Sertifikasi Halal Zaman Now, Jebakan WTO? (Bag. 2)

RemajaIslamHebat.Com - Jaminan Halal, Amanat UU 33/2014
Menurut Masduki, yang juga Wasekjen PBNU, adalah benar bahwa UU 33/2014 mengamanatkan, jaminan produk halal ke depan tidak lagi hanya dilakukan MUI. Tugas itu juga bisa dilakukan oleh LPH di luar MUI yang sudah memenuhi syarat. Namun demikian, auditor LPH harus dilatih MUI [1].
.
“Minimal ada tiga auditor yang akan dilatih dan disertifikasi MUI. Ini agar tidak ada persoalan seperti disebutkan di masyarakat dan media sosial soal resistensi MUI,” ujar Masduki. “Tidak ada persoalan yang terkait keberatan (MUI) yang selama ini dikeluhkan,” imbuhnya. Masduki menegaskan bahwa Negara memberikan kepercayaan penuh kepada hal-hal yang memang menjadi otoritas ulama. Hal ini salah satunya terlihat dalam konteks jaminan produk halal yang penetapannya diberikan kepada MUI karena itu memang menjadi otoritas ulama [1].
.
Dikatakan Masduki, ketika UU 33/2014 dijalankan, maka secara administratif, peran itu dijalankan oleh BPJPH. Sedang secara strategis, peran itu dipegang oleh MUI. “Alhamdulillah, ada semacam purifikasi di negara ini untuk menjamin penduduknya makan makanan yang halal,” tandasnya [1].
.
Merunut sejarahnya, sertifikasi halal telah dilakukan MUI sejak 6 Januari 1989. Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag, Mastuki, mengatakan UU 33/2014 yang menjadi dasar pembentukan BPJPH dikeluarkan bersama DPR. UU tersebut lahir untuk memberikan jaminan produk halal yang menjadi konsumsi masyarakat muslim ini, agar terlindungi dengan baik. Untuk itu, pemerintah melakukan sertifikasi halal karena itu merupakan mandat UU. Menurut Mastuki, seiring peresmian BPJPH, Kemenag saat ini sedang menata kelembagaan dan menyiapkan regulasi yang menjadi turunan dari UU 33/2014. Ia memastikan sinergi dengan MUI dan LPH serta kementerian dan lembaga terkait akan semakin optimal [1].
.
BPJPH dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH. Yakni, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam UU 33/2014, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait; LPH dan MUI. Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi dan akreditasi misalnya dalam hal persyaratan untuk pemeriksaan, pengujian, auditor, lembaga pemeriksa, dan lembaga sertifikasi dalam sistem JPH sesuai dengan standar yang ditetapkan [2].
.
Di samping UU 33/2014, ada pula UU 20/2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Di dalamnya mencakup standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk barang, jasa, sistem, proses, dan personal. Standardisasi ini mencakup kegiatan merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, dan memelihara standar. Kemudian, penilaian kesesuaian mencakup kegiatan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi. Kompetensi lembaga yang melakukan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi ini dijamin melalui akreditasi. Penyusunan sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk keyakinan beragama, budaya dan kearifan lokal. Tugas Pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ini dilaksanakan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Sementara tugas Pemerintah di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian, dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) [2].

BERSAMBUNG....
.
☕☕☕

Penulis : Nindira Aryudhani
~ penulis adalah peminat informasi aktual, yang juga seorang Sahabat Rumah Pena cabang Kediri, Jawa Timur ~

Post a Comment

0 Comments