BUMN dalam Ekonomi Islam

Oleh : Ratna Sari Dewi, S.E

PLN terus menjadi sorotan sejak beredarnya kabar adanya surat peringatan dari Sri Mulyani yang mengkhawatirkan kondisi keuangan PLN yang terus mengalami penurunan. Dalam surat peringatan yang bocor ke public itu disebutkan bahwa kondisi PLN tersebut karena semakin besarnya kewajiban membayar utang pokok plus bunga yang tak sebanding dengan kas masuk.

Ditambah lagi adanya proyek pembangkit listrik 35 ribu MW yang dianggap melebihi konsumsi dalam negeri. Sementara sebagian besar dari pembangkit listrik di proyek tersebut dimiliki swasta (Independent Power Producer/IPP).  PLN terikat perjanjian jual beli tenaga listrik dengan swasta. Dalam perjanjian itu PLN menjanjikan akan membayar listrik yang dihasilkan swasta walaupun tidak dipakai. Tentu ini menambah beban PLN.

Tidak itu saja, terkait bahan bakar yaitu gas dan batu bara, PLN juga harus membeli dari swasta dengan harga pasar. Tak heran, hitungan pokok produksi PLN sangat tinggi. Wajar, listrik dijual ke masyarakat dengan hargasumber. relative mahal padahal saat ini listrik sudah termasuk kebutuhan bagi masyarakat.

Walaupun PLN membantah dengan mengatakan keadaan keuangan dan kreditnya aman bahkan mereka mendapatkan laba tapi tidak membawa imbas positif terhadap harga listrik masyarakat.

Islam sebagai agama dari Allah, sang pencipta manusia dan alam semesta, memahami bahwa energy adalah kebutuhan manusia. Maka, Dia telah menetapkan lewat kekasihnya Rasulullah bahwa SDA adalah milik umum masyarakat. Artinya, siapa saja berhak memanfaatkan dan mengkonsumsi SDA. Siapa saja tidak boleh menghalangi seorang pun untuk merasakan manfaat dari SDA.
Karena energy mentah tersebut tidak bisa langsung digunakan masyarakat maka syariah menetapkan Negara sebagai pihak yang mengelola SDA hingga dapat dikonsumsi masyarakat umum. Artinya, Negaralah yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi SDA hingga menjadi barang yang siap pakai.

Untuk melakukan pengelolaan tadi, Negara boleh membentuk unit-unit berdasarkan bidang SDA yang dikelola. Maka, boleh adanya unit kelistrikan, unit gas, unit minyak, unit air dan sebagainya menurut kebutuhan. Namun berbeda dengan BUMN yang ada saat ini yang pengelolaannya kental kapitalisnya.
Dalam Islam, unit-unit ini (kalaupun kita sebut BUMN), berada langsung dibawah kepala Negara. Fungsinya melaksanakan atau mengadakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat atas  perintah kepala Negara. Misalnya BUMN kelistrikan, maka tugasnya adalah mengadakan listrik atau instalasi listrik di suatu daerah atas perintah dari kepala Negara atau kepala daerah atas sepengetahuan kepala Negara.

Sebagai lembaga, BUMN ini tidak berorientasi profit karena keberadaannya adalah perpanjangan tangan Negara untuk mengelola milik umum menjadi barang yang siap dikonsumsi masyarakat. Pertamina, misalnya sebagai BUMN yang mengelola minyak dan gas, melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak mentah dan gas hingga menjadi premium, solar dan lain-lain. Lalu mendistribusikannya ke masyarakat dengan murah bahkan gratis karena barang-barang itu sekali lagi adalah milik masyarakat dan Negara hanya wakil masyarakat dalam mengelolanya.
Darimana dana untuk mengelolanya? Negara akan mengambilnya dari pendapatan tetap lain tetapi bila pun mengambil dari hasil SDA tadi maka Negara akan menjual output pengelolaan SDA dengan harga pokoknya.

Karena BUMN ada dibawah kepala Negara dan tidak berorientasi profit maka hubungan antara BUMN pun dalam control kepala Negara dan tidak- hitung-hitungan. Sehingga dalam kasus PLN yang butuh bahan bakar gas maka kepala Negara bisa memerintahkan Pertamina , misalnya, untuk menyuplai gas ke PLN. Maka PLN pun tidak akan pusing untuk mencari sumber bahan bakarnya.
Sekali lagi, aturan ini dari Pencipta manusia yang mengerti dan sayang pada manusia. Aturannya akan menyejahterakan manusia.
(Dari berbagai sumber) @mps_id

Post a Comment

0 Comments