Berharap Menjadi Organisasi Pertama yang Anti Suap, Karantina Makassar Jalani Audit SNI 37001 : 2016

RemajaIslamHebat.Com - Makassar (27/11/17). Di Ruang Mabbudatora, Karantina Makassar memulai penilaian implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001 : 2016 yang berlangsung mulai hari ini, (27-29 November 2017) oleh 3 Tim Auditor Eksternal. Rapat dipimpin oleh Kepala Karantina Makassar, DR. drh. Safril Daulay, MM di hadiri oleh seluruh pejabat Eselon III dan IV, Penanggung Jawab Wilker Pelabuhan Soekarno Hatta dan Bandara Hasanuddin.

Dalam arahannya, Kepala Karantina Makassar menyampaiakan bahwa kasus penyuapan telah menjadi fenomena yang yang menyebar luas. Hal ini disebabkan oleh 3 hal, yaitu sistem yang lemah, penegakan hukum yang buruk, dan budaya permisif. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001 : 2016 hadir untuk menangani dua penyebab pertama tersebut.

Standar yang diterbitkan oleh SNI ISO 37001 : 2016 ini, bertujuan untuk memberikan kepastian kepada organisasi bahwa sistem anti penyuapan yang di terapkan telah mencakup prosedur yang memadai terhadap penyuapan dan korupsi.

ISO mendefinisikan "penyuapan"  sebagai tindakan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dan nilai apapun berupa (uang atau non keuangan), langsung atau tidak langsung sehingga menyebabkan seseorang untuk bertindak atau menahan diri dari tugas yang semestinya. "Diharapkan ISO SNI 37001 : 2016 ini membantu organisasi menerapkan rancangan yang wajar dan proporsional untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi penyuapan", tutur Safril Daulay.

Johny Salim sebagai Ketua Tim Auditor menyampaikan bahwa selama 3 hari kedepan akan melihat bukti-bukti informasi dan operasional karantina hewan dan tumbuhan yang memiliki potensi titik kritis terjadinya suap, pungli hingga gratifikasi. Semoga apa yang telah di lakukan telah memenuhi seluruh klausal yang di persyaratkan dalam standar sehingga menjadi yang pertama di Indonesia mendapatkan sertifikat SNI ISO 37001 : 2016.[Badan Karantina Pertanian]

Post a Comment

0 Comments