Islam, Khilafah dan Kebhinnekaan

Oleh : Dr. Rini Syafri

Topik kebhinnekaan dan kemajemukan umat manusia sudah lama memiki tempat khusus dalam syariah Islam. Hanya Islam yang mengakui keberagamaan manusia baik secara suku bangsa, bahasa, kedudukan sosial, bahkan akidah.

Allah SWT menjadikan umat manusia beragam dari berbagai sisi; jenis kelamin, suku, warna kulit, bahasa, status ekonomi, juga posisi di tengah masyarakat. Keberagaman itu adalah realita umat manusia. Allah SWT menciptakan manusia dalam ragam suku dan bangsa, misalnya, agar manusia saling mengenal (TQS al-Hujurat [49]: 13).

Wilayah kekuasaan kaum Muslim sejak rentang zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam hingga Khilafah Utsmaniyah meliputi Jazirah Arab, benua Afrika, Asia hingga Eropa. Ulama Islam terdiri dari beragam etnis.

Imam al-Bukhari berasal dari kawasan Desa Bukhara di Uzbekistan, Rusia. Imam Ibn Hazm berasal dari Cordoba, Spanyol, Imam an-Nawawi berasal dari Damaskus, Syam. Ada juga Imam an-Nawawi al-Bantani yang berasal dari Serang, Banten.

Ajaran Islam bukan saja menafikan perbedaan suku bangsa dan kabilah, bahkan juga mengharamkan sikap membanggakan suku bangsa dan keturunan. Ubai bin Kaab ra. pernah mendengar seorang pria berkata, “Hai keluarga fulan!” Ubay lalu berkata kepada dia, “Gigitlah kemaluan bapakmu!” Ubay mencela dia terang-terangan tanpa memakai bahasa kiasan! Orang itu berkata kepada Ubay, “Wahai Abul Mundzir (Abu Ubay), engkau bukanlah orang yang suka berkata keji.” Ubay berkata kepada dia, “Sungguh aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

Siapa saja yang berbangga-bangga dengan slogan-slogan jahiliah, suruhlah ia menggigit kemaluan ayahnya dan tidak usah pakai bahasa kiasan terhadap dirinya.” (HR. Ahmad).

Karena itu dalam Islam tak ada tempat bagi pengusung ide primordialisme atau chauvinisme, yang kerap merendahkan bangsa lain dan menganggap bangsanya atau rasnya lebih superior.

Adalah sebuah misleading dari kaum liberal yang memelintir fakta pluralistik untuk membenarkan ajaran pluralisme. Padahal antara pluralitas dan pluralisme dua hal yang jelas berbeda. Kemajemukan masyarakat adalah realita Ilahi. Secara fitrah dan hakiki masyarakat memang plural. Bahkan adanya sebagian manusia yang tetap memilih berada dalam kekufuran juga realitas yang diakui Allah SWT (TQS. al-Kahfi [18]: 29).

Dalam aspek akidah, masyarakat yang hidup dalam naungan Khilafah Islamiyah memiliki corak yang beragam. Wilayah Spanyol dalam naungan Khilafah dikenal sebagai masyarakat dengan ‘tiga agama’. Di dalamnya kaum Muslim hidup berdampingan dalam damai dengan umat Nasrani dan Yahudi. Justru pada saat kekuasaan diambilalih oleh Ratu Isabelle terjadilah perpecahan dan genocide. Pemaksaan agama kepada umat non-Kristen bahkan dengan cara kekerasan. Karena itu menyatakan bahwa Khilafah akan meniadakan pluralitas adalah kebohongan.

Sementara itu, untuk  Konsep pluralisme muncul dengan alasan fanatisme agama telah menimbulkan pengkotak-kotakkan masyarakat dan disharmonisasi. Karena itu harus ada cara pandang pluralisme; mendudukkan semua agama dan keyakinan sama rendah dan sama tinggi, termasuk sama benarnya. Jadi, tak ada lagi terminologi kufur dan iman karena keduanya dikaburkan bahkan dihilangkan.

Sebaliknya, Eropa yang kental liberalismenya justru memperlihatkan naiknya angka kebencian terhadap Islam. Beberapa negara seperti Jerman, Prancis, Italia, Belanda melarang penggunaan burqa di tempat-tempat umum. Sikap diskriminasi terhadap umat Islam makin sering terjadi. Ini bukti bahwa liberalisme justru menyuburkan sikap antitoleransi, khususnya kepada kaum Muslim.

Sehingga tuduhan mengancam perpecahan bangsa dengan isu SARA yang dituduhkan kepada Islam adalah HOAX alias kebohongan, karena Islam mengakui Keberagaman-pluralistik, namun tidak akan menjual aqidah untuk memenuhi tuntutan pluralisme. Penyebab perpecahan dan kekacauan Bangsa sesungguhnya  adalah konsep pluralisme yang saat ini  di “paksakan” menjadi standar toleransi guna meraih tujuan politik kekuasaan.

Pandangan Ulama tentang Khilafah Berdasarkan banyak dalil dari al-Quran, as-Sunnah dan Ijmak Sahabat, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah berijmak (bersepakat) bahwa menegakkan Khilafah di tengah-tengah umat adalah kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariah. Imam al-Nawawi, seorang ulama Ahlus Sunnah, tegas menyatakan:
ٍ
Mereka (para sahabat) telah bersepakat bahwa wajib atas kaum Muslim mengangkat seorang khalifah (al-Nawawi,Syarh Shahîh Muslim, XII/ 205).

Ulama Ahlus Sunnah yang lain, Ibnu Hajar al-Asqalani, juga menegaskan:

Mereka (para ulama) telah berijmak (bersepakat) bahwa wajib mengangkat seorang khalifah dan bahwa kewajiban itu adalah berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal (Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bâri, XII/205).

Imam Abu Ya’la al-Farra’ juga menyatakan:
ٌ
Mengangkat Imam (Khalifah) adalah wajib (Abu Ya’la Al Farra’, Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah, hlm. 19).

Imam al-Mawardi (w. 450 H), dari mazhab Syafii:
ُّ
Melakukan akad Imamah (Khilafah) bagi orang yang [mampu] melakukannya wajib berdasarkan Ijmak meskipun al-Asham menyalahi mereka (ulama) [dengan menolak kewajiban Khilafah] (Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyyah,hlm. 5).

Begitulah penegasan para ulama mu’tabar tentang kewajiban menegakkan Khilafah Islam sebagai sistem pemerintahan satu-satunya yang sah secara syar’i. Tentu kalau bukan karena terbatasnya ruang, bisa lebih banyak lagi dituliskan pendapat ulama mu’tabar tentang kewajiban mengangkat imam (khalifah) ini.

Berdasarkan hal ini, jelaslah hukum menegakkan Khilafah adalah fardhu/wajib. Apalagi pada Khilafahlah bergantung banyak pelaksanaan hukum Islam. Artinya, tanpa Khilafah, banyak hukum Islam—sebagaimana saat ini—tidak dapat dilaksanakan. Bahkan eksistensi Islam di tengah kehidupan pun bergantung pada adanya Khilafah.

Post a Comment

0 Comments