Listrik Nyentrum Lagi

Oleh: Ratna Sari Dewi, S.E

Kementerian ESDM akan menyamakan golongan listrik non subsidi menjadi dua golongan atau yaitu 4.400 VA dan 13.200 VA. Sebelumnya, ada beberapa kelas golongan pelanggan non-subsidi yaitu golongan Rumah Tangga (R-1) 900 VA dan golongan Rumah Tangga Mampu (RTM) 1.300 VA dan 2.200 VA.
Menteri ESDM menyatakan bahwa golongan yang ada selama ini rentang satu sama lain terlalu dekat. Wakil menteri ESDM menambahkan bahwa rencana ini supaya masyarakat bisa menikmati listrik dengan daya yang lebih besar. Sehingga dipastikan masyarakat tidak lagi mengalami mati lampu akibat daya listrik yang tidak mencukupi.

Tipu-tipu istilah kenaikan

Rencana penyamaan golongan listrik non-subsidi ini sebenarnya sama dengan kenaikan biaya listrik bagi masyarakat. Bisa dibayangkan tagihan yang harus dibayar oleh masyarakat golongan 900 VA yang naik golongannya menjadi 4.400 VA. Bisa jadi biaya beban golongan 4.400 VA yang harus dibayar lebih besar dari keseluruhan biaya yang dikeluarkannya saat masih di golongan 900 VA. Walaupun masih belum ada keputusan pemerintah tentang tarif baru namun hal itu mungkin terjadi.
Walaupun pemerintah, dalam hal ini menteri ESDM mengatakan bahwa dengan daya yang dinaikkan masyarakat bisa bebas dan tak perlu lagi was-was listrik mati karena tidak cukup, tapi kenyataannya menyamakan golongan 900 VA, 1.300 VA dan 2.200 VA menjadi 4.400 VA sama dengan memberikan beban biaya listrik yang besar pada masyarakat golongan terendah. Betapa pun mampunya masyarakat golongan listrik 900 VA memiliki barang-barang elektronik tidak akan bisa sama dengan masyarakat golongan 2.200 VA. Ini sama saja, masyarakat diwajibkan membayar beban yang tidak dipakainya. Manfaatkah ini namanya?

Kejar setoran

Ini adalah upaya pemerintah untuk memperbesar setoran dari PLN untuk menanggulangi krisis keuangan Negara. Bulan september yang lalu, Menteri Keuangan melayangkan surat teguran kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN terkait surutnya penjualan listrik PLN yang tak mencapai target. Ini akan berakibat pada kemampuan PLN dalam membayar hutang-hutangnya dan bila PLN tak mampu bayar maka Negaralah yang harus membayarnya dari APBN. Ini makin memperparah kondisi keuangan Negara.

Bukti liberalisasi energy

Mindside bumi, air dan segala kekayaan Negara dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat, saat ini sudah tidak ada lagi pada penguasa kita. Saat ini paradigma hubungan pemerintah dengan rakyatnya adalah hubungan penjual dan pembeli. Buktinya sangat nyata, seperti layanan kesehatan lewat BPJS. Pemerintah bukanlah pihak yang menyediakan dan mengelola layanan kesehatan tapi pemerintah menyerahkannya kepada pihak swasta dan rakyat harus menyetor iuran bulanan untuk membeli layanan itu. Pemerintah, tidak perlu bersusah payah namun tetap mendapat bagian dari bisnis kesehatan ini.

Begitu pula dengan pengelolaan energy terutama listrik. PLN saat ini menjalankan bisnis reseller listrik dari pihak swasta/IPP kepada masyarakat. Dalam megaproyek pembangkit 35.000 MW,  sampai juni 2017, PLN telah menandatangani 22.779 MW atau 64% kesepakatan pembelian listrik/PPA (power purchase agreement). Sementara sisanya 13.057 MW atau 36% belum ditandatangani. Artinya megaproyek ini adalah proyek pembelian listrik 100% dari swasta yang dijual kepada rakyat.

Selain itu, lewat kesepakatan pembelian listrik ini, PLN sebagai pembeli tunggal telah memberikan jaminan pembelian listrik dengan margin yang tetap menguntungkan swasta. Dan swasta pasti akan untung karena PLN akan tetap membayar meskipun listriknya tidak terpakai. Tidak heran, bebannya dipindahkan pemerintah kepada rakyat dengan menghapus golongan listrik dibawah 4.400 VA. Jadi di golongan manapun listrik rakyat, walaupun pemakaian tidak mencapai bebannya, rakyat tetap harus bayar.

Yang menyedihkan lagi, swasta yang terlibat dalam megaproyek ini terbuka juga untuk asing terutama cina. Seperti pada proyek-proyek lain yang banyak diberitakan, cina mendatangkan barang modal seperti turbin, boiler dan generator dari negaranya bahkan termasuk tenaga kerjanya. Lalu apakah yang tersisa bagi rakyat ini?
Inilah akibat liberalisasi pengelolaan energy. Paradigma dasarnya tidak dibangun atas pemikiran bahwa pemerintah adalah peri’ayah/pengurus rakyatnya. Runutannya, tata kelola kebutuhan rakyat termasuk energy berangkat dari paragima tersebut. Sehingga tidak heran, kebijakan-kebijakan pemerintah pasti menguntungkan swasta walaupun iklan yang ditayangankan untuk kepentingan rakyat.

Hanya tata kelola energy yang bersumber dari Pencipta manusia, yaitu Allah, yang adil dan mensejahterakan seluruh rakyat tanpa terkecuali.  Sudah saatnya kita melirik bahkan mengenal kemudian menerapkannya agar tanpa nyata buktinya.

**dari berbagai sumber

Post a Comment

0 Comments