Lawan "Radikalisme" Rezim dalam membungkam Sikap Kritis Mahasiswa

Oleh: Dwi Maulidiniyah
(Koordinator Pusat Back to Muslim Identity-Community)

Hanya berselang satu hari setelah Dosen ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  yang diketahui merupakan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ushuluddin membubarkan secara paksa forum diskusi mahasiswa pada Rabu (18/10) yang membahas tentang “Membaca Arah Isu Anti-Radikalisme Kampus”  Sebagaimana terekam di video yang diunggah mahasiswa.
Pada Jum’at (20/10) pembubaran disertai  kekerasan pada peserta Aksi  BEM SI,  yang mengkritik kebijakan rezim  yang sudah 3 tahun berkuasa namun masyarakat semakin susah akibat kesenjangan ekonomi yang semakin tinggi,  belum lagi maraknya kasus hukum menunjukkan lemahnya supremasi hukum negara ini. Namun sayang  suara kritis mahasiswa justru berujung penangkapan dan pemukulan 13 mahasiswa peserta aksi.

Sesungguhnya kebebasan mengungkapkan pendapat di muka umum sudah diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 baik berupa sebuah forum diskusi seperti yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , mau pun aksi yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI. Jadi, sebenarnya itu adalah hak mereka sebagai warga negara .

Ada apa dengan rezim ini?  Semakin hari semakin tampak represif. Bahkan tidak jarang melakukan tindakan kekerasan yang justru mencerminkan radikalisme itu sendiri. Ironis, ditengah kesibukan rezim atas program lawan radikalisme kampus dengan  memfitnah dan mengkriminalisasi ajaran islam Khilafah sebagai penyebab radikalisme, justru mereka sendiri berulang kali melakukan persekusi dan tindakan kekerasan pada warganya.

Inilah standar ganda sistem kapitalisme demokrasi yang menjadi biang kerok munculnya radikalisme,  ketika keserakahan kapitalis atas negeri ini terus dibiarkan, sementara rakyat terus dipalak pajak, hukum tajam keatas tumpul kebawah maka kemiskinan, kesenjangan, kedzoliman terus terpelihara. Akibatnya akan akan timbul reaksi keras perlawanan, mulai aksi jalanan damai hingga anarkhis maupun kekerasan fisik . Bahkan radikalisme itu sendiri bisa dilakukan rezim ketika menghadapi protes warganya.  Karena sesungguhnya  Radikalisme adalah paham atau ideologi yang menuntut perubahan dan pembaruan sistem sosial dan politik dengan cara kekerasan. 

Esensi radikalisme adalah "cara kekerasan"  dalam perubahan yang demikian bisa dilakukan, individu,  kelompok bahkan penguasa Negara.
Pada hakikatnya sistem Demokrasi menutup ruang aspirasi rakyat,  terbuka hanya kepada kaum kapitalis.  Salah satu buktinya adalah Keluarnya PERPPU ORMAS No.2 Tahun 2017  untuk perubahan pergerakan organisasi masyarakat (baca Pembungkaman sikap kritis rakyat). Dengan dalih atas nama bertentangan dengan Pancasila, penguasa berhak melakukan tindakan persekusi hingga kekerasan.
Maka sudah saatnya mahasiswa menjadikan Islam kaffah sebagai visi perjuangannya.
Islam kaffah dan khilafah adalah solusi atas segala permasalahan umat termasuk kesenjangan ekonomi,  lemahnya supremasi hukum,  dsb.

Kesenjangan ekonomi ini disebabkan demokrasi liberal yang mengakui kebebasan kepemilikan umum menjadi kepemilikan pribadi, sehingga terjadi 1% orang kaya di Indonesia menguasai 50% kekayaan alam Indonesia yang dilegalkan dengan UU Minerba dan UU Migas sehingga Sumber Daya Alam dan Energi (SDAE) di Indonesia dikuasai Asing. Hal ini menjadikan rakyat tidak dapat merasakan kemakmuran SDAE yang dimilikinya. Sedangkan Islam kaffah sudah sangat jelas mengatur kepemilikan. Kepemilikan umum berupa SDAE ini wajib dikelola oleh pemerintah dan hasilnya untuk kemaslahatan rakyat. 

Sementara itu keadilan hukumpun ditegakkan meskipun yang melakukan adalah anak penguasa,  sebgaimana Rasulullah saw menyampaikan seandainya anaknya-fatimah mencuri beliau akan memotong tangannya, sungguh jauh berbeda dengan hukum demokrasi yang membiarkan koruptor demi kepentingan politik.
Hanya penerapan Islam kaffah yang akan membwah keberkahan kehidupan berbangsa dan bernegara.[]

Post a Comment

0 Comments