Hiruk Pikuk Halal Haram

Oleh : Sunny Salsabilla

Status kehalalan produk sangat urgent untuk diketahui apalagi di negeri mayoritas muslim seperti di Indonesia. Dimana standar kebolehan suatu produk digunakan adalah kehalalannya. Hal ini pun menjadi pusat perhatian dari pemerintah. sehingga pemerintah mengambil langkah untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai UU No 33 Tahun 2014. Langkah ini diambil guna untuk ditahun 2019 nanti seluruh produk wajib memiliki sertifikat halal. Hal ini pun memunculkan isu bahwa kewenangan pemberian sertifikat halal tak lagi dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tapi diambil alih oleh Kementrian Agama. Dan MUI hanya sebagai Lembaga Penguji Produk Halal (LPPH). Yang nantinya setelah produk teruji dan MUI telah mengeluarkan fatwa kehalalan suatu produk maka fatwa tersebutlah yang akan dikeluarkan oleh BPJPH. Namun terlepas dari hal ini pro kontra pun terjadi dalam menanggapi kebijakan dari UU No.33 Tahun 2014 ini.

Kesadaran dalam memilah-milah apa yang halal dan haram dikonsumsi juga sudah mulai tampak dikalangan masyarakat maka menjadi hal yang wajar bagi pemerintah untuk perduli, maka tindakan yang diambil pemerintah patut mendapatkan apresiasi karena keterlibatannya dalam menjaga agar masyarakat senantiasa terikat oleh aturan Allah, mengenai apa yang harus di konsumsi. Namun apakah kinerja dari badan yang telah dibentuk mampu menjalankan amanah yang telah diberikan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah atau sebaliknya? Sebab kabarnya barang ekspor impor juga harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu sebelum diedarkan. Hal ini akan menjadi hambatan bagi kapitalis bisnis yang tengah mendominasi perekonomian negeri. Maka hal ini dapat memungkinkan adanya peluang untuk manipulasi sertifikat halal tersebut.

Jika di tinjau dari segi perekonomian bisnis dimana hukum ekonomi mengatakan bahwa dengan modal sekecil-kecilnya namun keuntungan yang sebesar-besarnya menjadi acuan di sistem kapitalis saat ini. Sehingga jika negeri mayoritas muslim hanya akan mengonsumsi apa-apa yang memiliki jaminan kehalalan maka akan menghambat tercapainya hukum ekonomi. Maka apapun bisa mereka lakukan tanpa melihat apakah dibenarkan syara’atau tidak.

Disinilah pentingnya untuk menerapkan islam secara kaffah, terkhusus mengenai halal-haram suatu benda. Mulai dari segi produk, proses administratif, sampai proses penjualan harus di atur berdasarkan standar islam. Islam memerintahkan kita untuk mengkonsumsi produk yang halal lagi baik dan mengabarkan bahwa hukum asal suatu benda adalah mubah sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Lantas jelas hukum islam itu simple namun jangan dipermudah ataupun dipersulit. Sehingga tidak akan terjadi pro kontra atas kehalalan suatu produk sebab hukumnya telah jelas. Maka dari itu hanya sistem islam lah yang mampu menjamin kehalalan suatu produk dengan sempurna tanpa cacat sedikitpun. Karena islam sangat menjaga agar ummat senantiasa terikat dengan aturan Allah dalam menjalankan kehidupan ini. namun tidak cukup kesadaran ini hanya di emban oleh individu saja melainkan harus ada keterlibatan negara sebagai tameng yang melindungi rakyatnya. Karena tanggung jawab seorang pemimpin sangat besar atas rakyatnya yang akan dipertanggungjawabkan kelak oleh Allah SWT.[]

Post a Comment

0 Comments