Sertifikasi Halal Zaman Now, Jebakan WTO? (Bag. 3)

MEA dan Potensi Sertifikasi Produk Halal

Terlebih adanya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sungguh telah menjadikan persaingan bisnis di Indonesia semakin ketat. Produk asing dengan mudahnya masuk ke negara ini. Industri halal menjadi salah satu sektor yang melejit. Sektor ini digadang-gadang membuka peluang pasar yang luar biasa di Indonesia. Di sisi lain, masuknya barang-barang nonhalal secara bebas membayangi konsumen Muslim Indonesia. Kehadiran UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) tak ayal disebut-sebut memberi angin segar bagi industri halal tanah air [4].
.
Sejak diresmikan pada 2014 lalu, berbagai pihak terus mempersiapkan penerapan total pada 2019. Tahun 2016 lalu, Wakil Direktur LPPOM MUI Muti Arintawati pernah mengatakan, secara kuantitas, ada peningkatan positif dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia. Tahun 2013, jumlah sertifikasi halal yang dikeluarkan hanya mencapai 1.092 buah, dengan jumlah produk 34.634 buah dan jumlah perusahaan 913 unit. Pada 2014, jumlah ini meningkat menjadi 1.313 sertifikat halal, dengan jumlah produk 40.631 buah dari 961 perusahaan. Pada 2015, jumlah sertifikasi halal 1.396 buah, jumlah produk 52.748 buah dari 1.046 perusahaan [4].
.
Data terbaru tahun 2016 menunjukkan, MUI telah mengeluarkan 516 buah sertifikat untuk 14.164 dari 423 perusahaan. Kepala Bidang Pertanian Pangan dan Kesehatan Pusat Perumusan Standar Badan Standardisasi Nasional (BSN) Wahyu Purbowasito mengatakan, industri halal merupakan kekuatan ekonomi yang besar di Indonesia. Era MEA membuka potensi pasar cukup besar bagi Indonesia, yaitu 47 persen populasi Indonesia dan 42 persen populasi Muslim ASEAN [4].
.
Pengembangan standar nasional Indonesia (SNI) halal merupakan salah satu dari 10 dukungan SNI bagi pembangunan nasional 2015. Untuk mewujudkan hal ini dilakukan upaya untuk menyinergikan UU 20/2014 dan UU 33/2014. Saat ini, BSN sedang melakukan jajak pendapat untuk merumuskan sistem manajemen halal RSNI 99001. Selain itu, ada pula sejumlah standardisasi lain, misalnya untuk laboratorium (SNI ISO/IEC 17025), sistem sertifikasi halal (SNI ISO/IEC 17021, SNI ISO 22000, dan SNI ISO/IEC 17065), akreditasi LPH (SNI ISO/IEC 17011), dan akreditasi auditor (SNI IDO/IEC 17024). Menurut Wahyu, saat ini, BSN juga tengah menyusun SNI untuk sektor halal, antara lain, RSNI cara penyembelihan unggas, hewan ruminansia, metode uji, istilah dan definisi, hotel dan pariwisata, serta kosmetik [4].
.
Mantan Menteri Pertanian era SBY, Anton Apriyantono, mengatakan MEA membawa peluang besar masuknya unsur-unsur babi dalam produk pangan. Unsur tersebut antara lain usus, empedu, enzim, paru-paru, pankreas, tulang, daging, gelatin, lemak babi, darah, hingga bulu dan kikil. Perkembangan teknologi memungkinkan berbagai unsur tersebut masuk dalam industri makanan. Dengan maraknya industri halal, para analis kimia kini ditantang untuk menemukan pendekatan dan metode baru untuk mendeteksi unsur-unsur babi dalam bahan makanan [4].
.
Karenanya, sertifikasi halal dianggap sebagai langkah efektif untuk mengatasi hal ini. Namun demikian, kembali lagi, landasan penerbitan label/sertifikat halal haruslah semata-mata karena mengkonsumsi produk halal adalah bagian dari syariat Allah SWT. Jangankan secara dzatnya, dari sisi cara memperolehnya pun suatu produk harus halal. Bukan dari aktivitas yang diharamkan oleh Allah, seperti barang hasil mencuri, mencurangi/menipu orang lain, dsb.
.
*Halal – The Trillion Dollar Industry*
.
Keseriusan pemerintah menangani dan mengambil alih penerbitan sertifikasi halal, di satu sisi tentu perlu diapresiasi. Namun, menilik adanya potensi “Halal – The Trillion Dollar Industry” sementara di sisi lain jumlah utang negara kita per Agustus 2017 sudah membengkak hingga Rp 4590 triliun [3], hal ini seyogyanya membuat kita siaga. Hingga kemudian kita dapat peka sejenak, tidakkah potensi “Halal – The Trillion Dollar Industry” ini sangat dapat diharapkan menjadi sumber dana segar bagi keuangan negara? Ya, tentu saja potensial.
.
Mari kita tinjau sejenak fakta perdagangan komoditi halal dunia. Perkiraan jumlah populasi muslim dunia adalah 1,83 miliar jiwa, sedangkan perkiraan jumlah populasi muslim di Asia adalah 1 miliar jiwa. Perdagangan makanan halal dunia per tahun mencapai 560 miliar dolar AS, sementara perdagangan makanan dan non makanan halal dunia per tahun adalah 2,77 triliun dolar AS [4].
.
Pemasok terbesar produk halal dunia meliputi: (1) Brazil, mengekspor 1 juta MT daging ayam beku halal dan 300.000 MT daging sapi halal per tahun; (2) Prancis, mengekspor 750.000 MT daging ayam beku halal per tahun; (3) AS, negara eksportir daging sapi terbesar keempat dunia, 80 persen dalam bentuk daging sapi beku yang halal; (4) Selandia Baru, negara eksportir daging sapi terbesar kelima dunia, 40 persen dalam bentuk daging sapi beku yang halal [2, 4].
.
Kemudian, pasar terbesar produk halal meliputi: (1) Eropa, dengan potensi lebih dari 66 miliar dolar AS, yang mana untuk Prancis saja sebesar 17 miliar dolar AS; (2) Inggris, hasil penjualan daging halalnya mencapai 600 juta dolar AS per tahun; (3) AS, membutuhkan bahan pangan halal lebih dari 13 miliar dolar AS per tahun; (4) pangan halal impor dari GCC (Gulf Cooperation Council, aliansi politik dan ekonomi enam negara Timur Tengah, yakni Arab Saudi, Kuwait, UEA, Qatar, Bahrain, dan Oman), sebesar 26 miliar dolar AS; (5) Arab Saudi, negara importir pangan halal dengan nilai lebih dari 12 miliar dolar AS; (6) Indonesia, tagihan penjualan pangan halalnya senilai lebih dari 70 miliar dolar AS; (7) negara-negara importir besar lain untuk produk pangan halal, meliputi Malaysia, Mesir, Iran, Afrika, dan negara muslim yang lain [2, 4].

BERSAMBUNG..
.
☕☕☕

Penulis : Nindira Aryudhani
~ penulis adalah peminat informasi aktual, yang juga seorang Sahabat Rumah Pena cabang Kediri, Jawa Timur ~

Post a Comment

0 Comments