Tuesday, November 21, 2017

Aroma Liberalisme Dalam Polemik “Kolom Agama”

Oleh: Endiyah

Sampai saat ini, terdata 187 organisasi di tingkat pusat, tapi pendataan jumlah orangnya belum ada yang tepat. Sekira 12 juta jumlah penganut aliran kepercayaan, meski belum valid," kata Kepala Seksi Kelembagaan Kepercayaan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kemdikbud, Minang Warman.(9/11/2017). https://m.detik.com/news/berita/3720357/ada-187-organisasi-dan-12-juta-penghayat-kepercayaan-di-indonesia

Atas ajuan penghayat kepercayaan maka Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa negara harus menjamin setiap penghayat kepercayaan dapat mengisi kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). "Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," tegas Ketua MK Arief Hidayat, dalam sidang di Gedung MK, Selasa (07/11). http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41896706

Sementara di pihak lain MUI meminta kepada Pemerintah agar arif dan bijaksana dalam menerapkan putusan MK agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat dan diharapkan mendengarkan aspirasi dari pimpinan ormas keagamaan dalam merumusan petunjuk pelaksanaannya. Ini disampaikan Zainut dalam keterangannya, Minggu (12/11/2017). https://m.detik.com/news/berita/3723894/penghayat-masuk-kolom-ktp-mui-dengarkan-aspirasi-ormas-keagamaan

Selama Islam tidak dijadikan sebagai sistem yang mengatur interaksi sosial di tengah masyarakat maka pasti berbagai problematika akan bermunculan tanpa ada kejelasan solusi. Salah satu nya polemik "Kolom Agama di KTP dan KK" bagi para penghayat kepercayaan.

KTP dan KK memang hanya bersifat administratif negara, namun fungsi KTP dan KK sebagai identitas seorang warga negara menjadi sangat urgent. Terlebih dalam sistem Islam. Hak-hak warga negara yg menjadi tanggung jawab negara akan lebih mudah diberikan cukup dengan melihat identitas mereka. Secara sederhana bila berlangsung sholat Jum'at dan ditemukan seorang laki-laki tidak ikut menunaikannya, syurthah (polisi) cukup memeriksa kartu identitasnya. Bila tercantum agama : nashrani misalnya, maka dia tidak diperintahkan turut sholat Jum'at yang merupakan kewajiban bagi setiap laki-laki muslim. Bila amil zakat datang untuk menaksir dan menarik zakat pertanian maka dengan memperlihatkan KK dapat diketahui apakah warga negara adalah wajib zakat (muzakki). Sebab warga negara non muslim tidak dikenakan zakat. Demikianlah pentingnya kolom agama.

Pengaturan Islam Terhadap Akidah Warga Negara Khilafah

Agama yang diakui kebenarannya oleh Allah SWT hanyalah Islam. Siapa saja yang beriman disebut mukmin dan muslim. Setiap muslim wajib terikat dengan seluruh hukum syariat Islam tanpa terkecuali, baik berkaitan dengan aqidah, ibadah, makanan, pakaian, akhlaq, muamalah, huddud, dan uqubat.

"Sesungguhnya Diin (agama) yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam." ( TQS. Ali Imron: 19)

"Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama (Diin), maka ia tidak akan pernah diterima dan di akhirat kelak akan menjadi orang yang merugi", ( TQS. Ali Imron: 85)

Di luar Diinul Islam semua aqidahnya kufur dan bathil sehingga penganut nya disebut kafir. Orang kafir terbagi menjadi 2 yaitu kafir Alhul Kitab dan kafir musyrikin. Kafir Alhu kitab terdiri dari Nasrani dan Yahudi. Selain keduanya maka apapun namanya disebut kafir musyrikin. Kafir dzimmi yang mendapat perlindungan (dzimmah) dari negara, dan berstatus sebagai warga negara Khilafah baik kafir Alhul Kitab maupun Musyrikin tidak dipaksa untuk beragama Islam dan berpindah keyakinan menjadi seorang muslim.

"Tidak ada paksaan dalam beragama, sesungguhnya telah jelas antara kebenaran dan kesesatan." (Terjemahan QS. Al Baqarah: 256)

"Janganlah kalian memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan." (TQS. Al An'am: 108)

Sehingga kafir dzimmi berhak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, lakum diinukum waliyadiin. dalam batas-batas tunduk terhadap peraturan umum yang diterapkan negara Khilafah. Bahkan Rosulullah saw bersabda,

"Barang siapa menyakiti kafir dzimmi, maka aku (Rosulullah) akan menjadi lawannya di Hari Kiamat." (HR. Muslim).

Namun warga negara ber aqidah kufur yang bersifat ubudiyah (kafir dzimmi) dalam Khilafah tidak boleh berupa aliran kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam, mengambil sebagian ajaran Islam lalu dicampur adukkan dengan ajaran manusia, adat istiadat, baik dalam ibadahnya maupun keyakinannya. Karena ini termasuk penyimpangan ajaran agama. Tugas negara adalah menghilangkan dan meluruskan setiap bentuk penyimpangan terhadap aqidah Islam.

Terhadap penghayat kepercayaan yang merupakan aliran atau sempalan agama Islam tentu mereka akan dibina oleh aparat negara Khilafah, agar kembali kepada ajaran Islam, kembali kepada Tauhid dan ibadah yang bersih dari unsur bid'ah. Status kewarganegaraan mereka tetap dalam negara Khilafah. Bila tidak mengindahkan pembinaan oleh Khilafah, tidak mau kembali kepada aqidah Islam, maka mereka dihukumi sebagaimana kaum murtadin diperangi.

Sedangkan terhadap penghayat kepercayaan yang tidak berkaitan dengan aqidah Islam, bukan sempalan atau aliran sesat maka mereka dihukumi sebagaimana kafir dzimmi dari kalangan musyrikin, tetap memiliki status kewarganegaraan selama tunduk kepada peraturan umum yang berlaku di negara Khilafah.

Munculnya Polemik

Sayangnya hari ini Khilafah belum tegak kembali dan syariat Islam pun tidak diterapkan secara kaffah. Walhasil kejelasan sikap negara terhadap warga negara non muslim dan penghayat kepercayaan pun menjadi polemik.

Bila kolom agama dikosongkan dengan alasan penghayat kepercayaan bukan agama maka ini akan menjadi legitimasi warga negara boleh untuk beraqidah atheis-komunisme. Atheis komunis akan tumbuh subur di negeri Wali Songo ini tanpa bisa terdeteksi. Di sisi lain, jika kolom agama diisi dengan kepercayaan, di mana kepercayaan adalah apa saja keyakinan di luar agama resmi yang diakui negara, maka ajaran ajaran menyimpang dari Islam pun menjadi diakui legalitasnya. Ini berdampak pada penodaan dan penyimpangan terhadap suatu agama, terutama Islam. Tentu, kaum muslimin wajib waspada terhadap keputusan MK menyertakan aliran kepercayaan dalam kolom agama KTP dan KK.

Maka ajaran sesat Lia Eden, Ahmad Mosaddeq, Ahmadiyah, termasuk LGBT akan tumbuh subur, bahkan menjadi legitimate di hadapan hukum. Ini akan memicu munculnya aliran dan ajaran sesat yang lain. Guru besar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yunahar menyatakan khawatir, “Kalau begitu pertimbangannya, berarti MK menganut paham HAM liberal. Tunggu saja nanti semua aliran, ideologi, paham akan menuntut hak yang sama dengan aliran kepercayaan,”. Senada dengan yang disampaikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin, “Menurut saya itu bukan agama. Bukan dalam pengertian agama yang secara ilmiah. Berdasarkan wahyu atau berdasarkan semacam ilham. Kemudian membentuk kitab suci, ada pembawanya, ada sistem ritusnya”. https://tirto.id/muhammadiyah-khawatir-penghayat-kepercayaan-masuk-kolom-agama-ktp-czQt

Lebih dari itu dapat berdampak pada timbulnya gejolak sosial di tengah masyarakat yang pasti sulit dikendalikan. Bahkan rentan dimanfaatkan kepentingan politik tertentu terlebih kepentingan pecah belah kesatuan negara oleh kafir penjajah melalui kaki tangan mereka kaum liberalis. Dari sini aroma busuk tuntutan pengisian kepercayaan pada kolom agama KTP dan KK menjadi jelas tercium.

Jelaslah bahwa polemik kolom agama dalam KTP merupakan akibat dari ketidakjelasan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini, yakni tidak dijadikan nya syariat Islam sebagai acuan untuk menegakkan sendi-sendi pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pun kita kini seharusnya menyadari kebutuhan akan penerapan syariat Islam secara kaffah termasuk di Indonesia menjadi tampak nyata untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian hidup bermasyarakat. Dan ini hanya mungkin terwujud melalui tegaknya institusi Khilafah Islamiyah sesuai manhaj nubuwwah.

Wallahu a'lam bishawab.[]


Bagikan Yuk!

Pengelola:

Informasi yang ada di web ini semoga bermanfaat buat pembaca sekalian. Amin!

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!