Sertifikasi Halal Zaman Now, Jebakan WTO? (Bag. 1)

RemajaIslamHebat.Com - Baru-baru ini pemerintah melalui Kementerian Agama meresmikan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH), Rabu (11/10). Dengan peresmian badan ini, maka ke depannya, proses penerbitan sertifikat halal tak lagi hanya di Majelis Ulama Indonesia (MUI), tapi akan melibatkan setidaknya tiga pihak, yakni BPJPH, MUI, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Kabar ini sebagaimana yang dinyatakan dalam situs Kemenag, Jumat (13/10). Disebutkan, peresmian BPJPH ini merupakan langkah yang sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal [1].
.

LPH, Swastanisasi Lembaga Penerbit Label Halal
.
Mengacu pada UU 33/2014 tersebut, Soekoso, Kepala BPJPH, menjelaskan nantinya ada beberapa tahap dalam penerbitan sertifikat halal. Pertama, pengajuan permohonan oleh pelaku usaha dibuat tertulis kepada BPJPH. “Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal secara tertulis kepada BPJPH, dengan menyertakan dokumen: data Pelaku Usaha, nama dan jenis Produk, daftar Produk dan Bahan yang digunakan, dan proses pengolahan Produk,” kata Soekoso [1].
.
Kedua, pemilihan LPH. Menurut Soekoso, pelaku usaha diberi kewenangan untuk memilih LPH untuk memeriksa dan/atau menguji kehalalan produknya. LPH adalah lembaga yang mendapatkan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH bisa didirikan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. Saat ini, LPH yang sudah eksis adalah LPPOM-MUI. “LPH yang dipilih oleh pelaku usaha kemudian akan ditetapkan oleh BPJPH,” ujar Soekoso. “Penetapan LPH, paling lama lima hari sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap,” sambungnya [1].
.
Ketiga, pemeriksaan produk. Pemeriksaan dilakukan oleh Auditor Halal LPH yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi dan atau di laboratorium. “Pengujian di laboratorium dapat dilakukan jika dalam pemeriksaan produk terdapat bahan yang diragukan kehalalannya,” ujar Soekoso. “Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kemudian diserahkan kepada BPJPH,” imbuhnya [1].
.
Keempat, penetapan kehalalan Produk. BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk yang dilakukan LPH kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk. Dari situ, lanjut Soekoso, MUI lalu menetapkan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal. “Sidang Fatwa Halal digelar paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH,” jelasnya [1].
.
Kelima, penerbitan sertifikasi. Produk yang dinyatakan halal oleh sidang fatwa MUI, dilanjutkan oleh BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal. Penerbitan sertifikat halal ini paling lambat 7 hari sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI diterima. “Pelaku usaha wajib memasang label halal beserta nomor registrasinya pada produk usahanya,” paparnya. Soekoso menambahkan, BPJPH juga akan mempublikasikan penerbitan Sertifikat Halal setiap produk. “Untuk produk yang dinyatakan tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan,” tuturnya [1].
.
Seluruh aturan proses sertifikasi halal ini, kata Soekoso, akan diatur dalam Peraturan Menteri Agama. Dalam laporan situs Kemenag, Masduki Baidlawi, Ketua Bidang Infokom Majelis Ulama Indonesia (MUI) membantah adanya resistensi MUI terkait berdirinya BPJPH. Sebaliknya, Masduki menyambut baik peresmian badan tersebut. “Tidak ada resistensi. MUI masih dipercaya Pemerintah dalam hal yang justru menjadi titik poin substansi, misal penetapan halal. Itu menjadi poin penting dalam industri halal,” ungkap Masduki [1].
.
Masih terkait, tahun 2016 lalu Ketua Pokja Halal ICMI, pendiri dan ketua umum Gumkemindo, Tati Maryati, mengatakan, dari segi kesiapan, implementasi UU JPH memerlukan sebuah badan khusus, yaitu BPJPH. Dalam pelaksanaannya, BPJPH bekerja sama dengan tiga komponen utama, yaitu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan MUI [4].
.
Tati menyebut, pihak swasta bisa berperan membentuk LPH dengan memenuhi syarat, yaitu memiliki kantor dan perlengkapan sendiri, memiliki akreditasi dari BPJPH, memiliki auditor halal minimum tiga orang dengan latar belakang pendidikan terkait dan pengetahuan tentang hukum halal dan haram, serta laboratorium dan kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. Ia menerangkan, untuk laboratorium harus ada standar SNI dan akreditasi dari BSN. Adapun tiga pilihan yang bisa dipilih oleh para pelaku usaha, antara lain mencantumkan logo halal atau mencantumkan logo non halal. Jika keduanya tidak terpenuhi maka akan dikenai denda Rp 2 miliar [4].
.
Soal kesiapan UMKM, Tati menyebut, setidaknya ada tiga kebutuhan pokok UMKM dalam menghadapi MEA. Salah satunya, peningkatan mutu produk dan pendampingan produk halal. Sayangnya, selama ini, pelatihan produk halal masih terpusat di Jakarta. Pesertanya sering kali dari UMKM yang sama. Sementara di kalangan industri, Tati menyebut, sertifikasi halal dianggap menambah beban perusahaan, terutama terkait biaya dan waktu. Ditambah lagi dengan sosialisasi yang belum tepat sasaran dan kurang efektif [4].
.
Mencermati hal ini, begitu nampak bahwa pemerintah telah membuka peluang besar kepada berbagai pihak untuk dapat memiliki kewenangan menjadi LPH. Artinya, siapa saja bisa dan boleh menjadi LPH. Tidak terkecuali perusahaan-perusahaan kapitalis besar, seperti multi national corporation (MNC), yang bahkan selama ini memiliki produk-produk yang belum mengantongi label halal. Ini sama dengan swastanisasi lembaga penerbit label halal.
.
Dan sekali lagi, artinya, justru status kehalalan produk yang bersangkutan, tak ubahnya sekedar di atas kertas, atau label belaka. Alias kehalalan tersebut potensial diragukan. Karena atas nama landasan sistem ekonomi yang liberal, kemutlakan faktor halal dalam suatu produk pangan/non pangan sebenarnya bisa saja tidak terlalu dipedulikan. Ini tak lain tersebab oleh ketiadaan pertanggungjawaban bahwa halal adalah bagian dari syariat Allah SWT.
.
Sebut saja sebagai pengibaratan, bahwa dalam sistem ekonomi kapitalisme-liberal, riba saja dihalalkan. Tentu rawan jika pemeriksa halal berada di pihak yang juga berpijak pada paham liberal, yang bebas dan membolehkan apa saja demi kepentingan ekonominya, tentu konsep halal takkan terbangun sebagai tanggung jawab keimanan.

BERSAMBUNG...

Penulis : Nindira Aryudhani
~ penulis adalah peminat informasi aktual, yang juga seorang Sahabat Rumah Pena cabang Kediri, Jawa Timur ~

Post a Comment

0 Comments