Sistem Islam Menjamin Produk Halal

Oleh : Hana Annisa Afriliani, S.S.

Belakangan ini mencuat wacana dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh pemerintah melalui Kementrian Agama.

Secara resmi Kemenag memang telah mengumumkan pembentukannya, sekaligus menginformasikan bahwa BPJPH ini akan mulai beroperasi pada awal tahun 2018 mendatang.

BPJPH ini masuk dalam struktur Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kemenag.

Keberadaan BPJPH ini sekaligus mengambil alih wewenang penyelenggaraan sertifikasi halal yang selama ini dipegang oleh MUI. Kedepannya MUI hanya akan menjadi Lembaga Penguji Produk Halal (LPPH) sebagaimana lembaga lainnya yang dianggap kredibel dalam melakukan pengujian.

BPJPH yang lahir berdasarkan amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) ini memiliki wewenang menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk dan melaksanakan administrasi seritifikasi halal produk dalam dan luar negeri.

Semangat pemerintah untuk membentuk BPJPH patut diapresiasi. Mengingat Indonesia merupakan negeri dengan penduduknya mayoritas adalah muslim.

Sejatinya setiap muslim diperintahkan untuk mengonsumsi segala sesuatu yang terbebas dari dzat haram, baik makanan, obat-obatan maupun kosmetik.

aktanya memang gerakan "sadar halal" sudah mulai terwujud di tengah-tengah masyarakat. Mereka berhati-hati terhadap segala produk yang disinyalir mengandung zat haram.

Seperti yang sempat ramai belakangan kemarin, banyak orang yang beramai-ramai menolak vaksinasi yang diprogramkan pemerintah karena ragu terhadap katalisator vaksin yang diisukan menggunakan enzim babi.

Maka, adanya sertifikasi halal yang selama ini dikeluarkan oleh MUI menjadi salah satu pegangan bagi masyarakat ketika memilih sebuah produk.

Munculnya BPJPH merupakan wujud impelementasi kepedulian pemerintah terhadap gerakan "sadar halal" ini, terlepas apakah nanti praktiknya badan ini akan menetapkan standar halal sebagaimana syara menggariskannya, ataukah terjebak dalam kapitalisasi bisnis yang menjadikan label halal mudah dimanipulasi.

Dalam hal ini, tentu kita tak boleh terjebak pada siapa yang mengeluarkan sertifikasi halal. Karena sejatinya memang pemerintah berkewajiban menjamin kehalalan setiap produk yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana Islam memandang bahwa semua komoditas ekonomi harus halal, tidak mengandung dzat-dzat yang diharamkan.

Namun, di sistem kapitalisme saat ini, sertifikasi produk halal menjadi perlu adanya. Mengingat geliat perekonomian lebih didominasi oleh kepentingan bisnis, sehingga banyak menabrak aturan halal-haram yang digariskan syariat.

Prinsip "asal usaha lancar, untung besar, permintaan di pasaran banyak", maka tak masalah " dibumbui" yang haram.

Hal tersebut dalam sistem Islam tak akan pernah terjadi. Karena sejatinya sistem Islam dilandasi oleh akidah Islamiyah, maka segala aktivitas yang berjalan di atasnya tentu memancarkan keterikatan terhadap hukum syara.

Sebagaimana Allah swt telah memerintahkan untuk makan dan minum yang halal dan baik. Allah berfirman.

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi” [Al-Baqarah : 168]

Allah swt juga telah menetapkan apa-apa yang diharamkan dan tentu tidak boleh diambil oleh seorang muslim secara mutlak, baik sedikit ataupun banyak.

Allah swt berfirman,

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.” (QS. Al Maidah: 3)

“Dari Ibnu Abbas berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari setiap hewa

n buas yang bertaring dan berkuku tajam” [Hadits Riwayat Muslim no. 1934]
ٌ

“Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram.” (HR. Muslim)

Jelaslah bahwa hanya sistem Islam yang mampu menjamin keberadaan produk halal di tengah-tengah masyarakat. Maka kita membutuhkan penerapan aturan Islam secara kaffah, niscaya hukum syara tentang mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan toyib serta menggunakan kosmetik berbahan halal dapat dijalankan oleh kaum muslimin secara sempurna.

Karena sejatinya, syariat Islam terkait kehalalan benda-benda pemuas kebutuhan harus ditopang juga oleh sistem yang diberlakukan oleh negara, bukan semata kesadaran individu.

Jika negara abai menjamin beredarnya produk halal di masyarakat, apalagi sampai mengkapitalisasi proses sertifikasinya, niscaya negara menjerumuskan masyarakat yang notabenenya adalah muslim pada pelanggaran hukum syara.

Hal tersebut tentu bertentangan dengan amanah kepemimpinan yang digariskan oleh Islam, yakni pemimpin adalah penanggungjawab atas rakyat yang dipimpinnya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban kelak atas kepemimpinannya. Wallahu'alam bi shawab. []

Post a Comment

0 Comments