentang segala urusan itu Allah sampaikan pada umat manusia melalui ajaran Islam. Mulai dari hubungan dengan tetangga hingga aturan antar negara. Dari urusan jual beli hingga urusan eksplorasi isi bumi. Sedangkan dalam urusan aqidah, Islam melarang adanya paksaan. Dan setiap orang dipersilakan untuk beribadah sesuai keyakinannya masing-masing.
Tidak perlu lagi dicurigai bahwa pengambilan hukum Islam akan merusak persatuan dan meniadakan kebhinekaan. Karena yang diterapkan secara umum hanyalah standar aturan dalam urusan mumalah. Hal ini justru akan menjaga persatuan, karena dibuat oleh Zat yang bebas kepentingan. Satu hal lagi, tidak perlu khawatir akan ada kecemburuan agama karena aturan mumalah ini memang tidak terdapat pada selain Islam.
Reklamasi Harus Berhenti
Menurut para ahli reklamasi selain menyengsarakan kehidupan para nelayan dan merusak ekosistem. Juga menyebabkan terancamnya ketahanan dalam Negeri. Khusunya pada kasus pulau G yang di bawahnya terdapat arus lalu lintas listrik ibu kota negara. Yang jika dilakukan reklamasi akan mengubah suhu air di sekitarannya dan itu berdampak pada menurunnya daya listrik. Dan masih ada beberapa dampak membahayakan lainnya.
Meski secara umum proses reklamasi dalam Islam termasuk perkara tehnis yang dimubahkan. Hanya saja untuk kasus Teluk Jakarta ini terdapat beberapa pelanggaran syariat. Baik dari sisi mudharat, maupun dalam hal hak pengelolaannya yang seharusnya tak boleh dikuasakan untuk kepentingan swasta. Maka sudah seharusnya dengan atau tanpa kritik dari rakyat proyek ini harus dihentikan.


Jadikan Kekuasaan Jalan Kebangkitan

Saat kegaduhan reklamasi ini terjadi harusnya penguasa hadir untuk memberikan solusi. Menampakkan kewenangannya dengan bersikap tegas, akan melanjutkan atau mengakhiri kebijakan ini. Bukan dengan berlepas tangan yang justru menimbulkan pertanyaan. Jika bukan Bapak, lalu siapa yang telah memberi izin? Atau, apakah penguasa saat ini telah kehilangan kuasa? 

Jika tidak, maka wahai Bapak Penguasa. Jadikanlah kekuasaan anda sebagai alat penyelamat diri dan negeri. Jadikan sebagai jalan bangsa ini menuju kebangkitan hakiki. Bangsa berdaulat yang pro rakyat. Dimana seluruh warga negaranya hidup sejahtera. Terjamin kebutuhan, keamanan dan kenyamanan hidupnya. Tepenuhi aspek spiritualnya. Diberikan ruang bahkan dukungan untuk menjalankan syariat agama yang diyakininya.


Jadilah pemimpin bertakwa yang mengambil aturan Sang Pencipta sebagai standar aturan dalam mengelola bangsa. Niscaya keberkahan dari langit dan bumi menyelimuti bangsa dan diri anda, kita semua. Begitulah janji Allah Swt dalam firmannya, bagi orang-orang yang percaya (QS. Al-A'raaf: 96). Allohu'alam.

Post a Comment

0 Comments