Mendudukkan Radikalisme di Kota Seribu Pesantren

Oleh : Eka Kirti Anindita, S.Pd.

Opini anti radikalisme menyeruak meramaikan media massa dan perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Pro kontra radikalisme sebagai musuh dan ancaman bangsa mewarnai diskusi di berbagai forum kajian. Masyarakat kini diaruskan untuk menolak dan melawan sebuah paham yang diklaim berbahaya, yakni radikalisme.

Kota seribu pesantren pun tak luput dari gelombang tolak radikalisme. Bahkan ada pihak-pihak yang menganggap bahwa Jember menjadi kota sarang bahkan bibit radikalisme dan terorisme, maka penangkalan paham tersebut begitu semarak memenuhi ruang-ruang diskusi dalam berbagai agenda. Seminar kebangsaan yang diselenggarakan oleh BEM UIJ pada bulan Oktober, Konferensi Tokoh Masyarakat Cegah Radikalisme pada bulan lalu, Deklarasi Anti Radikalisme Perguruan Tinggi se-Besuki Raya oleh Universitas Jember di bulan September, Latihan Kedisiplinan dan Wawasan Kebangsaan dalam rangkaian ospek mahasiswa baru Universitas Jember, dan berbagai kegiatan serupa telah menjadi saksi keseriusan upaya tolak radikalisme dan terorisme di Jember. Sontak ‘radikalisme’ menjadi monster menakutkan yang mengorbit karena diperbincangkan oleh banyak kalangan, dan semakin melangit pasca diterbitkannya UU Ormas Nomor 2 Tahun 2017.

Mendudukan Radikalisme

Ketenaran radikalisme di panggung media dan masyarakat nasional tentu tak bisa digelindingkan begitu saja tanpa pemaknaan terhadap istilah tersebut. Bila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah radikalisme mengandung arti perubahan mendasar (sampai kepada hal yang prinsip) atau dalam bahasa Inggris kata 'radic' yang artinya 'akar' atau bisa disebut 'mengakar'. Sedangkan -isme adalah imbuhan yang bermakna: paham, pikiran, paradigma, ideologi. Maka, radikal-isme adalah paham, pikiran, paradigma, atau ideologi yang mengusung perubahan mengakar, drastis, menyeluruh. Radikalisme merupakan kata yang sangat umum. Ia bisa dipakai oleh siapa saja, dengan berbagai kepentingan apapun dengan berbagai tafsir dan interpretasi. 

Komunisme, sosialisme, kaptalisme, sebenarnya bisa dikategorikan sebagai paham radikal. Tapi jika kita mengamati perkembangan perpolitikan di tanah air, isu anti radikalisme, cegah radikalisme, tolak radikalisme, rupanya ditujukan pada Islam, khususnya terhadap konsep khilafah. Pihak-pihak yang mengusung gagasan khilafah pun dicap sebagai gerakan radikal. Konsep dan gerakan yang dianggap radikal tersebut dihukumi membahayakan negara dan harus diberantas. Sebagaimana yang tertuang dalam rekomendasi pada Konferensi Tokoh Masyarakat Jember pada 22 Oktober lalu, yakni pemerintah harus melarang segala bentuk pembelajaran yang mengarah pada ajaran-ajaran radikalisme di sekolah terutama yang terdapat dalam buku ajar maupun dalam lembar kerja siswa.

Bahaya Sesungguhnya yang Dihadapi Indonesia

Penolakan terhadap radikalisme yang ditujukan kepada Islam/khilafah memang wajar karena masyarakat menyangka bahwa paham tersebut berbahaya bagi Indonesia. Khilafah dianggap akan merongrong NKRI, bertentangan dengan Pancasila sebagai nyawa negara, memicu konflik horizontal, memaksakan keseragaman, memecah belah kesatuan bangsa, dan anggapan-anggapan lain yang serupa. Namun, jika kita berpikir lebih mendalam, seberapa berbahayakah paham tersebut? Apakah memang nyata bahayanya atau masih sebatas opini semata?

Pemahaman komprehensif terhadap hal yang memang nyata berbahaya bagi negara tentunya akan mendorong kita untuk bersikap bijak dan tidak terseret arus yang tak kita ketahui arahnya. 

Jika kita melihat Indonesia lebih mendalam, negara ini kini tengah dibelit berbagai persoalan serius. Harga pangan melambung, di tengah-tengah potensi sumber daya alam pertanian yang berlimpah.  Sementara itu kehidupan para petani dan nelayan  semakin susah.  Tempat tinggal dan pemukiman layak huni, kian jauh dari jangkauan kantong rakyat umumnya.  Padahal teknologi konstruksi dan bangunan serta potensi sumber daya alam perumahan tersedia berlimpah.  Akses terhadap air bersih, listrik, gas, BBM juga tidak mudah. 

Hal serupa pada kesehatan, jutaan jiwa kesulitan memperoleh jasa dokter, peralatan medis dan obat-obatan, di saat riset kesehatan dan farmasi maju pesat. Demikian pula riset dan teknologi   transportasi yang canggih tidak banyak manfaatnya bagi kemudahan setiap orang memenuhi hajat transportasi publik yang murah, aman dan nyaman. 

Sementara itu sistem pendidikan yang berkiblat ke Barat sangat membebani masyarakat, dan  menyingkirkan hak kaum papa dan miskin. Out put-nyapun hanyalah pekerja terdidik sesuai kepentingan industrialisasi dan kebutuhan hegemoni terselubung. Pergaulan bebas, narkoba, dan HIV AIDS meninggi dan tengah merusak generasi, Indonesia seperti dinyatakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, saat ini sudah pada situasi darurat narkoba. Jumlah pengguna narkotik di Indonesia tercatat sudah lebih dari 4 juta orang. LGBT pun menjadi penyakit baru yang mewabah sampai dikatakan oleh ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, perilaku kelompok gay sangat memprihatinkan dan membahayakan generasi bangsa.

Di sisi lain, hampir  semua kebutuhan masyarakat dipenuhi melalui impor. Utang Indonesia pun meroket hingga mencapai Rp 3.672,33 triliun pada akhir Mei 2017 lalu. Oleh pengamat ekonomi-politik Ichsanuddin Noorsy dikatakan bahwa Bank Dunia telah menempatkan utang luar negeri Indonesia di level bahaya. Sebab, fluktuasinya sudah di atas 30 persen. Selain itu, pembangunan kita sangat tergantung pada modal dan kemauan asing. Dan parahnya, 800 perusahaan BUMN akan dijual.

Bukankah semua itu menunjukkan adanya bahaya neoliberalisme-neokolonialisme yang begitu nyata di depan mata?  Indonesia tengah menghadapi penjajahan dan penjarahan oleh asing yang tak disadari oleh para rakyatnya. Kedaulatan negara kini beralih dari genggaman Indonesia.

Yah, Indonesia sebagai negeri zamrud khatulistiwa kini isapan jempol belaka. Keindahan dan kekayaan alamnya bukan kita yang mengelola. Bukankah itu kerugian yang nyata?

Maka serangan terhadap Islam dan khilafah melalui balutan radikalisme yang dicap bahaya tak bisa diterima begitu saja. Faktanya, konsep-konsep Islam tidak membawa kerugian bagi Indonesia. Tidak ada kekayaan alam yang dijarah karena Islam, tidak ada kerusakan generasi akibat Islam, tidak ada utang negara yang dilahirkan oleh Islam, tidak ada kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan problematika negara yang dilahirkan dari konsep Islam. Konflik sosial akibat perbedaan paham Islam pun tak sampai menimbulkan peperangan fisik antar umat Islam, karena beda pemikiran dan adopsi syariat itu memang Sunnatullah ada sejak zaman nenek moyang kita. Jika perbedaan itu bukan karena akidah, maka itu seyogyanya layak diterima.

Khilafiyah terhadap khilafah pun bisa didudukkan di forum-forum kajian dan ilmiah. Karena pada faktanya itu adalah ajaran Islam yang juga pernah diterapkan selama berabad-abad lamanya. Sehingga jika ada para pengusung khilafah di nusantara, sebenarnya tinggal dipanggill di ruang dengar saja jika memang itu dianggap salah.

Umat Islam adalah saudara, jika kita berpecah belah maka penjajah lah yang bahagia karenanya. Di saat umat Islam saling serang, di saat yang sama kekayaan kita dilarikan ke negeri seberang.  Maka, patutlah kiranya kita mendudukan wacana radikalisme dengan takaran yang semestinya. Berpikir secara objektif tentang apa yang sebenarnya berbahaya bagi Indonesia, yakni neolibralisme-neokolonialisme yang nyata menyerang kita.

*Pengurus Forum Kajian Muslimah Inspiratif (FORKAMI), pengajar di SMK Inklusi Jember

Post a Comment

0 Comments